Connect with us

Nasional

Tidak Main-Main, Pemerintah Beri Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Published

on

Foto Ilustrasi Pelanggar Protokol Covid-19.

Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 03 Juli kemarin. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pemerintah dan Kemendagri telah menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19.

Kementerian Dalam Negri, Tito Karnavian, menjelaskan sanksi pidana yang digunakan untuk pelanggar protokol Covid-19 mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomer 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Selanjutnya pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan UU yang ada.

“Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya UU yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU tentang Wabah Penyakit Menular. Semuanya itu ada sanksi pidananya,” ujar Tito.

Bagi pelanggar protokol Covid-19 terdapat sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 Juta. Sanksi itu terdapat di dalam Pasal 93 UU NO 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk menjerat para pelanggar kebijakan PPKM Darurat, terdapat pula Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang memenuhi penilaian telah sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Itu karena kesalahannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Nasional

Besok, Jokowi Kunjungi Korban Erupsi Gunung Semeru

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berencana mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur besok, Selasa (7/12/2021) WIB.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi hendak meninjau lokasi bencana. Ia akan melihat dampak dari bencana alam pekan lalu.

“Besok ke Lumajang,” kata Heru kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Heru tidak merinci kegiatan Jokowi di Lumajang besok. Dia akan membeberkan rangkaian kegiatan Jokowi setelah pesawat presiden bertolak dari Jakarta pada Selasa pagi.

Sebelumnya, Jokowi menaruh perhatian khusus pada erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ia telah memerintahkan tanggap bencana kepada seluruh anak buahnya.

Jokowi meminta menteri dan kepala daerah sigap mengevakuasi warga. Dia juga memerintahkan bawahannya memastikan bantuan logistik kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

“Untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan arahan Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (5/12/2021).

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Indonesia Harus Berwatak Trendsetter Bukan Follower

Published

on

Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), ingin Tanah Air menjadi trendsetter bukan follower dalam menjawab tantangan perkembangan zaman.

Jokowi menegaskan hal itu saat membuka Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 2021 hari ini, Senin (6/12/2021). Kongres ini bertajuk ‘Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman.’

“Kedaulatan adalah kemanfaatan secara maksimal untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi menilai globalisasi kini semakin terbuka dan interaksi semakin tinggi. Hal ini melahirkan hiperkompetisi atau kompetisi yang super ketat.

“Bukan hanya mobilitas fisik dan barang yang semakin mudah, tapi mobilitas gagasan dan mobilitas pengetahuan lebih tinggi melalu ranah-tanah digital,” tambah Jokowi.

“Untuk itu satu pilar untuk menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi baik di pasar dalam negeri maupun global. Kita harus lebih unggul dari negara lain dan harus mampu mendahului negara lain dalam dunia yang semakin kompetitif sekarang ini,” tegasnya.

Jokowi menegaskan, kedaulatan harus diperjuangkan dengan keberanian untuk menemukan cara-cara baru. Untuk bisa mendahului negara lain dia mengungkapkan tidaklah mungkin menggunakan cara-cara yang sama.

“Tidaklah mungkin menggunakan tangga-tangga yang sama, tidaklah mungkin menggunakan tangga-tangga yang dipakai negara maju di masa yang lalu. Untuk mendahului kereta yang lain tidaklah mungkin menggunakan rel yang sama, untuk mendahului negara lain tidaklah mungkin kita menggunakan cara-cara yang sama,” ujar Jokowi.

Dia mengatakan bahwa Indonesia harus segera menemukan cara-cara baru untuk bisa mendahului negara lain.

“Kita tidak cukup hanya naik tangga, kita harus melompat, kalau tidak melompat jangan berharap bisa mendahului negara lain yang sudah lebih maju. Kita harus melakukan lompatan kemajuan dan berwatak trendsetter bukan berwatak follower,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mendorong agar kedaulatan diperjuangan dengan inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, revolusi industri jilid ke-4 dan pandemi Covid-19 telah mendisrupsi seluruh sendi kehidupan manusia menuju normalitas baru.

“Dua disrupsi ini harus kita manfaatkan sebagai peluang, tatkala dunia berhenti sejenak, kita harus tetap maju,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Demi Cegah Gelombang 3 Covid-19 & Varian Omicron, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Jalur Udara

Published

on

Aktivitas di Bandara

Guna mencegah gelombang ketiga Covid-19 dan masuknya Varian Omicron, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pintu masuk melalui transportasi udara.

Hal itu sesuai dengan penerbitan Surat Edaran Kemenhub Nomor 106 Tahun 2021 tentang Petunjuk Perjalanan Internasional yang merujuk pada addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan pihaknya ingin mengendalikan penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Pengendalian dilakukan mulai penerbangan domestik antisipasi libur natal dan tahun baru, juga di penerbangan internasional mencegah masuknya varian baru omicron,” kata dalam keterangan, dikutip, Senin (6/12/2021).

Pengetatan dilakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), serta personel atau kru pesawat udara asing termasuk pilot, pramugari/a, dan teknisi

Bentuk pengetatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Menambah waktu karantina bagi WNI dan WNA ke Indonesia menjadi 10 hari dari sebelumnya hanya 7 hari, dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir di luar 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.
  2. Bagi personel udara pesawat asing, pengetatan dilakukan dengan mempersingkat syarat tes RT-PCR dari semula 7×24 jam menjadi 3×24 jam dan menambah ketentuan wajib tes RT-PCR pada saat kedatangan.

Continue Reading

Trending