NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Tanggung Jawab SMSI dan Bisnis Media di Tahun Politik - mycity.co.id
Connect with us

Opini

Tanggung Jawab SMSI dan Bisnis Media di Tahun Politik

Published

on

Mohammad Nasir.Dok. Mycity

Stabilitas politik nasional menjadi perhitungan penting bagi kalangan pebisnis, investor, dan perusahaan pers. Politik selalu dimasukkan dalam daftar pertimbangan, sebagai faktor utama.

Selain politik, pengelola perusahaan mempertimbangkan faktor lain seperti suku bunga bank, birokrasi layanan yang berbelit, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tingkat tekanan serikat buruh di suatu daerah atau negara.

Stabilitas politik menjadi pertimbangan utama, karena kekacauan politik bisa menimbulkan kerusuhan yang merugikan banyak pihak, termasuk kalangan pengusaha. Apalagi kalau disertai kekerasan, tindakan barbar, dan bakar-membakar.

Siapa yang berani berinvestasi dengan risiko tinggi, dibayang-bayangi kerusuhan politik dan ancaman serikat buruh? Boro-boro mencari untung, bangunan perusahaan tidak diamuk massa saja sudah beruntung. Pengusaha akan membutuhkan jaminan rasa aman.

Lalu bagaimana kita menghadapi tahun politik yang hiruk-pikuknya dimulai tahun 2023? Kita harus pandai mengantisipasinya dan mengetahui waktu kapan pelaksanaannya dan kapan peluang bisnis itu datang.

Menurut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagaimana dikutip infopemilu.kpu.go.id, pada 24 April- 25 November 2023 pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada 19 Oktober- 25 November 2023 pencalonan presiden dan wakilnya. Tanggal 28 November 2023- 10 Februari 2024 masa kampanye Pemilu, 11 Februari 2024- 13 Februari 2024 masa tenang, dan 14 – 15 Februari 2024 pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai pengusaha pers, perlu mencermati dinamika politik dan mencermati peluang bisnis pada rentang waktu tahun politik.

Kita tentu berharap Pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Tetapi masih terbesit tanda tanya kecil, mungkinkah akan terjadi dinamika politik yang tidak terkendali sehingga menyulitkan kita dalam berbisnis?

Bagaimana dengan perusahaan pers?. Bagi perusahaan media “bad news is good news” (berita buruk adalah berita baik) karena perusahaan media akan mendapat berita yang baik (dari persoalan yang buruk) dan dibaca banyak orang.

Akan tetapi kalau berita buruk semacam kerusuhan yang membuat kerugian banyak orang, semua bisnis terganggu, maka bisnis yang dikelola oleh perusahaan pers juga terganggu.

Perusahaan mana yang akan menyisihkan belanja iklan kalau kondisi bisnisnya menurun? Perusahaan pers akan terganggu, tidak mendapatkan iklan. Ujung-ujungnya perusahaan pers ikut gulung tikar.

Nah di sinilah orang media harus sadar, tidak ikut mendukung provokator, apalagi secara sengaja menjadi provokator.

Sebagai tanggung jawab terwujudnya stabilitas nasional di banyak hal, perusahaan pers tidak hanya mencari keuntungan belaka, tetapi turut menjaga stabilitas nasional sesuai bidang masing-masing.

Maka jauhkan diri dari segala sesuatu atau tindakan yang merusak. Situasi yang kondusif, aman, dan damai, sangat memungkinkan semua menjalankan bisnis, termasuk bisnis media.

Untuk meraih untung dalam berbisnis media, tidak perlu menjadi provokator, mengadu domba para calon yang bersaing dalam politik, dan apalagi menyebarkan berita bohong (hoax).

Kita bisa meraih untung dengan memperbanyak berita yang menarik, berkualitas, dapat dipercaya, dan eksklusif kalau bisa.

Selain memperbaiki konten berita, pengelola bisnis perusahaan pers harus jeli melihat peluang di tahun politik. Peredaran uang akan mengalir deras ke segala arah, termasuk untuk kampanye dan memasang iklan di media massa, dan media luar ruang.

Kita mencermati persiapan para calon presiden yang akan ikut bersaing dalam Pemilihan Umum (Pemilu), persiapan calon kepala daerah, calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Siapa yang bisa menangkap peredaran uang yang akan berhamburan kemana-mana di tahun politik? Mereka yang bisa menangkap, merekalah yang akan beruntung.

Kita sudah punya pengalaman dan pengetahun yang cukup dengan menyaksikan Pemilu dan Pilkada, serta pemilihan legislatif (Pileg) pada tahun-tahun sebelumnya. Polanya tidak banyak berubah.

Baliho, spanduk, umbul-umbul dengan kata-kata dan foto-foto para calon memadati pinggir jalan, iklan dan berita politik memenuhi halaman-halaman koran, majalah, dan media online.

Semua calon berjualan citra baik di mana-mana. Semua menggunakan uang untuk promosi. Kemana uang beredar dan bagaimana menangkapnya?

Semua pebisnis punya cara sendiri-sendiri. Akan tetapi perusahaan pers yang bernaung di bawah organisasi pers, tidak boleh bebas menghalalkan segala cara. Alasannya perusahaan pers itu mengelola media pers yang dalam operasional kesehariannya harus mentaati kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik dan undang-undang tentang pers nomor 40 tahun 1999, serta ketentuan peraturan terkait pers.

Itu juga merupakan tanggung jawab perusahaan pers terhadap kemandirian dan kebebasan pers. Perusahaan pers yang masih membutuhkan pemahaman terkini tentang pers, harus bertanya kepada yang mengerti atau kepada organisasi pers yang memayunginya.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akhir tahun 2022 di tingkat pengurus pusat telah bertemu dan mendiskusikan segala kemungkinan yang terjadi di tahun politik, membicarakan tanggung jawab, serta sekaligus meneropong peluang berbisnis.

“Bagi pengusaha media siber seperti kita ini, kecakapan yang harus selalu diasah adalah kemampuan melihat peluang berbisnis dalam situasi apapun. Di tahun politik kita harus tahu peluang apa yang harus diambil,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam pengarahan rapat kerja pengurus SMSI Pusat dan DKI Jakarta, 13 Desember 2022 di Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat. 

Jangan biarkan peluang melenggang berlalu, sementara kita mengetahuinya. Peluang yang berlalu tidak akan kembali. Peluang yang kita dapati berikutnya adalah peluang yang berbeda dengan tantangan dan situasi yang berbeda.

Kami (saya dan Syarif Hidayatullah, Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga SMSI)
ketika diminta bicara  di depan kawan-kawan pengurus SMSI mencoba membantu melihat peluang bisnis di tahun politik.

Ketika kami bersama-sama meneropong peluang-peluang bisnis di tahun politik, mendapat tanggapan yang antusias dari para pengurus yang hadir.

Diskusi berlangsung hangat, terasa bagaikan gelombang yang sama sehingga melebihi waktu yang ditentukan. Ketua Umum SMSI Firdaus sampai memberi isyarat untuk mengakhiri diskusi karena sudah waktunya makan siang.

Tetapi ibarat kereta api yang melaju kencang tidak bisa diberhentikan mendadak. Diskusi yang sudah menyala tidak bisa segera dipadamkan. Secara perlahan sambil memberi kesempatan penanya yang masih tersisa, barulah berhenti.

Arahan penting organisasi dalam berbisnis media di tahun politik, perusahaan pers tidak boleh meninggalkan kode etik jurnalistik.
Mengapa demikian?

Meskipun pengusaha media tidak terikat kode etik jurnalistik, seperti para wartawan, perusahaan media dalam operasionalnya bertumpu pada kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik dilakukan wartawan yang terikat undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

Tidak boleh pengusahan pers memaksa para wartawan melanggar kode etik jurnalistik hanya demi uang, untuk mengejar keuntungan.

Karena itu, mengambil peluang bisnis dalam media pers tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan terkait pers. Produk jurnalistik harus dibedakan dengan produk iklan atau tulisan yang dibiayai oleh sponsor.

Produk jurnalistik tidak boleh dibiayai seperti iklan. Oleh sebab itu produk iklan harus ditandai, supaya pembaca mengetahuinya.  

Di sinilah anggota SMSI diharapkan tetap memegang teguh prinsip berbisnis dan bermedia dengan benar. Boleh perusahaan pers menggulung untung, tetapi media persnya tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

Menggulung untung dengan bijak dan aman dari pelanggaran, itulah yang dipesankan dalam rapat kerja pengurus SMSI Pusat dan DKI Jakarta menyongsong tahun politik.

Tentu saja dalam catatan ini kami tidak membuka poin per poin peluang bisnis media pers di tahun politik seperti yang disampaikan dalam rapat, karena itu agenda internal yang menjadi kekayaan ide lembaga.

Penjelasan hanya bisa disampaikan melalui rapat internal, atau konsultasi antar anggota dan pimpinan organisasi.

Meskipun perusahaan pers boleh mencari untung, perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI yang telah menjadi konstituen Dewan Pers ini juga tetap menjalankan visi dan misinya serta turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai tanggung jawab moral dan turut menjaga stabilitas nasional, seandainya nanti terjadi dinamika politik terkait suksesi kepemimpinan NKRI yang tidak terkendali, SMSI tidak akan menjadi provokator.

SMSI akan tampil sebagai media yang meluruskan keadaan, melawan dan memadamkan kobaran berita bohong (hoax) yang membuat negeri ini memanas.

Untuk itu, SMSI telah menggandeng dan menandatangani kerja sama dengan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (PUSSANSIAD). Langkah-langkah kerja sama telah disiapkan bersama selama tahun 2022.

Tahun depan, 2023 kerja sama tersebut menjadi agenda SMSI, selain melaksanakan banyak agenda lainnya, termasuk menangkap peluang bisnis.

Komandan PUSSANSIAD Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie yang menandatangani kerja sama bersama Firdaus, mendukung penuh langkah SMSI untuk melawan media sosial yang mengumbar hoax.

“SMSI dan TNI AD terikat dalam suatu komitmen sangat kuat dan memiliki kesepahaman yang sama untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam menjaga cita-cita kemerdekaan sebagai negara berdaulat, modern, adil, dan sejahtera,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara SMSI dan PUSSANSIAD di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta, Kamis (21/7/2022).
 
Penandatanganan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman  yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina SMSI, Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra dan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari serta jajaran pimpinan TNI AD dan seluruh pengurus SMSI dari 34 Provinsi.  

Perjanjian kerja sama diperkuat dengan hadirnya banyak tokoh di kalangan militer dan sipil antara lain Anggota Dewan Pembina SMSI Mayjen (Purn) Joko Warsito, Mayjen (Purn) Wuryanto, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, dan Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko dan anggota Dewan Pertimbangan Bona Ventura Sulistiana, Marpuah, GS Ashok Kumar dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah MM, serta Dewan Penasehat SMSI Ervik Ari Susanto dan tak kurang dari 22 perwira tinggi Pimpinan TNI AD.

Selamat berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Selamat tahun baru 2023, tahun politik yang akan kita lalui bersama. Semoga aman dan damai.

Tulisan ini pernah terbit di penasultra.id
(*Penulis adalah Sekretaris Jenderal SMSI periode 2019- 2024)

Opini

Menuntut DPR Tolak Kenaikan Ongkos Haji 2023

Published

on

Advokat Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. (Foto: Istimewa)

Mycity.co.id– Usulan Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas kepada komisi VIII DPR RI agar biaya haji tahun 2023 dinaikan menjadi Rp. 69 juta harus ditolak dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Didalam undang- undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

Ini artinya bahwa setiap penyelenggaraan ibadah haji  termasuk juga jika ada kenaikan biaya haruslah transparan dan akuntabel. Ini adalah asasnya dan artinya juga harus ada penjelasan secara rinci tentang biaya Rp 69 juta tersebut untuk apa saja dan untuk komponen apa saja?

Termasuk juga memberikan waktu yang cukup, waktu yang memadai kepada stakeholders, kepada jamaah untuk mempertimbangkan atau memberikan masukan terhadap  adanya usulan kenaikan biaya haji tersebut.

Menteri Agama mengajukan usulan kenaikan ongkos haji kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Selambat– lambatnya dalam waktu 60 hari DPR RI harus menyetujui usulan pemerintah.

Hal ini disebutkan dalam pasal 47 ayat 1 Undang– Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Waktunya sangat pendek bahkan kurang dari dua bulan dari sekarang. DPR RI harus sudah menyetujui atau tidak menyetijui usulan pemerintah tersebut.

Artinya sebelum bulan ramadhan tahun ini DPR harus memberikan sikapnya. Didalam pasal 47 ayat 2 disebutkan, apabila biaya perjalanan ibadah haji tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka yang berlaku adalah BPIH atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebelumnya.

2. Sekarang bolanya ada di DPR RI, Komisi 8. Ada sembilan fraksi yang ada di komisi VIII. Dengan ini kita mendesak kepada komisi VIII DPR RI untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan Menteri Agama Republik Indonesia untuk menaikan biaya haji menjadi 69 juta rupiah untuk pemberangkatan haji tahun ini.

Bahwa atas penolakan DPR tersebut kemudian Menteri Agama Republik Indonesia ingin mengajukan usulan kembali tahun depan (2024) misalnya, maka sebaiknya dibuat usulan baru yang waktunya memadai untuk mendapatkan masukan dari stakeholders termasuk jamaah yang akan berangkat.

3. Terkait Rapat Kerja Menteri Agama dan Komisi VIII, kita pernah punya pengalaman dalam kasus first travel dalam kasus korban first travel dimana Menteri Agama waktu itu Fachrul Rozi yang di dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada akhir tahun 2019 mengatakan, bahwa akan ada skema memberangkatkan korban jamaah first travel secara bertahap.

Tetapi, faktanya sampai sekarang tidak ada pemberangkatan terhadap korban jamaah first travel tersebut. Apa yang telah disepakati oleh Legislatif maupun Eksekutif belum menjadi jaminan bahwa apa yang sudah disepakati tersebut akan dilaksanakan.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada DPR maupun kepada Kementerian Agama masih merupakan sebuah tanda tanya besar? Tentu, jangan sampai nasib jamaah haji sama dengan nasib jamaah First Travel.

4. Adalah aneh, karena Kementerian Haji dan Umrah kerajaan Saudi Arabia mengumumkan paket haji tahun 2023 turun sebesar 30% lebih murah dibandingkan tahun 2022, sementara pemerintah Indonesia justru mau menaikan ongkos haji.

Bisa dibayangkan kalau misalnya seseorang yang dipanggil untuk melaksanakan haji pada tahun 2023, akan tetapi tiba – tiba dari jumlah setoran Rp 25 juta harus menambah uang yang begitu besar sehingga mencapai 69 juta rupiah.

Dan kalau dia tidak bisa memenuhi 69 juta rupiah, tidak bisa berangkat dan dengan demikian uangnya tetap disimpan di Bank atau rekening Kementerian Agama Republik Indonesia.

5. Sudah dua tahun Indonesia tidak mengirimkan jamaah hajinya dengan berbagai alasan, padahal masa tunggu untuk berangkat diperkirakan ada yg sampai 30 sd 40 tahun. Sementara, beberapa negara meskipun situasinya pandemi covid 19 tetap mengirimkan jamaahnya.

Semestinya, dengan sudah selesainya covid 19 atau Corona ini biaya haji harusnya lebih murah oleh karena tidak ada lagi biaya swab, biaya quarantine, biaya antigen, atau biaya kesehatan lainnya.

6. Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin pernah mengatakan bahwasanya dana haji dan atau keuntungan dana haji diakui dipakai untuk membangun Infrastruktur, untuk menerbitkan Surat Utang Negara serta Sukuk dan sebagainya.

Ada baiknya kita belajar dari pengalaman Negara lain. Misalnya, Malaysia dengan Lembaga Tabungan Hajinya. Di Malaysia melalui lembaga tabungan haji tersebut dana diinvestasikan ke properti, berkebunan dsb. Keuntungan atau deviden yang mencapai triliunan dari Lembaga Tabungan Haji tersebut dibagikan kepada jamaah.

Ketentuan tentang lembaga tabungan haji di Malaysia, diatur dalam Undang-undang Malaysia Akta 535 atau disebut juga dengan Akta Tabungan Haji Tahun 1995. Mestinya, seperti yang dilakukan oleh  Malaysia ini bisa dijadikan contoh.

Contoh lainnya adalah biaya haji misalnya berangkat dari Jepang atau di Korea Selatan. Biaya haji berangkat dari sana itu dalam bentuk Rupiah (Rp) sekitar 40 juta rupiah. Pertanyaannya, mengapa dari Indonesia jamaah hajinya justru biayanya jauh lebih mahal?

7. Anggito Abimanyu— kepala Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH)—saat ramai perbincangan soal dana haji yang diduga bermasalah, pernah sesumbar bahwa uang jamaah aman dan jamaah tinggal berangkat, tidak dipakai untuk infrastruktur atau apapun. Jika uang jamaah aman, mengapa ada kenaikan ongkos haji yang melambung?

8. Semestinya, apa yang sudah diatur dalam undang – undang Haji dan Umrah yakni ketentuan dalam pasal 2 agar penyelenggaraan ibadah haji ini bersifat transparan dan akuntabel itu benar – benar dilaksanakan sehingga apa yang ada didalam peraturan ( law in book) dan yang ada didalam pelaksanaannya ( law in action) itu koheren atau sesuai.

9. Apabila pemerintah maupun Legislatif tidak lagi menjadi tumpuan harapan atau tidak lagi dapat di percaya maka dikhawatirkan akan timbulnya public distrust. Ketidakpercayaan public kepada pemerintah akan sangat merugikan.

Oleh sebab itu, kami menuntut— sekali lagi—kepada DPR RI sebagai wakil rakyat untuk tidak menyetujui usulan Menteri Agama Republik Indonesia guna menaikan biaya atau ongkos haji. Saya mengusulkan agar biaya haji tahun 2023 tetap sama dengan biaya haji di masa sebelumnya yaitu sekitar Rp 35 juta atau Rp 37 juta.

Lombok, 25 Januari 2023

Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M.

– Pendiri Indonesian Hajj and Umroh Watch (IHUW)
– Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI)
– Vice Chairman Indonesian PhD Council
– Penasehat Hukum ribuan Jamaah Korban First Travel

Continue Reading

Edukasi

Theodor Herzl, Sosok di Balik Berdirinya Negara Yahudi

Published

on

Theodor Herzl Foto Ist

Mycity.co.id– Sosok Theodor Herzl mungkin cukup terdengar asing di telinga masyarakat umum. Padahal, ternyata dia diketahui sebagai penggagas berdirinya sebuah negara Yahudi, yaitu Israel.

Mengutip laman Britannica, Kamis (19/1/2023), Theodor Herzl lahir di Budapest, Hungaria pada 2 Mei 1860. Dia merupakan putra dari pasangan Jacob dan Jeanette Herzl, sebuah keluarga Yahudi sekuler.

Pada 1878, keluarganya pindah ke Wina. Di sana, Theodor masuk ke Universitas Wina dan mendapat gelar doktor hukum pada 1884. Setelah lulus, dia sempat bekerja dalam waktu singkat di Wina dan Salzburg.

Di sana, Theodor berkarier di bidang jurnalisme sebagai jurnalis surat kabar lokal di Wina, kemudian koresponden Neue Freie Presse, hingga editor berita.

Perubahan besar dalam hidup Theodor Herzl saat menganggap anti-semitisme sebagai masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh orang Yahudi.

Dia menganggap bahwa solusi mengatasinya adalah dengan balasan yang terorganisir oleh orang-orang Yahudi.

Theodor percaya bahwa antisemitisme tidak bisa diselesaikan. Satu-satunya solusi adalah dengan mendirikan negara Yahudi. Pada 1896, dia menerbitkan buku berjudul “Der Judenstaat” yang langsung mendapat kecaman sekaligus pujian.

Buku yang berisi gagasan tersebut cepat menyebar ke seluruh dunia dan mendapat perhatian internasional. Para pendukung gerakan Zionis segera tertarik dan bergabung dengan Theodor. Mengutip laman Herzl Institute, Theodor Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama pada 1897.

Sebagai pemimpin, dia mengambil langkah-langkah praktis untuk segera mendirikan negara Yahudi. Pada keberlanjutannya, Theodor memimpin Organisasi Zionis selama 7 tahun sampai kematiannya pada 1904.

Meski tak sempat menyaksikannya sendiri, pada akhirnya negara Yahudi telah berdiri pada 1948, yakni Israel. Saat deklarasi kemerdekaan Israel, namanya menjadi satu-satunya individu yang disebut. Dalam hal ini, mereka menyebutnya dengan “Penulis Visi Negara Yahudi”.

 Hal tersebut semakin membuatnya banyak dikenal sebagai pendiri gerakan Zionis yang menggagas pembentukan negara Yahudi (Israel).

Continue Reading

Edukasi

Hasan di Tiro, Kekecewaan Hingga Deklarasi Kemerdekaan Aceh

Published

on

Ia memang tak pernah melihat bangsanya merdeka sebagai sebuah negara, sebagai sebuah ‘old state’ yang dengan kukuh ia perjuangkan

Mycity.co.id– Motivasi yang paling mengemuka di balik gerakan ini adalah kecewa terhadap sikap Jakarta yang sentralistis, utamanya persoalan porsi ekonomi, selain peninggalan masalah politik kesejarahan Aceh.

Melalui jalan diplomasi dan militer yang panjang, Hasan Tiro kemudian menggalang ide kemerdekaan itu, tetapi mendapat jawaban militer oleh rezim Suharto.

Sempat lari ke hutan-hutan, Hasan Tiro memilih melarikan diri ke luar negeri, dan bermuara kepada permintaan suaka politik ke Swedia pada tahun 1979.

Dari negara itulah, Hasan Tiro yang dilahirkan di Pidie, 25 September 1925 ini melanjutkan gagasan awalnya — kali ini dengan bobot tekanan pada perjuangan diplomatik.

Meskipun demikian, di pertengahan tahun 80-an, bekas pengusaha ini menghidupkan kembali perlawanan militer, dengan mengirimkan ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Libya.

Anak-anak muda didikan militer Libya inilah yang belakangan tampil sebagai Tentara Neugara Aceh, TNA, yang kemudian disegani.

Tetapi perubahan politik Indonesia di tahun 1998, yang ditandai jatuhnya rezim Suharto, membuat ide kemerdekaan — yang masih bersemayam di masyarakat Aceh — mendapatkan momentum dan hidup kembali.

Semula bersifat tertutup, bentuk perlawanan memerdekakan Aceh itu kemudian menjadi terbuka.

Media-media di Indonesia saat itu bahkan secara gampang dapat melaporkan aktivitas militer GAM, tanpa khawatir ditekan militer.

Keberhasilan kemerdekaan Timor-Timur dari Indonesia di tahun 1999, memunculkan pula tuntutan referendum di seluruh wilayah Aceh.

Tuntutan ini ditolak, tetapi perlahan secara pasti sosok Hasan Tiro yang sempat “tenggelam”, kemudian hidup kembali.

Pada pertengahan 2002, Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya di pengasingan melakukan konsolidasi. Mereka membentuk kembali struktur pemerintahan GAM, dan Hasan tetap menjadi pemimpin tertinggi.

Perlawanan militer pun dihidupkan kembali, walaupun tidak berarti upaya damai mereka tolak.

Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pertemuan informal di antara pimpinan kedua pihak dilakukan, tetapi gagal.

Dilanjutkan oleh pemerintahan Megawati, upaya itu juga mengalami jalan buntu.

Di masa Megawati ini pula, pemerintah menempuh operasi militer terbatas, sebelum status ini dicabut setahun kemudian. Dalam masa ini sejumlah juru runding GAM ditangkap.

Sejarah mencatat, dalam setiap perundingan damai antara RI dan GAM, restu Hasan Tiro selalu ditunggu.

Efek Tsunami

Tetapi konflik berkepanjangan antara Indonesia dan GAM itu “berubah” setelah gempa berskala besar dan disusul tsunami meluluh-lantakkan pesisir pantai barat Aceh, di sebuah pagi, 26 Desember 2004. Lebih dari 150 ribu orang tewas akibat bencana alam ini.

Dan, bencana ini rupanya mampu melunakkan para pemimpin Indonesia dan pimpinan GAM, tidak terkecuali pimpinan tertingginya Hasan Tiro.

Gencatan senjata pun dilakukan, dan kedua belah pihak pun mau kembali ke meja perundingan. Kontak dengan Hasan Tiro pun dilakukan oleh Jakarta, yang ternyata tidak mudah.

Dan ketika Hasan Tiro “membuka tangan”, semuanya sepertinya menjadi berjalan tidak sesulit yang dibayangkan.

Melalui perundingan maraton yang melibatkan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan pimpinan pusat GAM, kesepakatan damai itu akhirnya ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Poin penting dari kesepakatan itu, antara lain Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pembentukan partai lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Empat bulan kemudian, Tentara Neugara Aceh resmi dibubarkan, dan dibentuk komite peralihan untuk membubarkan mantan tentara itu dengan warga sipil.

Pulang ke Aceh

Perubahan politik di atas, termasuk digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh, membuat Hasan Tiro kembali ke tanah kelahirannya pada 17 Oktober 2008, tiga tahun setelah perjanjian damai itu.

Warga Aceh menyambut pemimpin mereka yang disebut sebagai “Paduka yang Mulia Wali”. Ratusan ribu orang dari berbagai wilayah Aceh menjemputnya di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda hingga di pusat kota Banda Aceh.

Semenjak saat itulah, Hasan Tiro menetap di Aceh, setelah lebih dari 30 tahun berstatus sebagai pelarian politik.

Dan pada, 2 Juni 2010, dalam keadaan sakit dan terbaring di salah-satu ruangan rumah sakit di Banda Aceh, Hasan Tiro memperoleh kembali status sebagai Warga Negara Indonesia, setelah Pemerintah Indonesia memulihkan status kewarganegaraannya.

Organisasi GAM

Secara organisasi GAM sudah resmi bubar setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini diinisiasi oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtasaari. Jadi, semua mantan kombatan GAM sudah melebur menjadi masyarakat sipil biasa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara republik Indonesia (WNI).

Continue Reading
Advertisement

Trending