Connect with us

Nasional

Tanggapan Yasonna Laoly Pasca Lapas Tanggerang Terbakar dan Menewaskan 41 Napi

Published

on

Foto Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Ham.

Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna Laoly mengatakan kepada jajarannya untuk bergerak cepat menangani kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten.

Yasona Laoly turut berduka dengan peristiwa yang terjadi pada Rabu (08/09/2021) dini hari kemarin.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

“Rasa duka mendalam saya sampaikan atas jatuhnya korban dalam kebakaran ini. Saya sudah menginstruksikan jajaran untuk secepatnya melakukan evakuasi dan fokus memberikan penanganan terbaik untuk memulihkan korban luka. Ini musibah yang memprihatikan bagi kita semua,” ujar Yasonna, yang mendatangi Lapas Tangerang.

Ia menambahkan, “Saya meninjau ke sini segera setelah menyelesaikan rapat yang sudah teragendakan jauh hari sebelumnya. Tapi, saat rapat pun saya terus memantau perkembangan yang terjadi,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, musibah kebakaran terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari kemarin.

Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 41 orang meninggal dunia dan sejumlah lagi mengalami luka. Korban luka sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk menjalani pengobatan.

Sedangkan korban meninggal di bawa ke RS Pori Kramat jati, Jakarta Timur untuk identifikasi.

Adapun data sementara identitas korban tewas dan luka yakni sebagai berikut:

Korban Tewas:

1.Diyan Adi Priyana Bin Kholil, 25bSeptember 1977, Islam, Alamat, Jl. Cermai 1 No. 15 RT 03/04 Ds. Suradita Kec. Cisauk Kota Tangsel (Napiter).

Korban Luka Bakar:

1.Nasrudin Abdullah Bin Abdullah, 16 Desember 1986, Islam, Alamat, Ds. Kp. Barat Gg. Lorong Dusun Kumbang Kab. Aceh Utara (Napi Narkoba).

2. Timothy Jaya Bin Siswanto, 17 November 1975, Islam, Alamat, Lippo Karawaci Jl. Sabang No. 39 Taman Imam Bonjol Tangerang. (Napi Narkoba).

3. Adam Maulana Bin Yusuf Hendra Purnama, 01 Desember 1991, Islam, Alamat, Kp. Cipesing RT 03/05 Kel. Cimerang Kec. Purbaya Kab. Sukabumi Jabar. (Napi Narkoba).

4. Iwan Setiawan Alias Wanted Bin Wagiyo, 07 Maret 1994, Islam, Alamat, Jl. Tanjung Lengkong RT 14/07 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jaktim. (Napi Narkoba).

5. Mardani Alias Dani Bin M. Nur, 04 Desember 1976, Islam, Alamat, Jl. Nanas I Gg. Flamboyan RT 03/03 No. 13 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jaktim. (Napi Narkoba).

6. Hariyanto Alias Bule Bin Ramli, 16 Mei 1979, Islam, Alamat, Jl. Budi Swadaya Klompok I RT 002/006 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakbar. (Napi Narkoba).

7. Tino Yuliarto Bin Soeharto, 20 Mei 1980, Islam, Alamat, Pamulang Permai II Blok E 63 RT 001/012 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangsel. (Napi Narkoba).

8. Hadiyanto Bin Ramli, 28 Desember 1969, Islam, Alamat, Jl. Lontar IV No. 44 RT 13/04 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakut. (Napi Narkoba).

Nasional

Anggaran Dipotong, MPR RI Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

MPR RI menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memecatnya.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan pemotongan anggaran MPR RI menjadi salah satu alasan mereka meminta Jokowi memecat Sri Mulyani.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain itu Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani. Di antaranya, Ani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.

“Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tegas dia.

Dia mengingatkan bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara. Pihaknya meminta agar mendapat perlakuan yang wajar dibandingkan lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, Fadel mengatakan, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ani.

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” tuturnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Jumlah PNS dan Pembagian Jabatan Jajaran PNS Tahun 2021

Published

on

KORPRI
KORPRI

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

KORPRI sendiri berdiri pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Keberadaan KORPRI sangat erat kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu bagian dari ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun 2021 ini, Indonesia kembali membuka seleksi nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk berbagai posisi. Jumlah lowongan yang tersedia dalam seleksi CASN tahun ini sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 128.016 lowongan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 548.717 lowongan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan laporan statistik mengenai PNS di Indonesia. Per Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia ada sebanyak 4.081.824 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tercatat, ada 3 jenis jabatan yang paling banyak ditempati oleh PNS Indonesia yakni jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan laporan BKN yang berjudul “Buku Statistik ASN Juni 2021”, Jabatan Fungsional merupakan jabatan mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia dengan persentase sebesar 51 persen atau 2.077.818 PNS.

Sedangkan untuk jabatan struktural didominasi oleh jabatan pengawas atau setara Eselon IV sebanyak 71 persen kemudian disusul oleh Jabatan Administrator atau Eselon III sebanyak 22 persen. Berdasarkan data yang ada, beberapa instansi masih memiliki jabatan Eselon V sebanyak 3 persen dari total persentase jenis jabatan struktural, atau sebanyak 12.630 PNS.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yang dirujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Sedangkan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Sementara itu, definisi Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan ini bertingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Continue Reading

Trending