Connect with us

Nasional

Tanggapan Eks KPK Ditawari Jadi Anak Buah Jendral Listyo

Published

on

Foto Ilustrasi 56 Pegawai Eks KPK.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang diberhentikan akibat tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Listyo mengatakan, sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait rencana tersebut.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Menanggapi hal tersebut, Farid Andhika yang sebelumnya memiliki jabatan fungsional pengaduan masyarakat di KPK itu mengatakan bahwa dirinya dan 55 rekan lainnya masih melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

“Sejauh ini saya dan teman-teman belum memutuskan langkah apa yang akan diambil. Temen-temen masih konsolidasi terkait statement dari Pak Kapolri,” kata Farid, Rabu (29/09/2021) Kemarin.

Ia mengatakan pihaknya masih melihat maksud rencana dari Kapolri. Karena dirinya belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut.

“Rasanya, kami masih dalam posisi wait and see dulu, karena kami pun belum ada informasi resmi kepada kami dari pihak pemerintah atau Polri terkait hal ini. Jadi masih meraba-raba juga, ke arah mana maksud dari rencana yang disampaikan oleh Kapolri,” ujarnya.

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit telah bersurat ke Presiden Jokowi mengenai merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK menjadi ASN di KPK ke lembaganya.

“Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri,” ungkap Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/09/2021) Kemarin.

Listyo mengungkapkan, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Ia juga mengatakan bahwa presiden telah membalas suratnya dan menyetujui usulan tersebut.

Selanjutnya, Polri diminta menindaklanjuti usulan itu ke BKN dan Kementerian PAN-RB.

“Tanggal 27 kami mendapatkan jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg (Pratikno) secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” pungkasnya.

Sementara itu, 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan diberhentikan pada 30 September 2021.

Nasional

Sopir Bus Tabrak Pengguna Jalan Hingga Tewas, TransJakarta Justru Salahkan Penerangan Jalan

Published

on

Kecelakaan Transjakarta

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Transjakarta kembali terjadi. Pejalan kaki berinisial RH meninggal dunia usai ditabrak bus Transjakarta di di jalan Raya Taman Marga Satwa Raya Gotong, dekat SMK 57, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2021) malam.

Terkait kecelakaan tersebut, Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta Angelina Betris menyatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan minimnya penerangan lampu jalan di kawasan itu.

“Buruknya penerangan jalan di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor atas kecelakaan,” ujar Betris kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Saat itu, mendadak ada seorang pejalan kaki yang tiba-tiba menyebrang lewat jalur Transjakarta atau busway. Karena kondisi penerangan yang buruk, pramudi bus telat menyadarinya.

khirnya, RH langsung tertabrak bus dan tewas di tempat.

“Pejalan kaki menyeberang secara tiba-tiba melalui sela-sela pagar pembatas ketika bus melintas di jalur Transjakarta setelah halte SMK 57,” kata Betris.

Karena itu, ia menyayangkan sikap pejalan kaki yang lebih memilih untuk menerobos celah pagar demi menyebrang jalan. Padahal, tak jauh dari lokasi ada jembatan penyeberangan orang (JPO) yang lebih aman.

Karena itu, ia pun menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga untuk menyediakan fasilitas yang lebih layak di lokasi.

Misalnya, seperti lampu penerangan, pita penggaduh untuk mengurangi kecepatan, dan juga menyediakan penyeberangan yang lebih aman.

Continue Reading

Nasional

Istana Beberkan Alasan Utama Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Selama Libur Natal & Tahun Baru

Published

on

Moeldoko
Moeldoko

Pemerintah Pusat memutuskan untuk membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan hal ini sebagai bentuk kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan injak gas dan rem ini, menurut Moeldoko, idealnya harus disesuaikan dengan perkembangan data terkait penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Covid-19 di hari-hari terakhir,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Menurut Moeldoko, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan.

Keputusan berdasarkan capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua yang mendekati 56 persen. Sementara, vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa-Bali.

Menurut Moeldoko, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan.

“Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang, pertandingan olahraga tetap tidak boleh tanpa penonton, dan operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop juga dibatasi hanya 75 persen,” terang Moeldoko.

Selain itu, pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19, baik melalui PCR atau antigen.

“Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Curhat Warga yang Jadi Korban Erupsi Gunung Semeru ke Jokowi: Ibu Saya Meninggal Pak

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Selasa (7/12/2021), mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Ada seorang warga Lumajang, yang bercerita kepada Jokowi bahwa ibunya meninggal dunia saat erupsi Gunung Semeru.

Sang pria yang tak diketahui namanya itu mendekati Jokowi dan kemudian merekam pembicaraan mereka dengan menggunakan ponsel. Dia kemudian menceritakan kisah pilu yang menimpa ibundanya.

“Pak, salam, Pak,” ucap pria tersebut dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun menoleh. Lalu, ia mendengarkan ucapan sang pria tersebut.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sudah jadi korban ibu saya, Pak, meninggal juga,” ucap pria itu.

Jokowi sempat terdiam. Mantan Wali Kota Solo itu menanggapi cerita warga dengan doa.

“Nggih, innalillahi,” ujar Jokowi halus.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga membawa sejumlah bantuan. Ia membagikan makanan ayam goreng cepat saji untuk para pengungsi.

Jokowi membagikan satu per satu kotak makanan kepada warga. Warga mengantre untuk mendapat bantuan Jokowi. Beberapa anak kecil terlihat menerima langsung makanan dari Kepala Negara.

Jokowi juga menyatakan pemerintah saat ini fokus membantu korban erupsi Gunung Semeru. Setelah keadaan membaik, pemerintah akan merelokasi warga terdampak bencana.

“Kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya dapat laporan kurang lebih 2.000-an rumah,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Trending