Connect with us

Nasional

Tak Maksimal, Inilah Tiga Menteri yang Terancam Dipecat Jokowi

Published

on

Ada hal yang tak biasa dari gestur dan ucapan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), saat membuka sidang kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Kala itu, tiba-tiba saja suara Jokowi meninggi. Dia juga menunjukkan gestur kesal. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot menteri atau membubarkan lembaga.

“Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan,” ujar Jokowi.

“Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” dia menambahkan.

Baca Juga:

  1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi
  2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka
  3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras
  4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi Virus Covid-19.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” tegas dia.

Selain itu perintah ini dikeluarkan Jokowi karena masih melihat para menterinya bekerja biasa-biasa saja seolah dalam kondisi normal. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan situasi krisis.

“Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini,” kata Jokowi.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa ancaman Jokowi tersebut bukanlah main-main. Oleh karenanya, seluruh menteri dan kepala lembaga harus memberikan respons positif.

Moeldoko melanjutkan, Jokowi menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja dan menganggap situasi normal. Oleh karena itu, penekanan Jokowi kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya.

“Walaupun sudah disinggung persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53%. Memang setelah kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan lebih cepat lagi, di antaranya bagaimana membangun sinergitas antara BPJS, pemda dan Menteri Kesehatan,” tegas dia.

Ya, amarah Jokowi tersebut memang bukan tanpa alasan. Sejumlah menteri di kabinetnya belum menunjukkan hasil kerja optimal selama masa jabatannya,

Setidaknya, ada tiga menteri yang belum menunjukkan hasil kerja maksimal. Pertama, ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Susanto. Selama ini, Terawan belum optimal dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Virus Covid-19.

Tak hanya itu saja, dalam video yang beredar, Jokowi juga sempat menyampaikan kekesalannya karena realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan amat rendah. baru 1,53 persen dari Rp75 triliun. Padahal, dana tersebut amat dibutuhkan untuk membayar tunjangan tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan.

Nama kedua yang kemungkinan besar bakal dicopot Jokowi adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki. ada banyak kelemahan dan kelambatan dalam mengambil keputusan di tengah situasi krisis.

Serapan dana Kredit Usaha Rajyat (KUR) juga masih terlalu sedikit. Dari KUR yang dianggarkan sebesar Rp129 triliun, persentase pengangguran sepanjang bulan Juni mencapai 5 persen dari total angkatan kerja.

Posisi terakhir yang terancam dicopot Jokowi adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi kerap menyinggung masalah program bantuan sosial yang dikomandani Juliari yang tak kunjung tuntas dan banyak kegaduhan.

Moeldoko melanjutkan, Jokowi menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja dan menganggap situasi normal. Oleh karena itu, penekanan Jokowi kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya.

“Walaupun sudah disinggung persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53%. Memang setelah kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan lebih cepat lagi, di antaranya bagaimana membangun sinergitas antara BPJS, pemda dan Menteri Kesehatan,” tegas dia. (Arie Nugroho)

Advertisement

Nasional

Tahun 2023, Tenaga Honorer Instansi Pemerintahan Dihapus

Published

on

Menpan RB Tjahjo Kumolo
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023. Kabar itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Peuyeum, Si Manis Ikonik Kota Bandung yang Disukai Orang Eropa
  2. 8 Makanan yang Mendadak Viral Selama Pandemi Covid-19
  3. Sambel Colek Ikan Wader, Hidangan Para Raja Majapahit

Tjahjo menegaskan hanya ada dua status pegawai pemerintah mulai 2023. Keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya.

Tjahjo menambahkan pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK pada 2022 untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Untuk, sambung Tjahjo, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Fadli Zon: Nama Nusantara untuk IKN Tak Cocok, Lebih Cocok Dinamakan Jokowi

Published

on

Fadli Zon

Nama Nusantara yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru dinilai tak cocok oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Lewat sebuah cuitan di aku Twitternya @fadlizon, Fadli Zon menilai Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih cocok diberi nama “Jokowi), sama dengan Ibu Kota Kazakhstan, Nursultan.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)”, ujarnya.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Menurut Fadli, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Karenanya, dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lg ada Wawasan Nusantara,” kata Fadli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan Jokowi menggugurkan 80 nama sebelum akhirnya memilih nama Nusantara.

“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2022).

Suharso menyatakan, dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.

Suharso membeberkan, nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara.

“Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali,” ucap Suharso.

Menurutnya, dari hasil konsultasi dengan ahli bahasa ada dua alternatif yang muncul agar tidak ada pengulangan terkait nama IKN ini. Dimana nantinya nama IKN akan dihilangkan.

“Ada 2 alternatif IKN Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selanjutnya, IKN itu dihilangkan menjadi ibu kota negara yang bernama nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi,” jelasnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Ungkap Kunci Sukses Berantas Covid-19 yang Tak Dimiliki Negara Lain

Published

on

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kunci keberhasilan menurunkan angka kasus Covid-19 yang tak dimiliki oleh negara lain. Apa itu?

Jokowi menyampaikan hal itu di acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang disiarkan di Youtube Unpar Official, Senin (17/1/2022).

Jokowi menyatakan, kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 56 ribu pada pertengahan Juli 2021. Namun, kasus Covid-19 di Tanah Air hanya ratusan pada Januari 2022.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Covid yang muncul di bulan Mei, pertengahan Juli, yang menyebabkan kengerian dimana-mana saat itu, lorong rumah sakit penuh, halaman rumah sakit penuh, utamanya di Jawa-Bali, kasus harian saat itu saya ingat 56.000,” kenang Jokowi.

Jokowi pun bersyukur kasus Covid-19 di Indonesia perlahan menurun setelah puncak kasus pada Juli 2021. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan kasus Covid-19 ada di angka 855 pada Minggu (16/1/2022).

“Itu pun (855 kasus) sudah naik, yang sebelumnya kita sudah di angka 100-200 (per hari),” katanya.

Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia menurunkan kasus Covid-19 adalah dengan gotong royong. Dia mencotohkan masyarakat Indonesia tak segan memberikan bantuan sembako kepada warga lain yang sedang kesusahan.

“Kenapa kita bisa turunkan drastis dari 56 ribu ke angka 100? Itu karena kita memiliki yg namanya gotong royong, Pancasila kita itu ada disitu. Negara besar tidak memiliki,” jelasnya.

“Mereka tidak punya bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau berikan rumahnya untuk isolasi, karantina, yg berpunya mau memberikan sembako ke yang kesusahan karena pandemi. itu saya lihat betul, implementasi dari Pancasila itu ada,” sambung Jokowi.

Menurut dia, kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 sangat kuat. Jokowi menuturkan pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga organisasi kemasyarakatan bersama-sama mengendalikan penyebaran virus corona.

“Itu yang tidak dimiliki negara lain. Banyak yang kaget kenapa Indonesia bisa tau-tau turun dari 56.000 ke hanya angka-angka 100-an, kuncinya di situ, semua bergerak,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Trending