NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Soal Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Begini Komentar Jokowi - mycity.co.id
Connect with us

Nasional

Soal Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Begini Komentar Jokowi

Published

on

Presiden RI Jokowi buka suara mengenai perpanjangan masa jabatan Kades.

Presiden RI Jokowi buka suara mengenai perpanjangan masa jabatan Kades.

mycity.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi sembilan tahun disampaikan ke DPR RI.

Jokowi menyampaikan hal itu saat Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

“Ya yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR,” ujarnya.

Namun, dia menyampaikan bahwa undang-undang saat ini menjelaskan bahwa masa jabatan kepala desa dibatasi 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Namun, Jokowi menyebut proses usulan itu ada di DPR.

“Tapi yang jelas UU-nya sangat jelas membatasi 6 tahun dan selama 3 periode itu. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR,” ujarnya.

“Kan UU-nya masih 6 tahun, 3 periode,” ucap Jokowi saat ditanya soal pendapatnya tentang usulan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, menanggapi soal usulan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Menurutnya, wacana itu mesti dikaji secara mendalam.

“Usulan masa Jabatan Kades 9 Tahun harus dikaji serius dan mendalam melibatkan seluruh pihak karena di tingkat juklak dan juknis perlu implementasi yang utuh serta komperhensif,” kata Budi lewat keterangannya, Senin (23/1/2023).

Budi menjelaskan, pemilihan Kades di desa-desa tidak dilakukan secara serentak. Selain itu, karakteritik desa- desa di Indonesia juga sangat beragam.

“Yang utama dan harus diperhatikan adalah aspirasi warga desa. Sebab pembangunan desa harus diabadikan seluruh nya untuk kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan warga desa,” ucapnya.

Budi melanjutkan, fokus pembahasan hal ini adalah total masa jabatan kades. Dia berkata, jabatan kades 9 tahun bukan semata-mata untuk komoditas politik.

Nasional

Jokowi: Jangan Cuma Ngomong Kemerdekaan Pers

Published

on

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

mycity.co.id Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.

“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan, ‘Jangan cuma ngomong kebebasan pers, tetapi pers yang bertanggung jawab,’,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menceritakan apa yang disampaikan Jokowi usai pertemuan tersebut.

Ninik sepakat dengan pernyataan Jokowi itu. Menurutnya tanggung jawab memang beriringan dengan kebebasan pers.

Dia menjelaskan pers perlu terus taat kepasa kode etik yang ada. Selain itu, pers perlu mengingat kembali tugas-tugas mereka di dalam masyarakat.

“Kan pers itu harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” ujar eks Anggota Ombudsman RI tersebut.

Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna.

“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua, bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman,” ujar perempuan yang terpilih jadi Ketua Dewan Pers menggantikan almarhum cendekiawan muslim Azyumardi Azra tersebut.

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444H pada 23 Maret 2023

Published

on

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

mycity.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1444 H. Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti membacakan Maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan awal 1 Ramadhan 1444H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

“Umur bulan Syakban 1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 M. Jadi mulai tarawih, Rabu malam,” ungkap Sayuti dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023).

Dia mengatakan, terkait Syawal 1444 H yang merupakan Idul Fitri, Sayuti mengatakan pada Kamis Legi 29 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.

Sayuti menjelaskan bahwa tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta +01° 47 58″ dengan demokrasi hilal sudah wujud. DIi seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan sudah berada di atas ufuk.

“Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” kata dia.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga menetapkan bulan Zulhijah 1444 Hijriah. Dimana 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023 M.

Hari Arafah (9 Zulhijah) ditetapkan jatuh pada Selasa Wage, 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 mendatang.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka PP Muhammadiyah menetapkan:

1 Ramadan 1444H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat pahing 21 April 2023 M, dan 1 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Senin 19 Juni 2023 M.

Untuk Hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023M dam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 M.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap dia.

Continue Reading

Nasional

Komisi II DPR RI: Tahapan Telah Dimulai sejak 14 Juni 2022

Published

on

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

mycity.co.id Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pasti terlaksana sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan bersama. DPR dan pemerintah berkomitmen mewujudkan pesta demokrasi sekaligus menepis kabar burung soal penundaan Pemilu di kalangan publik.

Melalui konfirmasi dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Pemilu setahun mendatang itu dipastikan takkan delay apalagi batal. Guspardi juga membantah isu ini datang dari tubuh pemerintahan.

“Saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” ujarnya dalam siaran pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Guspardi Gaus lebih lanjut menjelaskan, konstitusi tidak menghimpun konsep penundaan Pemilu. Hal ini lantaran jika Pemilu ditunda, maka langkah tersebut sama saja mencederai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menekankan kembali bahwa seluruh fraksi di Komisi II tidak punya keinginan untuk menunda Pemilu 2024, yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan UUD 1945.

“Anggaran Pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu,” ujarnya.

Guspardi menambahkan, bukan hanya Komisi II DPR RI, melainkan semua partai di institusi DPR punya cita dan komitmen yang sama. Pemilu, kata dia, bagaimanapun harus digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebelumnya, selaras dengan pernyataan Komisi II DPR RI, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilu 2024 pasti akan terlaksana. Persiapan dan langkah-langkah awal bahkan sudah mulai dilaksanakan.

Kepastian ini dia tegaskan mengingat masih banyaknya desas-desus aneh menyangkut keberlangsungan agenda nasional tersebut. Terutama terkait 3 periode Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun, ia menambahkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas hal-ihwal di luar kepastian gelaran pemilu setahun mendatang.

“Jadi, saya katakan, saya jamin, pemilu itu tahun 2024 jadi. Kalau di luar itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik,” ucapnya, Selasa, 31 Januari 2023.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang telah memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

“Presiden memastikan Pemilu 2024 berjalan dan dia sudah memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan sebagainya. Kalau dari sudut Pemerintah, Presiden firm (pastikan) ada Pemilu 2024,” kata Mahfud usai audiensi bersama MPR for Papua di Jakarta.

Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas membahas Pemilu yang digagas oleh presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Continue Reading
Advertisement

Trending