NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
SMSI Bakal Ajukan Gugatan ke MK Soal Pengesahan RKUHP - mycity.co.id
Connect with us

Nasional

SMSI Bakal Ajukan Gugatan ke MK Soal Pengesahan RKUHP

Published

on

SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)
SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2.000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Kemerdekaan Pers Harus Dijaga

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Di dalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

  • Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  1. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
  • Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  1. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.
  2. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong
  • Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
  • Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Gangguan dan penyesatan proses peradilan

  • Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.
  1. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan
  • Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

  • Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
  • Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
  • Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

Penerbitan dan pencetakan

  • Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Nasional

Jokowi: Jangan Cuma Ngomong Kemerdekaan Pers

Published

on

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

mycity.co.id Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.

“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan, ‘Jangan cuma ngomong kebebasan pers, tetapi pers yang bertanggung jawab,’,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menceritakan apa yang disampaikan Jokowi usai pertemuan tersebut.

Ninik sepakat dengan pernyataan Jokowi itu. Menurutnya tanggung jawab memang beriringan dengan kebebasan pers.

Dia menjelaskan pers perlu terus taat kepasa kode etik yang ada. Selain itu, pers perlu mengingat kembali tugas-tugas mereka di dalam masyarakat.

“Kan pers itu harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” ujar eks Anggota Ombudsman RI tersebut.

Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna.

“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua, bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman,” ujar perempuan yang terpilih jadi Ketua Dewan Pers menggantikan almarhum cendekiawan muslim Azyumardi Azra tersebut.

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444H pada 23 Maret 2023

Published

on

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

mycity.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1444 H. Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti membacakan Maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan awal 1 Ramadhan 1444H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

“Umur bulan Syakban 1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 M. Jadi mulai tarawih, Rabu malam,” ungkap Sayuti dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023).

Dia mengatakan, terkait Syawal 1444 H yang merupakan Idul Fitri, Sayuti mengatakan pada Kamis Legi 29 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.

Sayuti menjelaskan bahwa tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta +01° 47 58″ dengan demokrasi hilal sudah wujud. DIi seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan sudah berada di atas ufuk.

“Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” kata dia.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga menetapkan bulan Zulhijah 1444 Hijriah. Dimana 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023 M.

Hari Arafah (9 Zulhijah) ditetapkan jatuh pada Selasa Wage, 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 mendatang.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka PP Muhammadiyah menetapkan:

1 Ramadan 1444H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat pahing 21 April 2023 M, dan 1 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Senin 19 Juni 2023 M.

Untuk Hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023M dam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 M.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap dia.

Continue Reading

Nasional

Komisi II DPR RI: Tahapan Telah Dimulai sejak 14 Juni 2022

Published

on

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

mycity.co.id Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pasti terlaksana sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan bersama. DPR dan pemerintah berkomitmen mewujudkan pesta demokrasi sekaligus menepis kabar burung soal penundaan Pemilu di kalangan publik.

Melalui konfirmasi dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Pemilu setahun mendatang itu dipastikan takkan delay apalagi batal. Guspardi juga membantah isu ini datang dari tubuh pemerintahan.

“Saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” ujarnya dalam siaran pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Guspardi Gaus lebih lanjut menjelaskan, konstitusi tidak menghimpun konsep penundaan Pemilu. Hal ini lantaran jika Pemilu ditunda, maka langkah tersebut sama saja mencederai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menekankan kembali bahwa seluruh fraksi di Komisi II tidak punya keinginan untuk menunda Pemilu 2024, yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan UUD 1945.

“Anggaran Pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu,” ujarnya.

Guspardi menambahkan, bukan hanya Komisi II DPR RI, melainkan semua partai di institusi DPR punya cita dan komitmen yang sama. Pemilu, kata dia, bagaimanapun harus digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebelumnya, selaras dengan pernyataan Komisi II DPR RI, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilu 2024 pasti akan terlaksana. Persiapan dan langkah-langkah awal bahkan sudah mulai dilaksanakan.

Kepastian ini dia tegaskan mengingat masih banyaknya desas-desus aneh menyangkut keberlangsungan agenda nasional tersebut. Terutama terkait 3 periode Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun, ia menambahkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas hal-ihwal di luar kepastian gelaran pemilu setahun mendatang.

“Jadi, saya katakan, saya jamin, pemilu itu tahun 2024 jadi. Kalau di luar itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik,” ucapnya, Selasa, 31 Januari 2023.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang telah memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

“Presiden memastikan Pemilu 2024 berjalan dan dia sudah memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan sebagainya. Kalau dari sudut Pemerintah, Presiden firm (pastikan) ada Pemilu 2024,” kata Mahfud usai audiensi bersama MPR for Papua di Jakarta.

Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas membahas Pemilu yang digagas oleh presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Continue Reading
Advertisement

Trending