Connect with us

Polhukam

Jadi Wadah Kumpulnya Para Seniman, Semanggi Foundation Bakal Digusur Pemkot Tangerang

Published

on

Semanggi Foundation sebagai salah satu wadah untuk para penggiat seni yang berada di wilayah Cikokol, Kota Tangerang, dikabarkan bakal digusur oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Kabar ini diketahui setelah dilakukan penyerahan aset lahan dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang pada awal 2019 kemarin.

Salah satu pengurus Semanggu Foundation, Mukafi Solihin menjelaskan, pihaknya telah menerima surat terkait pengosongan lahan tersebut. Bahkan surat itu sudah dua kali diterima kepada penggiat seni Semanggi.

Baca Juga: Polda Metro Dukung Penuh Kebijakan Perpanjangan PSBB Transisi di DKI Jakarta

“Surat yang kami terima berisi perintah pengosongan gedung dan lahan, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah Kota Tangerang. Kami diminta untuk segera mengosongkan tempat yang sudah kami gunkan bertahun-tahun,” ungkap pria yang akrab disapa Miing tersebut, Senin (29/6/2020).

Sebagai informasi, Semanggi merupakan tempat komunitas nirlaba yang dalam setiap kegiatannya bekerja dalam bidang pendidikan, seni dan budaya.

Salah satu kegiatan rutin yang masih dijalankan oleh Semanggi Foundation adalah program pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak.

Baca Juga: iPhone SE 2020 Laris Manis, Apple Siapkan Ponsel Murah Lagi

“Semanggi ini juga memiliki program pelatihan keterampilan pemuda. Mulai dari melukis, desain, kerajinan kayu, konveksi sepatu hingga sablon,” tambahnya.

Tak hanya itu, Semanggi juga menjadi wadah berkumpulnya para seniman lokal di Tangerang Raya. Meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Kami juga melakukan sejumlah kajian mulai dari budaya hingga beberapa kegiatan sosial,” tutur Miing.

Baca Juga: Sudah Bisa Produksi Mandiri, Indonesia Kurangi Impor Alat Tes PCR

Melihat kondisi tersebut, pihak Semanggi Foundation telah membuat gerakan melalui sosial media Instagram, Twitter dan Facebook dengan menulis tagar #savesemanggicentercikokol #kotatangerang #infotangerang dan #pemkottangerang.

Sampai saat ini pengurus Semanggi Foundation masih belum mengetahui secara spesifik alasan Pemkot Tangerang perihal pengosongan lahan tersebut. (Dimas Satrio)

Foto: Istimewa

Advertisement

Polhukam

Sandiaga Uno Gugat Indosat, Ada Apa?

Published

on

Sandiaga Uno
Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, melayangkan gugatan kepada PT Grahalintas Properti, PT Indosat Tbk, dan PT Sisindosat Lintasbuana pada 13 Desember 2021.

Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada 13 Desember 2021.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Grahalintas Properti menjadi tergugat utama. Adapun, Indosat dan Sisindosat menjadi pihak yang ikut tergugat.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Gugatan ini terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, ada tiga permintaan Sandiaga kepada PN Jakarta Pusat

Pertama, Sandiaga meminta PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, meminta PN Jakarta Pusat menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, Sandiaga meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2010 nomor 105C/HP/XVI/2011 pada 20 Mei 2011 dan laporan BPK periode 2014 nomor 133C/HP/XVI/05/2015 pada 22 Mei 2015.

Ia juga meminta PN Jakarta Pusat mengatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap hasil pemeriksaan BPK periode 2018 Nomor 94B/HP/XVI/05/2019 pada 17 Mei 2019 serta surat menteri keuangan nomor S-489/MK.6/2013, tanggal 25 Oktober 2013.

Continue Reading

Polhukam

Kapal Perang Rusia Mendadak Masuk ke Perairan Indonesia, Ada Apa?

Published

on

kapal perang Rusia
kapal perang Rusia

Angkatan Laut Rusia berencana menggelar latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Rencananya, latihan tersebut berlangsung pada 1-3 Desember 2021.

Ini menjadi kali pertama Angkatan Laut Rusia menggelar latihan bersama dengan negara ASEAN. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, latihan itu akan diadakan di wilayah perairan utara pulau Sumatera.

“Kapal anti kapal-selam besar, Admiral Panteleyev, akan menghadiri latihan itu dari sisi Rusia,” ujarnya kepada Sputnik dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Latihan ini sendiri diadakan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara ASEAN dan Rusia. Ide mengenai latihan ini sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan Rusia-ASEAN pada 28 Oktober lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga beberapa proyek kerjasama strategis antara kedua pihak. Ivanov menambahkan bahwa latihan ini akan langsung diresmikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto di atas kapal Admiral Panteleyev.

“Latihan ini bertujuan untuk melatih AL Rusia dan AL ASEAN dalam bekerjasama menciptakan keamanan maritim bagi lalu lintas komersial,” tambahnya.

Rusia sendiri diketahui telah berhubungan erat dengan ASEAN semenjak 1996. Pada 2016 lalu, hubungan antar kedua pihak dinaikkan ke status kerjasama strategis. Ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan rencana aksi bersama di Sochi.

Admiral Pateleyev sendiri bukan kapal perang biasa. Armada tempur buatan tahun 1987 itu memiliki beberapa kemampuan pengangkutan amunisi tempur.

Amunisi yang dikandung kapal itu adalah tabung peluncur SS-N-14. Dibantu radar bawah laut, SS-N-14 mampu diluncurkan secara vertikal dengan jarak 55 kilometer serta kecepatan jelajah 0.9 Mach.

Untuk kedalaman, kapal itu mampu untuk melumpuhkan sasaran yang berada hingga 500 meter di bawah permukaan laut.

Continue Reading

Polhukam

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, Ini Tanggapan Pemerintah

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (25/11/2021),memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digagas Pemerintah dan DPR inkonstitusional.

Hal ini ditegaskan Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusannya.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Terkait putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghargai putusan MK dan akan mengikuti segala putusan yang disampaikan.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud,” ujarnya dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan ini. Sehingga Airlangga berharap dalam pelaksanaannya nanti lebih baik.

“Putusan MK telah menyatakan UU ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata dia.

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Continue Reading

Trending