Connect with us

Nasional

Satlantas Polres Sukabumi Imbau Masyarakat Tetap Patuhi Aturan Lalu Lintas di Masa PPKM

Published

on

polisi imbau masyarakat di masa PPKM tetap mematuhi aturan lalu lintas

Jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota, terhitung Januari hingga saat ini sudah melakukan penindakan tilang sebanyak 4.000.

Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota, AKP Sujana mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 angka tilang di Polres Sukabumi Kota mengalami penurunan. Bagai mana tidak, saat ini jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota lebih mengedepankan himbauan dan teguran dibanding penindakan dengan cara menilang.

“Ya, jumlah tilang saat ini mengalami penurunan drastis apabila dibandingkan tahun sebelumnya karena memang sekarang kami lebih mengedepankan persuasif,” kata Sujana, Senin (11/10/2021).

Sujana menjelaskan, pada 2020 lalu Satlantas Polres Sukabumi Kota melakukan tilang sebanyak 8.000. Namun, karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga pada tahun ini mengalami penurunan.

Baca Juga :

  1. Mantap, Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 25% dalam Sepekan
  2. Desa Wisata Pandanrejo Dapat Penghargaan ADWI 2021 & Dijuluki Sandiaga Uno The New Zealand van Java
  3. Kupas Tuntas Fast Fashion, Penghasil Limbah Perusak Lingkungan

“Karenakan saat ini tidak ada operasi sehingga jumlah tilang mengalami penurunan. Saat operasi kemarin juga kami labih melakukan himbauan dan teguran dibandingkan penilangan,” paparnya.

Kendati demikian, sambung Sujana, di masa Pandemi Covid-19 ini bukan berarti petugas membiarkan pengendara yang melanggar lalu lintas dengan begitu saja. Karena, ketika pengendara yang melanggar lalu lintas dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan akan ditindak secara tegas dengan penilangan.

“Kalau pengendaranya sengaja tidak menggunakan helm atau kendaraan yang menggunakan knalpot bising kami berikan tindakan tegas dengan cara penilangan,” ungkapnya.

Guna meningkatkan kesadaran para pengendara, jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota setiap hari rutin melakukan himbauan dan wawar di jalan agar para pengendara dapat mematuhi aturan lalu lintas.

“Setiap hari, petugas rutin melakukan imbauan saat mengatur lalu lintas. Hal ini, dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran para pengendara dan juga menekan jumlah kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.

Advertisement

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Jumlah PNS dan Pembagian Jabatan Jajaran PNS Tahun 2021

Published

on

KORPRI
KORPRI

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

KORPRI sendiri berdiri pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Keberadaan KORPRI sangat erat kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu bagian dari ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun 2021 ini, Indonesia kembali membuka seleksi nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk berbagai posisi. Jumlah lowongan yang tersedia dalam seleksi CASN tahun ini sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 128.016 lowongan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 548.717 lowongan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan laporan statistik mengenai PNS di Indonesia. Per Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia ada sebanyak 4.081.824 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tercatat, ada 3 jenis jabatan yang paling banyak ditempati oleh PNS Indonesia yakni jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan laporan BKN yang berjudul “Buku Statistik ASN Juni 2021”, Jabatan Fungsional merupakan jabatan mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia dengan persentase sebesar 51 persen atau 2.077.818 PNS.

Sedangkan untuk jabatan struktural didominasi oleh jabatan pengawas atau setara Eselon IV sebanyak 71 persen kemudian disusul oleh Jabatan Administrator atau Eselon III sebanyak 22 persen. Berdasarkan data yang ada, beberapa instansi masih memiliki jabatan Eselon V sebanyak 3 persen dari total persentase jenis jabatan struktural, atau sebanyak 12.630 PNS.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yang dirujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Sedangkan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Sementara itu, definisi Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan ini bertingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Continue Reading

Nasional

Hari Ini, Jokowi Resmikan Bendungan & Tugu Tongseng

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Selasa (30/11/2021), bersama sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Seperti dilansir dari laman Sekretariat Presiden, Jokowi bersama rombongan bertolak menuju Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Di Kabupaten Trenggalek, Jokowi diagendakan untuk meninjau sekaligus meresmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng. Setelahnya, Jokowi juga akan melakukan penanaman padi bersama para petani di Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Usai kegiatan penanaman padi, Jokowi akan langsung kembali ke Kabupaten Magetan, dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Melalui Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jokowi bersama rombongan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Continue Reading

Trending