Connect with us

Properti

Rumah Segmen Kelas Atas Laku Keras di BSD

Published

on

The Zora BSD City
The Zora BSD City

Pengembanng PT BSD Diamond Development menghadirkan rumah premium di township BSD City yang menyasar segmen kelas atas (high end). Segmen ini disebut masih cukup besar dengan terus membaiknya penjualan rumah tiga lantai seharga miliaran sejak tahun 2020.

Pengembang Sinar Mas Land (SML) dan Mitsubishi Corporation berkolaborasi mendirikan perusahaan patungan PT BSD Diamond Development untuk mengembangkaan kawasan mixed use development The Zora BSD City. Kawasan seluas 19 hektar ini dikembangkan sejak tahun 2018 dan telah menghadirkan empat klaster yaitu Keia, Kimora, Kazumi, dan Kiyomi.

The Zora BSD City mengusung konsep Beauty of Balance untuk menghadirkan hunian premium yang dirancang selaras dengan kelestarian lingkungan. Saat ini The Zora BSD City tengah merayakan hari jadinya yang keempat tahun dengan sejumlah pencapaian seperti peningkatan pendapatan dibandingkan tahun 2020.

Baca Juga:

  1. Ducati Murka ! Panitia WorldSBK Indonesia 2021 Buka Kargo Motor Secara Ilegal
  2. Kemendagri: Elkan Baggot Sudah Lama Jadi WNI
  3. Maguire Selebrasi Gol Sindir Kritik, Keane: Memalukan!

Menurut President Director PT BSD Diamond Development Takashi Ito, pencapaian ini membuktikan kalau minat masyarakat kelas atas (high end) untuk hunian premium masih tinggi kendati di tengah situasi pandemi Covid-19. Untuk itu seluruh unit di klaster The Zora BSD City dilengkapi berbagai fasilitas unggulan seperti hi-spec, hi-tech, dan hi-quality berstandar Jepang.

“Di usia yang keempat ini kami sangat senang dengan antusiasme masyarakat terhadap produk properti dari The Zora BSD City. Kami sangat optimistis kalau perekonomian khususnya sektor properti akan berangsur pulih seiring terus membaiknya pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

CEO Residential BSD SML dan Board of Directors PT BSD Diamond Development Theodore G. Thenoch menambahkan, pencapaian yang diraih oleh The Zora BSD City membuktikan kalau sektor properti telah mulai kembali bangkit dan ini harus direspon dengan menghadirkan produk yang tepat sesuai kebutuhan pasar.

“Minat konsumen terhadap produk hunian dengan tipe bangunan dan tanah yang luas terus meningkat sejak periode pertengahan tahun 2020 lalu. Makanya kami sangat optimistis dengan produk yang dihadirkan di The Zora BSD City Karenna segmen premium tetap memiliki market tersendiri,” katanya.

Hunian di kawasan The Zora BSD City saat ini dijual seharga mulai dari Rp5,7 miliar dengan variasi tipe yang tersedia untuk unit T8+ dan T9+ di Klaster Kiyomi. Keunggulan utama dari klaster ini terletak pada konsep desain rumah yang mengusung konsep resor tropis bernuansa Jepang.

Setiap rumahnya terdiri dari tiga lantai karena dipersiapkan untuk tiga generasi penghuninya. Produk residensial itu dilengkapi fitur double volume ceiling yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sirkulasi udara, video com yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memilki low-emissivity glass yang dapat mereduksi panas sampai dengan 30 persen sehingga lebih sehat dan hemat energi. Hunian di Klaster Kiyomi ini didesain oleh Nataneka Arsitek dan konsultan interior Axis ID dari Singapura.

Kawasan The Zora BSD City juga dilengkapi dengan fasilitas pedestrian seluas 5 kilometer yang dapat digunakan sebagai lintasan lari dan jalur sepeda. Ada juga fasilitas Samasana Clubhouse yang memiliki kolam Onsen pertama di BSD City, lapangan tenis, golf, skate park, dan basket 3-on-3.

“Menyusul kesuksesan penjualan di Klaster Kiyomi serta tingginya animo masyarakat kelas atas terhadap hunian dengan tipe besar di The Zora BSD City, kami akan kembali menghadirkan hunian premium terbaru di kuartal pertama tahun 2022 nanti. Produk ini juga akan menjadi klaster terakhir di The Zora BSD City,” beber Theodore.

Properti

Pemerintah Beri Insentif ke Pengembang yang Bangun Rumah Susun

Published

on

Ilustrasi rumah susun

Untuk mendorong pengembangan hunian vertikal di perkotaan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan PPN dan kemudahan lainnya. Ini untuk mendorong suplai hunian yang kebutuhannya sangat besar khususnya di kawasan perkotaan.

Pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai produk hunian mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan backlog perumahan yang juga sangat tinggi. Pemerintah juga mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk membangun perumahan khususnya hunian subsidi di wilayah-wilayah dengan tingkat populasi yang tinggi.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

“Setiap pihak harus ikut berkontribusi untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan konsep hunian yang tepat untuk segmen ini berupa hunian vertikal atau rumah susun (rusun). Tingginya kebutuhan hunian ditambah angka backlog yang mencapai 12,7 juta unit belum rumah tidak layak huni yang mencapai 23 juta unit, jadi tugas sektor perumahan kita masih sangat berat,” katanya.

Saat ini, pengembangan rumah subsidi baru tercapai sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya yang menandakan masih sangat jauh antara kebutuhan dengan suplai yang bisa disediakan. Hal ini selanjutnya akan terus memperbesar angka backlog perumahan kita secara nasional.

Untuk suplai rumah subsidi dari segmen rusun juga angkanya masih sangat kecil berkisar 9.000 unit dari total 1,7 juta unit rumah subsidi yang pembiayaannya telah disalurkan oleh pemerintah. Karena itu Herry kembali mendorong kalangan pengembang maupun stakeholder perumahan lainnya untuk terus membangun konsep hunian rusun terlebih di wilayah perkotaan.

Kolaborasi bisa terus dilakukan khususnya dengan terus mempertajam karakteristik lokasi pengembangan rusun. Urbanisasi maupun wilayah-wilayah yang berkembang menjadi perkotaan harus menjadi pemikiran bersama untuk mengoptimalkan lahan yang ada salah satunya dengan konsep pengembangan vertikal.

Solusi lain juga diutarakan Herry, untuk wilayaj di luar Jakarta pengembangan hunian bisa dengan membangun rusun bertingkat rendah atau lowrise vertical (LRV) housing. Supaya menarik bagi perusahaan pengembang, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan PPN untuk rusun yang dibangun dengan harga di bawah Rp300 juta.

“Kementerian PUPR juga terus berimprovisasi atas aturan perizinan bangunan gedung (PBG) yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Kalau pengembang terkendala dengan masalah kongkrit terkait PBK akan dikoordinasikan untuk dicarikan solusinya termasuk usulan untuk penyesuaian harga rumah dan rusun subsidi yang terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” bebernya.

Continue Reading

Properti

Alasan Utama Hunian OTD Paling Cocok untuk Kaum Milenial

Published

on

Kawasan hunian OTD

Konsep hunian TOD bisa menjadi solusi yang tepat untuk kalangan pekerja milenial karena dilengkapi dengan transportasi publik dan berbagai fasilitas lainnya. Karena itu Perum Perumnas terus mendorong pengembangan kawasan TOD di berbagai wilayah.

Perusahaan BUMN di bidang perumahan Perum Perumnas terus didorong untuk memperbanyak suplai hunian perkotaan dengan konsep transit oriented development (TOD). Dengan konsep TOD, hunian diintegrasikan dengan sarana transportasi umum sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Bukan hanya integrasi dengan transportasi publik, di kawasan TOD juga menyediakan berbagai fasilitas ritel dan berbagai sarana lainnya sehingga memudahkan penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup di dalam kawasannya. Inilah yang menjadi hal utama konsep hunian seperti ini cocok untuk kalangan pekerja muda milenial di perkotaan.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Menurut Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, sesuai arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Perumnas memang terus didorong untuk mengembangkan sebanyak mungkin hunian untuk kalangan pekerja milenial. Salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan BUMN lain maupun pihak swasta.

“Kami akan terus menghadirkan hunian idaman mulai dari rumah subsidi dengan harga mulai Rp168 jutaan yang bisa dicicil mulai Rp1 jutaan hingga hunian vertikal berkonsep TOD yang cocok untuk masyarakat perkotaan. Ada banyak keuntungan bila pekerja milenial berhunian di kawasan TOD,” ujarnya.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan dari hunian di kawasan TOD antara lain bisa menunjang kebutuhan kalangan milanial yang dinamis dan mobilitas tinggi. Untuk menjangkau segmen pasar ini, Perumnas menyiapkan proyek TOD yang dikerjasamakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu Samesta Mahata Tanjung Barat, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Serpong, dan Samesta Mahata Parayasa Bogor.

Sebelumnya, Perumnas juga telah meluncurkan Millenial Zone yang diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Intinya, pemerintah akan terus mendukung penyelesaian berbagai sarana penunjang untuk kebutuhan hunian dan lifestyle kalangan milenial melalui produk-produk yang dihasilkan Perumnas.

Bukan hanya empat proyek TOD yang bekerja sama dengan KAI, Perumnas juga memiliki produk lain seperti Samesta Sentraland Cengkareng yang merupakan kawasan bisnis dan industri di Jakarta Barat. Aksesnya juga mudah ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian rumah tapak di Samesta Dramaga Bogor yang dekat ke Kampus IPD dan Stasiun Bogor. Proyek lainnya Samesta Grand Sentralan Karawang dan Sentraland Residence II yang dekat dengan kawasan industri Karawang, Jara Barat.

Bukan hanya menyiapkan produk hunian yang cocok untuk milenial, Perumnas juga menyiapkan cara bayar menarik yang cocok dengan penghasilan pekerja milenial. Diantaranya program khusus Pay Later, bunga ringan 2,2 persen, hingga berbagai hadiah langsung untuk memudahkan milenial menghuni rumah pertamanya.

“Kami akan terus menghadirkan keunggulan produk yang dibutuhkan oleh segmen pasar yang kami sasar seperti kalangan milenial dengan kawasan TOD. Ke depan, kami akan terus mengupayakan untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan masif untuk mendorong capaian target perusahaan,” jelas Budi.

Continue Reading

Properti

Ternyata, Sektor Properti Sumbang 60% Emisi Karbon

Published

on

Ilustrasi properti

Perubahan iklim telah nyata menjadi tantangan yang harus diatasi secara global. Kota-kota di Asia Pasifik menyumbang emisi karbon dari industri real estat mencapai 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini harus menjadi upaya semua pihak untuk menguranginya.

Kita diingatkan lagi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkan dari industri real estat. Sebuah studi yang dilakukan di 32 kota global menyebutkan, sektor real estat menyumbang rata-rata 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini melebihi perkiraan World Green Building Council dengan klaim sebesar 40 persen.

Di sisi lain, laporan terbaru yang diterbitkan JLL menyebut data yang lebih memprihatinkan. JLL menyatakan kontribusi emisi karbon dari sektor ini bisa lebih tinggi di beberapa pusat bisnis terbesar di Asia Pasifik seperti Tokyo yang sebesar 73 persen, Seoul 69 persen, hingga Melbourne 66 persen.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Laporan JLL terbaru bertajuk Decarbonising Cities and Real Estate mendapati kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diberlakukan di perkotaan, dampak industri real estat, dan ilmu sains iklim yang menunjukan perlunya tindakan cepat untuk mengatasi pemanasan global.

Menurut Head of ESG Research JLL Asia Pasifik Kamya Miglani, untuk mewujudkan rencana dekarbonisasi bangunan yang holistik dan efektif perlu ditekankan kerja sama antara pemerintah dengan pemilik lahan, investor, pengembang, maupun penghuni atau pengguna bangunan.

“Bangunan atau gedung merupakan solusi sekaligus masalah bagi krisis iklim yang kita hadapi dan kerja sama antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk mendorong kemajuan nyata dalam dekarbonisasi ekonomi. Untuk kawasan Asia Pasifik hal ini sangat penting karena kota-kota seperti Hong Kong 85 persen bangunannya berusia lebih dari 10 tahun dan memerlukan peremajaan,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Miglani, hingga saat ini belum ada target yang ditetapkan untuk dekabornisasi bangunan itu. Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang ketat hingga pinalti yang berat terkait standar bangunan untuk mencapai perlombaan net-zero karbon.

Penelitian JLL juga menunjukan kalau kota-kota yang paling mungkin berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah kota-kota yang mampu menyeimbangkan regulasi, insentif, inovasi, dan akselerator. Sejumlah kota juga menerapkan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi bangunan seperti Singapura dengan Rencana Induk Bangunan Hijau (Green Building Masterplan) yang menargetkan dekarbonisasi bangunan hingga 80 persen hingga 2030.

Sementara itu Tokyo menerapkan program cap-and-trade yang memberi insentif kepada pemilik bangunan untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Namun penelitian JLL juga mengingatkan, kalau kebijakan dan regulasi yang saat ini diterapkan di seluruh dunia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu sains sehingga sektor swasta mengemban tanggung jawab lebih besar dalam merespon tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini sangat relevan di kota-kota Asia seperti Shanghai, Hong Kong, dan Mumbai yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berada dalam situasi mendesak untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas, kekeringan, kebakaran, dan curah hujan yang tinggi.

“Kadang pemerintah kota-kota menetapkan target keberlanjutan yang ambisius dan sering kali jauh di atas target nasional. Kota-kota seperti Sydney dan Shanghai menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 70 dan 65 persen tahun 2030. Tapi upaya ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup seperti Hong Kong, Shanghai, dan Mumbai tidak memiliki target nyata untuk mengembangkan gedung maupun bangunan bebas karbon,” bebernya.

Continue Reading

Trending