Connect with us

Polhukam

RKUHP Disahkan di Tingkat I

Published

on

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan cepatnya pembahasan hari ini karena usulan dewan diakomodasi oleh pemerintah/Repro Ilustrasi RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan cepatnya pembahasan hari ini karena usulan dewan diakomodasi oleh pemerintah/Repro Ilustrasi RKUHP

mycity.co.id Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tingkat I, Kamis (24/11/2022).

Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 poin yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi kepada pemerintah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan cepatnya pembahasan hari ini karena usulan dewan diakomodasi oleh pemerintah.

Sehingga, kata dia, rapat membahas penyempurnaan RKUHP berlangsung cepat dan dapat disetujui di tingkat I.

“Pada hakikatnya apa yang diusulkan oleh Dewan kita setujui, pemerintah setujui. Sehingga pembahasan tadi sangat cepat dan bisa masuk pada persetujuan tingkat pertama,” ujar Wamenkumham Edward.

Adapun pada 17 November 2022 lalu, Dewan Pers melayangkan warkat kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP.

Pasalnya, masih ada sejumlah pasal yang dianggap berpotensi menghalangi dan mengancam kebebasan pers. Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP turut menyoroti sejumlah pasal yang belum diakomodir.

Menanggapi hal ini, Edward menyebut RKUHP tidak mungkin memuaskan semua pihak. Menurut dia, tiap pasal dalam RKUHP pasti menuai pro-kontra.

Oleh sebab itu, kata dia, menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk menjelaskan kepada publik mengapa usulan A dipilih daripada usulan B. Kendati demikian, ia menyebut pihaknya berupaya untuk mengakomodasi berbagai pihak baik dalam batang tubuh maupun penjelasan RKUHP.

Usai disepakati di tingkat I, RKUHP bakal dibawa ke tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Namun, jika ada masyarakat yang masih menilai RKUHP melanggar hak konstitusionalnya, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Di situlah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan saya kira bermartabat,” terangnya.

Adapun dari 9 fraksi, sebanyak 7 fraksi menyetujui RKUHP dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.

Mereka adalah fraksi Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun dua fraksi lainnya menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDIP dan PKS.

“Apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat?” tanya pimpinan rapat, Adies Kadir, yang disambut dengan jawaban setuju oleh peserta rapat.

Adapun 23 poin yang dibahas hari ini di antaranya pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah, hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, makar, penghinaan harkat dan martabat Presiden, pidana mati, kohabitasi, hingga penambahan pasal rekayasa kasus.

Polhukam

Mahfud MD Sebut Waspada, Teroris Musuh Kemanusiaan Bukan Penjuang Agama

Published

on

Anggota Gegana Polda Jabar melakukan proses sterilisasi tempat kejadian perkara dugaan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022. /Antara

Anggota Gegana Polda Jabar melakukan proses sterilisasi tempat kejadian perkara dugaan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022. /Antara

mycity.co.idMenkopolhukam Mahfud MD meminta kepolisian meningkatkan kewaspadaan pascaledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022.

Mahfud MD juga meminta seluruh aparat penegak hukum, dari polisi, Densus, BNPT dan lainnya untuk terus waspada.

Pasalnya, Mahfud MD mengatakan aksi terorisme di Indonesia memang jarang terjadi, tetapi bukan berarti tidak ada.

“Sejak tahun 2018 sampai sekarang itu sudah jarang terjadinya, sekali-kali terjadi tetapi masih ada,” katanya.

Selain itu, aparat penegak hukum, kata Mahfud MD harus tegas terhadap para pelaku terorisme.

Tindakan preventif dan antisipatif dalam penanganan terorisme perlu dilakukan.

“Mari kerja sama saling pengertian menjaga negara ini. Kita bekerja sama karena ini negara kita bersama dan teroris itu adalah musuh kemanusiaan, bukan pejuang agama apa pun,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mencurigai ada kelompok yang mendanai aksi teror di Polsek

Sebelumnya, pelaku bom bunuh diri, Agus Muslim, diduga merupakan kelompok Jamaah Ansharut Dhaualah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS.

“Kami masih ingin terus mencoba melihat kelompok lain yang memberikan perbantuan, kami terus menyelidiki ke arah itu,” katanya, Kamis (8/12/2022).

BNPT, kata Boy, juga menyelidiki sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Agus Muslim sebelum insiden ledakan bom terjadi.

Continue Reading

Polhukam

PKS WO Saat Pengesahan UU KUHP, Yasonna: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly/DPR RI

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly/DPR RI

mycity.co.id Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi protes oleh Anggota Fraksi PKS yang berujung aksi walk out dari sidang Rapat Paripurna Pengesahan RUU KUHP menjadi UU.

Menurut dia sah-sah saja bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tapi memaksakan kehendaknya pun juga tidak sah.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat, pandangan, ya kan, itu sah, tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah, ya kan,” katanya di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Yasonna mengatakan apa yang terjadi dalam sidang hari ini merupakan bagian dari demokrasi. Fraksi PKS kata dia telah setuju dengan catatan terhadap pengesahan RUU KUHP menjadi UU untuk dibawa ke rapat paripurna pada pembahasan di Komisi III.

“Catatan itu ada menjadi memori nanti,” ujarnya.

Pengesahan RKHUP dalam sidang paripurna di DPR RI diwarnai aksi protes dari fraksi PKS. Pasalnya ada dua pasal karet yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjebak ‘masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Protes ini disampaikan Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (6/12).

“Fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini, pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara demokrasi jadi monarki. Saya minta supaya pasal ini dicabut dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” ujarnya.

Continue Reading

KupasHukum

Suharso Tegaskan Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: Grandyos Zafna)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Detik (Foto: Grandyos Zafna)

Mycity.co.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah kabar bahwa usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan karena adanya kecacatan.

Menurut Suharso, sebetulnya UU tersebut sudah bisa berjalan. Namun revisi dirasa perlu dilakukan untuk menghindari perdebatan kewenangan antara UU IKN, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

“Oh nggak, nggak cacat nggak. Sebenarnya UU ini pun sudah bisa berjalan. UU ini saja sudah bisa berjalan, cuma ada UU yang lalu diperintahkan dibuat di PP, Perpres. Kemudian PP dan Perpres, dia berhadapan dengan UU. Kita menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya,” ucap Suharso, di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

Karena ada banyak aturan turunan ke Perpres dan PP, hingga perlu adanya beberapa perbaikan dalam UU menyangkut aturan-aturan tersebut. Suharso juga membantah kalau UU ini dibuat dengan tergesa-gesa.

“UU kan ada yang bisa direvisi, kan lebih bagus juga kalau kita bisa revisi sekarang. Kemarin itu kan bukan berarti kita tergesa-gesa, tidak. Kita ini seperti pengarahan Bapak Presiden bahwa kita juga ingin mengubah cara kerja kita. Itu ingin digambarkan dalam UU itu,” ucap Suharso.

Bahkan menurutnya, sebetulnya UU IKN tersebut sudah bisa berjalan. Hanya saja, ada beberapa alasan yang melandasi langkah revisi ini perlu dilakukan.

Suharso menegaskan, alasan revisi UU IKN tersebut dilakukan yang pertama yaitu karena banyaknya masukan dari masyarakat sipil saat di Mahkamah Konstitusi.

“Pertama, kita mendengarkan waktu di Mahkamah Konstitusi (MK), masukan-masukan dari civil society. Bukan berarti waktu menyusun UU itu kita tidak mendengarkan, tidak,” ucap Suharso, kepada wartawan, di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

“Kedua, kemarin waktu penyusunan itu seakan-akan tidak begitu jelas posisinya sebagai daerah otonomi atau sebagai kementerian lembaga. Itu ingin kita pertajam di situ,” ucap Suharso.

Dan yang ketiga, pemerintah ingin mencantumkan ke dalam UU perihal pembiayaan, yang sebelumnya diatur dalam aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). .

“Ketiga, sebagai master developer, sebagai korporasi, itu dimungkinkan seperti apa? Itulah daripada itu dituangkan dalam peraturan pemerintah, perpres, dan seterusnya. Diusulkan untuk dinaikkan saja yang di Perpres dan PP soal kewenangan khusus untuk diadopsi di UU,” ucap Suharso

Tidak hanya itu, salah satu alasan revisi perlu dilakukan adalah mengenai aturan menyangkut pertanahan juga tengah diproses untuk dimasukkan ke dalam UU IKN.

“Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana Orang bisa beli ga tanah di sana. Itu kita sedang masukkan aturan itu,” ucap Suharso.

Sumber: Berbagai Sumber

Continue Reading
Advertisement

Trending