Connect with us

PublicPolicy

Realisasi Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Makin Matang, Dana Rp466 Triliun

Published

on

Ibu Kota Negara baru

Pemindahan status ibu kota negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bakal dilakukan pada Semester I-2024.

Hal itu tertuang dalam surat presiden (surpres) dan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR RI pekan lalu.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN, seperti dikutip Jumat (15/10/2021).

RUU IKN juga dijelaskan, IKN dalam menjalankan fungsinya akan memiliki pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus dalam UU IKN tersebut.

Baca Juga:

  1. NATO Pecat Setengah Diplomat Rusia
  2. Israel Akan Bangun 10 Ribu Unit Rumah di Yerusalem Timur
  3. Pemerintah India Berikan Santunan Rp9,5 Juta untuk Korban Meninggal Akibat Covid-19

Selain itu, IKN akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.

Dalam RUU IKN tersebut juga dijelaskan, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN.

Adapun pemindahan kedudukan IKN yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) akan dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN.

“Pada tanggal diundangkannya Perpres tentangan pemindahan status IKN dari DKI Jakarta ke IKN, maka seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukanya dan mulai menjalankan tugas fungsi dan perannya secara bertahap di IKN,” bunyi Pasal 21 ayat (1).

Terkait masalah dana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp 510 miliar untuk tahap awal pembangunan IKN. Ini tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk totalnya kebutuhan anggaran pembangunan IKN baru sebesar Rp 466 triliun. Ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas baik pelayanan dasar, istana negara, gedung-gedung eksekutif hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyebut bahwa anggaran yang dibutuhkan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 ini, mencapai Rp1,7 triliun.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L.

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujarnya.

“Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di sana,” jelas dia.

PublicPolicy

Pemindahan Status Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur Berlangsung Semester I 2024

Published

on

Ibu Kota Negara baru
Ibu Kota Negara baru

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dilakukan tahun depan. Adapun, pemindahan status IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan berlangsung pada semeseter I 2024.

Hal itu tercetus dari Pasal 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Meki demikian, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sejak UU (IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta,” tulis Pasal 28 ayat (1).

Pun demikian halnya dengan kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN,” terang Pasal 21 ayat (1).

Pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. Presiden perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

“Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN,” bunyi Pasal 20.

Continue Reading

Advetorial

Jokowi Beri Dana Istimewa untuk Yogyakarta Rp1,32 Triliun, Ini Peruntukannya

Published

on

Kantor Gubernur DIY
Kantor Gubernur DIY

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menetapkan Dana Keistimewaan (Danais) 2022 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,32 triliun. Untuk apa saja peruntukannya?

Aris Eko Nugroho selaku Paniradya Pati Keistimewaan menyatakan bahwa Danais 2022 sudah diajukan satu tahun lalu atau sejak awal 2021. Mayoritas dana tahun lalu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Karena masih dalam kondisi pandemi, alokasi Danais masih banyak untuk penanganan Covid-19 di DIY,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun, mayoritas Danais tahun ini akan digunakan untuk urusan kebudayaan. Ada total dana sebesar Rp731,6 miliar untuk urusan ini. Sisanya bakal dimasukkan dalam penanganan Covid-19.

“Pembagiannya per urusan kebudayaan Rp 731,6 miliar, kelembagaan Rp 35 miliar, pertanahan Rp 25 miliar sisanya tata ruang yang sebagian besar untuk infrastruktur sekitar Rp 527,9 miliar. Untuk kebudayaan memang masih memungkinkan untuk dimasukkan penanganan COVID-19,” urai dia.

Secara persentase, lanjut Aris, kebudayaan 55,43 persen, tata ruang 39,99 persen, kelembagaan 2,68 persen dan pertanahan 1,90 persen.

Ia mengungkapkan, redesain anggaran masih memungkinkan dengan melihat sisa lebih anggaran. Dengan mekanisme berbeda dari APBD, sisa lebih anggaran Danais bisa dimasukkan di anggaran tahun itu.

“Ya mengikuti untuk penanganan COVID-19 bidang budaya di Urusan Kebudayaan dan lainnya,” katanya.

“Seperti yang dipergunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi, kesehatan, ketertiban ( melalui kegiatan Satlinmas Resque Istimewa dan jaga warga) dan pemberdayaan masyarakat sekitar Rp 340 miliar,” kata Aris.

Continue Reading

Advetorial

Kenapa Pemerintah Terapkan Batas Maksimal Kecepatan di Jalan Tol 100 Km/Jam? Ini Alasannya

Published

on

ilustrasi jalan tol
Ilustrasi Jalan tol

Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang diduga karena sopir kehilangan konsentrasi saat memacu kendaraan di atas 100 Km/jam. Pemerintah sendiri menetapkan batas maksimal kecepatan aman mengemudi di jalan tol adalah 100 km/jam. Apa alasannya?

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan di Pasal 3 menyatakan batas kecepatan di jalan tol paling rendah adalah 60 km/jam. Sementara itu, batas kecepatan maksimal adalah 100 km/jam.

Batas kecepatan juga menentukan ruas jalan mana yang sebaiknya kita lalui. Jalur kanan ditentukan hanya untuk mendahului sesuai batas kecepatan, jangan sampai berkendara lebih pelan di jalur tersebut.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Sementara untuk jalan antarkota maksimal 80 km per jam, di kawasan perkotaan paling tinggi 50 km per jam, sedangkan kawasan permukiman paling tinggi 30 km per jam.

Lampuran II peraturan itu menjelaskan bahwa kecepatan maksimal 100 km/jam membuat sopir memiliki cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Kecepatan tersebut juga diasumsikan bisa mengurangi tingkat kefatalan atau cedera serius dan luka berat bagi pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya.

Penetapan batas kecepatan juga ditentukan berdasarkan survei lalu lintas dan pengumpulan data yang di antaranya meliputi volume lalu lintas, perlengkapan jalan, desain geometrik jalan, dan variasi lalu lintas.

Dari sini perlu ditekankan mengemudi di atas batas kecepatan di jalan tol merupakan prilaku berbahaya tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain.

Semakin cepat kecepatan kendaraan maka semakin sulit dikendalikan sehingga risiko kecelakaan makin tinggi dan akibatnya dapat fatal.

Continue Reading

Trending