Connect with us

Nasional

Ratusan Karyawan Garuda Ajukan Pensiun Dini

Published

on

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra.

Direktur Utama Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengatakan bahwa lebih dari 100 karyawan telah mengajukan pensiun dini.

“Sudah ada yang mengajukan. Sudah lebih dari 100 (karyawan),” ungkap Irfan dalam wawancara khusus, Senin (31/5).

Hal ini adalah program yang ditawarkan oleh maskapai untuk menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Dirinya menjelaskan, pihaknya menawarkan program pensiun dini hingga 19 Juni 2021. Ia memastikan keuangan perusahaan masih cukup untuk membayar seluruh kompensasi yang wajib dibayarkan.

Akan tetapi, dirinya tak menyebut pasti proyeksi dana yang dibutuhkan untuk membayar kompensasi kepada seluruh karyawan yang mengajukan pensiun dini tahun ini.

Irfan juga tidak menjelaskan secara rinci dari jabatan apa saja yang banyak mengajukan pensiun dini.

Untuk alurnya, semua karyawan dapat mengajukan pensiun dini ke perusahaan. Namun, karyawan tetap harus menunggu sampai keluarnya surat keputusan (SK) pensiun dini.

Selama surat keputusan belum keluar, karyawan yang sudah mengajukan pensiun dini tetap menjadi staf di Garuda Indonesia.

Dengan begitu, mereka yang mengajukan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai karyawan selama belum ada surat keputusan.

“Bukan berarti mengajukan langsung bisa menikmati dan menunggu, setiap hari menagihkan,” jelas Irfan.

Sebelumnya, dalam rekaman diskusi internal yang tersebar ke publik, Irfan menyatakan seluruh hak pegawai yang sukarela mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Karyawan juga mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.

Irfan menerangkan untuk kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perseroan dengan karyawan.

Kompensasi yang diterima bagi pekerja yang mengajukan pensiun dini meliputi dua kali pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan tiket konsesi bagi mereka yang masih kerja aktif di atas 16 tahun.

“Mereka yang akan mengambil dan bersedia ikut dalam program ini akan memperoleh hak sesuai Pasal 64 PKB kami mengenai PHK sebelum mencapai usia pensiun normal,” kata Irfan.

Tak hanya kompensasi yang diatur dalam PKB, ia menuturkan Garuda Indonesia juga akan menambahkan dua kali penghasilan bulanan, kompensasi atas sisa cuti yang belum diambil, kompensasi atas casual sickness 2020, tunjangan tengah tahun 2020 dan 2021 bagi yang eligible, serta bantuan istirahat tahunan 2020 dan 2021 bagi yang eligible dan belum dibayarkan.

Menurut Irfan, langkah ini diambil karena keuangan perusahaan semakin terpuruk di masa pandemi covid-19. Utang perusahaan diproyeksi tembus Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya.

Kenaikan utang ini karena pendapatan perusahaan tidak bisa menutup pengeluaran. Irfan memproyeksikan pendapatan Mei 2021 hanya sekitar US$56 juta.

Sementara, pengeluaran sewa pesawat saja sudah mencapai US$56 juta. Lalu, maintenance US$20 juta, avtur US$20 juta, pegawai US$20 juta.

Menanggapi rekaman tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyatakan bahwa rekaman itu merupakan diskusi internal perusahaan.

Seluruh informasi dalam rekaman tersebut hanya untuk kebutuhan internal dan bukan untuk disebarluaskan.

Garuda Indonesia menderita kerugian hingga US$1,07 miliar pada kuartal III 2020. Angkanya berbanding terbalik dibandingkan dengan posisi kuartal III 2019 yang membukukan laba bersih sebesar US$122,42 juta.

Pendapatan perusahaan jeblok dari US$3,54 miliar menjadi US$1,13 miliar. Rinciannya, pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal sebesar US$46,92 juta dan penerbangan berjadwal US$917,28 juta.

Nasional

DPR: Pertalite Hanya untuk Motor & Angkot

Published

on

Pemerintah Indonesia segera merilis kebijakan pembatasan kendaraan yang boleh membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Nantinya, beberapa kendaraan terutama mobil pribadi dilarang beli Pertalite dan Solar subsidi.

Namun, tidak semua mobil pribadi tidak boleh beli Pertalite dan Solar subsidi. Untuk mobil pribadi usulannya adalah hanya kendaraan dengan mesin 1.500 cc ke bawah yang boleh membeli Pertalite dan Solar subsidi yang termasuk sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Namun, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto tidak setuju dengan usulan tersebut. Dia menilai, BBM subsidi harusnya cuma untuk sepeda motor dan kendaraan umum. Kendaraan jenis itu yang dinilai berhak mendapatkan BBM subsidi.

Baca Juga:

  1. Memahami Four Tasks of Mouning, Tahapan Kala Berduka
  2. Kenali Apa Itu Gaslighting, Manipulasi Pikiran Secara Psikologis
  3. Kenali Relationship Red Flags, Tanda Merah Sebelum Terlambat

Soalnya, menurut Sugeng, kendaraan roda empat kebanyakan dimiliki oleh masyarakat mampu. Jadi menurutnya, kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan roda empat tidak berhak menggunakan Pertalite.

“Kita inginkan yang disubsidi hanya untuk kendaraan umum dan motor saja. Titik,” kata Sugeng seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (28/7/2022).

“Itu untuk membatasi subsidi. Kenapa? Karena tidak adil, masak subsidi untuk orang yang mampu beli. Karena dengan tangki bensin yang lebih besar dari motor justru orang yang mampu beli mobil itulah yang masak disubsidi lebih besar,”

Sugeng mengatakan, pemberian subsidi yang masih berdasarkan barang atau kendaraan masih terjadi potensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu ia mendorong agar ke depan pemberian subsidi dapat langsung ke orang.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Perintahkan Masyarakat Indonesia Kembali Kenakan Masker

Published

on

Presiden RI Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), kembali memerintahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker di dalam dan luar ruangan.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Covid-19 masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan,” ujarnya.

Jokowi tidak menjelaskan secara spesifik alasannya kembali menganjurkan masyarakat memakai masker di luar ruangan. Namun, Jokowi menekankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada.

Baca Juga:

  1. Begini Upaya Pemerintah Atasi PMK pada Hewan Ternak Jelang Idul Adha
  2. 5 Tradisi Unik Idul Adha di Indonesia
  3. 5 Cara Menenangkan Hati yang Gelisah Menurut Islam

“Karena emang faktanya Covid-19 itu masih ada, utamanya yang varian BA.4 dan BA.5 di semua negara. Alhamdulillah kita masih berada pada angka-angka yang masih terkendali, negara-negara lain ada yang masih di atas 100 ribu kasus hariannya,” katanya.

Pada Mei lalu, Jokowi dengan lantas mengumumkan kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali.

“Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan, atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi menggarisbawahi pemakaian masker tetap dianjurkan saat masyarakat berada di dalam ruangan. Memakai masker juga wajib bagi masyarakat yang memiliki komorbid atau sakit.

“Masyarakat yang berkategori rentan, lansia atau ada komorbid maka saya sarankan memakai masker saat beraktivitas,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Pertamina Tegaskan Aplikasi MyPertamina Bukan Satu-satunya Cara Beli Pertalite

Published

on

Aplikasi MyPertamina

Pembelian BBM jenis Pertalite saat ini harus melalui aplikasi MyPertamina. Namun, Pertamina menyangkal bahwa isu yang menyebut pembelian BBM bersubsidi Pertalite cuma bisa dilakukan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Hal itun ditegaskan oleh Coroprate SDecretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting. Dia mengatakan, mengatakan pembelian BBM bersubsidi masih bisa dilakukan dengan cara konvensional sampai saat ini.

Aplikasi MyPertamina saat ini sedang banyak digunakan masyarakat karena dipakai untuk uji coba pembelian BBM subsidi, Pertalite dan Solar, di 11 daerah pada 1-30 Juli 2022. Sebab itu, aplikasi sempat menjadi buruan masyarakat yang ingin membeli Pertalite maupun Solar.

Baca Juga:

  1. Diperiksa Kasus ‘Stupa Jokowi’, Roy Suryo Penuhi Panggilan Polda Metro
  2. Ibu Iriana, Ibu Negara Pertama yang Kunjungi Ukraina
  3. Pesan Menyentuh Sri Mulyani Kepada PNS yang Dapat Gaji ke-13 1 Juni 2022

Sejak penggunaannya meningkat banyak warga menanggapi pemakaian aplikasi yang sebagian di antaranya mengungkap respons melalui tagar #MyPertaminaUnFaedah. Tagar ini sempat trending topic di Twitter.

Rating aplikasi Android MyPertamina di Playstore saat ini 1,2 setelah 224 ribu review dan sudah diunduh lebih dari 5 juta kali. Sementara versi iOS di App Store terlihat 2,3 dari sekitar 13.400 ulasan.

Continue Reading

Trending