Connect with us

Polhukam

Profil Irjen Napoleon, Pelaku Penganiayaan M Kece

Published

on

Foto Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

Irjen Napoleon Bonaparte juga merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988, kelahiran 26 November 1965.

Karirnya mulai moncer usai menjabat pertama kali sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan pada 2006 silam.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Dua tahun setelahnya, karirnya melejit hingga menjabat sebagai wakil direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan pada 2008.

Hanya setahun berselang, ia langsung didapuk sebagai direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2009.

Pada 2011, barulah Irjen Napoleon dipanggil untuk mulai berkarir di Mabes Polri.Ia memulai menjabat sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Setahun setelahnya, ia menjabat Kabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri pada 2012 dan menjabat sebagai Kabag Bindik Dit Akademik Akpol pada 2015.

Irjen Napoleon memulai karir sebagai bagian dari interpol pada 2016.

Pertama kali ia menjabat sebagai Kabagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri hingga menjadi ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri pada 2017.

Tiga tahun setelahnya, ia kemudian menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri menggantikan Irjen Pol (Purn) Saiful Maltha pada 3 Februari 2020.

Namun baru lima bulan menjabat, dia dimutasi karena diduga lalai mengawasi bawahannya hingga terbitnya penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Dia kini menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri terhitung sejak 17 Juli 2020.

Biodata

Dinukil dari wikipedia, Irjen. Pol. Drs. Napoleon Bonaparte lahir 26 November 1965 (umur 54 tahun).

Seorang perwira tinggi Polri yang sejak 17 Juli 2020 mengemban amanat sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri.

Napoleon Bonaparte, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Riwayat Jabatan:

-Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel (2006).

-Wadir Reskrim Polda SumselDir Reskrim Polda DIYKasubdit III Dittipidum Bareskrim PolriKabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri (2012).

-Kabag Bindik Dit Akademik Akpol (2015)

-Kabagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri (2016).

-Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri (2017).

-Kadiv Hubinter Polri (2020)Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri (2020).

Polhukam

Kapal Perang Rusia Mendadak Masuk ke Perairan Indonesia, Ada Apa?

Published

on

kapal perang Rusia
kapal perang Rusia

Angkatan Laut Rusia berencana menggelar latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Rencananya, latihan tersebut berlangsung pada 1-3 Desember 2021.

Ini menjadi kali pertama Angkatan Laut Rusia menggelar latihan bersama dengan negara ASEAN. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, latihan itu akan diadakan di wilayah perairan utara pulau Sumatera.

“Kapal anti kapal-selam besar, Admiral Panteleyev, akan menghadiri latihan itu dari sisi Rusia,” ujarnya kepada Sputnik dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Latihan ini sendiri diadakan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara ASEAN dan Rusia. Ide mengenai latihan ini sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan Rusia-ASEAN pada 28 Oktober lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga beberapa proyek kerjasama strategis antara kedua pihak. Ivanov menambahkan bahwa latihan ini akan langsung diresmikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto di atas kapal Admiral Panteleyev.

“Latihan ini bertujuan untuk melatih AL Rusia dan AL ASEAN dalam bekerjasama menciptakan keamanan maritim bagi lalu lintas komersial,” tambahnya.

Rusia sendiri diketahui telah berhubungan erat dengan ASEAN semenjak 1996. Pada 2016 lalu, hubungan antar kedua pihak dinaikkan ke status kerjasama strategis. Ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan rencana aksi bersama di Sochi.

Admiral Pateleyev sendiri bukan kapal perang biasa. Armada tempur buatan tahun 1987 itu memiliki beberapa kemampuan pengangkutan amunisi tempur.

Amunisi yang dikandung kapal itu adalah tabung peluncur SS-N-14. Dibantu radar bawah laut, SS-N-14 mampu diluncurkan secara vertikal dengan jarak 55 kilometer serta kecepatan jelajah 0.9 Mach.

Untuk kedalaman, kapal itu mampu untuk melumpuhkan sasaran yang berada hingga 500 meter di bawah permukaan laut.

Continue Reading

Polhukam

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, Ini Tanggapan Pemerintah

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (25/11/2021),memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digagas Pemerintah dan DPR inkonstitusional.

Hal ini ditegaskan Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusannya.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Terkait putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghargai putusan MK dan akan mengikuti segala putusan yang disampaikan.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud,” ujarnya dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan ini. Sehingga Airlangga berharap dalam pelaksanaannya nanti lebih baik.

“Putusan MK telah menyatakan UU ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata dia.

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Continue Reading

Polhukam

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (25/11/2021), mengeluarkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional dan membutuhkan revisi.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Sebelum diperbaiki UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan.

Meski demikian, MK hanya meminta agar UU itu segera direvisi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun sejak putusan ini dibacakan.”Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen,” tambah putusan itu.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Continue Reading

Trending