Connect with us

Nasional

PPKM Level 4 Dilanjut, Berikut Syarat Perjalanan dan Berkendara

Published

on

Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan kembali PPKM Level 4 sampai tanggal 9 Agustus 2021. Lewat kanal youtube Sekretariat Presiden menyampaikan “Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah”. Dengan dilanjutkannya PPKM level 4 ini membuat kegiatan masyarakat dibeberapa wilayah masih terbatas.

Dengan Ini membuat pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan aturan untuk perjalanan dan berkendara selama PPKM level 4 dilanjutkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dibeberapa wilayah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis Surat Edaran No. SE 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi COVID-19.

Masyarakat atau pekerja yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, rutin jarak dekat diperkotaan hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal. Perjalanan di wilayah aglomerasi tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan tes PCR atau rapid antigen. Sebagai syarat perjalanan hanya diwajibkan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan Perjalanan lainnya.

Baca Juga :

  1. Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 9 Agustus 2021
  2. Pemkot Bekasi Gelar Vaksinasi untuk Anak pada 4 Agustus
  3. Mengenal Proses Pembuatan & Cara Kerja Vaksin Nusantara

Untuk perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi darat dan angkutan penyebrangan lainnya diaturan ini wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama). Namun tetap menunjukan hasil tes PCR atau rapid Antigen sebelum perjalanan.

Penumpang kendaraan bermotor umum dan mobil pribadi juga dibatasi. Untuk daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan kategori PPKM Level 4, jumlah penumpang dibatasi paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak.

Nasional

Buntut Kasus Toilet di SPBU Pertamina Bayar, Erick Thohir Minta Fasilitas Umum BUMN Gratis

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, beberapa waktu lalu menyortoti masalah toilet di SPBU Pertamina yang berbayar. Buntutnya, Erick kini mewajibkan seluruh fasilitas umum BUMN gratis.

Erick Thohir menegaskan hal itu melalui surat edaran yang diteken pada 24 November 2021, dua hari setelah dia menemukan toilet berbayar di SPBU Pertamina.

“Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna,” bunyi Surat Edaran yang diteken Erick Thohir.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Dalam surat edaran tersebut Erick juga meminta fasilitas umum dan fasilitas sosial BUMN harus memadai dan terawat dengan baik agar menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN.

Dalam sebuah video, Erick Thohir tampak kaget mengunjungi SPBU di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam video tersebut, Erick berbincang dengan penjaga toilet SPBU.

Dia bertanya kepada penjaga toilet SPBU kenapa tidak gratis karena ini adalah fasilitas umum. Penjaga toilet tersebut mengaku tidak tahu karena hanya ditugaskan oleh pengelola SPBU yang merupakan pihak swasta.

Erick pun meminta direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

“Kepada direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu, ada juga toko kelontong. Jadi, masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan,” kata Erick.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina Irto Ginting pihaknya akan menggratiskan toilet di SPBU perusahaan. Agar itu bisa terealisasi, pihaknya akan mengingatkan pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, termasuk memastikan akses gratis toilet serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya.

Ia memastikan bahwa toilet merupakan bentuk layanan yang ada di SPBU Pertamina.

Continue Reading

Nasional

Bepergian Wajib Bawa SKM Selama Libur Natal & Tahun Baru

Published

on

Polri
Polri

Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Para pengendara wajib membawa Surat Keluar dan Masuk (SKM) jika ingin bepergian.

Ratusan ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri juga akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan protokol kesehatan selama libur akhir tahun.

“Kami libatkan seluruh Indonesia, sekitar 217 ribu, seluruh Indonesia. TNI juga mempersiapkan personilnya, satpol PP, dan jajaran kesehatan juga mempersiapkan, dan stakeholder terkait lainnya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan pihaknya bakal menggelar Operasi Lilin untuk melakukan pengamanan selama 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021. Sejumlah pembatasan akan dilakukan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menggunakan surat keterangan berpergian untuk mencatat setiap mobilitas masyarakat selama penerapan PPKM Level 3 nantinya. Menurut Dedi, polisi akan berjaga di sejumlah titik perbatasan yang telah ditentukan.

“Polri juga di seluruh-seluruh pintu-pintu tol, dan jalur-jalur akses tertentu perbatasan antar wilayah itu ada pos sebagai cek poin nah di situ nanti juga akan dicek disitu apakah masyarakat yang bepergian memiliki SKM,” jelas Dedi.

Menurut Dedi, langkah itu diambil agar tak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh pergerakan massa dalam jumlah banyak dalam masa liburan.

Selain itu, Pemerintah mengizinkan Umat Kristiani untuk mengikuti kegiatan peribadatan Hari Raya Natal secara berjamaah di Gereja dengan pembatasan jumlah jemaat 50 persen dari total kapasitas gereja.

Polisi akan mulai memberlakukan posko checkpoint di sejumlah titik di Indonesia untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Checkpoint tersebut akan tersebar di beberapa perbatasan wilayah hingga pintu keluar masuk tol.

Pengendara wajib menunjukkan Surat Keluar Masuk (SKM) yang dikeluarkan oleh ketua RT untuk melintas. Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa pihaknya tak menerapkan skema penyekatan untuk membatasi mobilitas masyarakat selama libur Nataru kali ini.

Ia menyebutkan, para pengendara yang tidak dapat menunjukkan SKM melakukan tes cepat Covid-19 Antigen maupun PCR secara gratis di Posko PPKM. Jika positif, pengendara tersebut akan langsung dievakuasi.

Sementara, Dedi menjelaskan bahwa petugas kepolisian akan menempel stiker ke setiap kendaraan yang sudah lolos pengecekan SKM. Stiker, kata dia, akan menjadi tanda bagi pengendara agar dapat diizinkan untuk melintas.

“Kalau misalkan positif akan dievakuasi menuju tempat lain. Kalau misalnya SKM dia ada maka silahkan melanjutkan perjalanan,” tambahnya.

Continue Reading

Nasional

Polisi Bubarkan Paksa Aksi Demonstrasi Pemuda Pancasila

Published

on

Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila

Polisi membubarkan paksa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR-MPR, Kamis (25/11/2021).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi naik ke atas mobil komando pada pukul 16.00 dan memberikan peringatan kepada massa Pemuda Pancasila untuk segera membubarkan diri.

“Saya mohon perhatian, yang saat ini sedang menyampaikan pendapat. Ingat rekan-rekan hak saudara dibatasi oleh kewajiban, kewajiban menaati peraturan yang berlaku,” ujar Hengki.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Hengki mengatakan aparat telah memberikan pelayanan kepada massa untuk menyampaikan pendapatnya. Namun yang terjadi, massa ricuh dan bahkan melukai anggota polisi.

“Tugas kami dari pihak kepolisian adalah menjaga dan melayani rekan-rekan sekalian. Sekaligus sebenernya saat ini adalah menjaga protokol kesehatan–saya terpaksa buka masker biar (terdengar) jelas–tapi kegiatan rekan-rekan sekalian sekarang dinodai oleh ulah rekan-rekan,” kata Hengki.

“Perwira kami, AKBP dikeroyok luka-luka, apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami, mengeroyok kami yang mengamankan rekan-rekan. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Perwira menengah. Perwira menengah dikeroyok padahal beliau mengamankan kegiatan ini,” tutur Hengki dengan nada tinggi.

Hengki kemudian meminta massa membubarkan diri. Tidak lama setelah Hengki turun, massa membubarkan diri.

“Saya minta rekan-rekan membubarkan diri kembali ke kediamannya masing-masing,” tutur Hengki.

Continue Reading

Trending