Connect with us

KupasHukum

Polres Jaksel Selidiki Pemukulan Diduga Dilakukan Anak Petinggi Polri

Published

on

Ilustrasi Penganiayaan/Ist

Ilustrasi Penganiayaan/Ist

Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait tindakan pemukulan yang diduga dilakukan oleh anak seorang perwira tinggi Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Sabtu (12/11/2022).

“Laporan Polisi-nya dibuat di Polres Jaksel, untuk saat ini sementara masih dalam tahap penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandhy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Baca Juga :  Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Baca Juga: Diduga Kasus Penganiayaan, Iko Uwais Dilaporkan ke Polisi

Menurut dia, Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan yang disampaikan korban MFB (16) dengan terduga pelaku ERB.

Laporan yang dilayangkan Yusnawati Yusuf selaku ibu korban pada Sabtu (12/11/2022) telah teregister dengan nomor LP/3596/XI/2022/RJS. Selain itu pihak pelapor juga telah menyerahkan bukti hasil visum korban.

Perkara yang dilaporkan adalah dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Laporannya menyebutkan kerugian berupa luka memar pada bagian kepala, mata sebelah kiri dan dada serta bagian perut.

Baca Juga :  Korban Perselingkuhan Lapor ke KPAI, Oknum Pejabat Lapas Cikarang Disomasi

Baca Juga: Anak Ahok Dilaporkan ke Polisi Karena Tindak Penganiayaan, Berikut Kronologinya!

Menurut Irwandhy, korban dan pelaku sama-sama sedang mengikuti bimbingan belajar (bimbel) sebagai persiapan masuk Akademi Kepolisian (Akpol).

Namun dari penjelasan ibu korban, saat pulang dia mendapati sang anak dalam kondisi babak belur. Menurut pengakuan korban baru saja dipukuli oleh temannya yang mengaku merupakan salah seorang anak dari petinggi Polri.

Baca Juga :  Polri Pastikan Izin Laga Timnas U-23

Selain memukul korban hingga babak belur, pelaku juga merusak mobil milik korban.

Baca Juga: Kabareskrim Polri Pastikan Usut Tuntas Penganiayaan Muhammad Kece

Menurut ibu korban, pemukulan dipicu hal sepele, yakni korban dituduh mengambil topi milik terduga pelaku.

KupasHukum

Viral! Polisi Teriak Rasis di Polsek Palmerah, Kini Diperiksa Provos

Published

on

Anggota Polsek Palmerah disebut berteriak dengan kata-kata yang dinilai rasis kepada seorang warga yang membuat laporan/Repro Ilustrasi

Anggota Polsek Palmerah disebut berteriak dengan kata-kata yang dinilai rasis kepada seorang warga yang membuat laporan/Repro Ilustrasi

mycity.co.id Anggota Polsek Palmerah disebut berteriak dengan kata-kata yang dinilai rasis kepada seorang warga yang membuat laporan.

Informasi soal dugaan perlakuan rasis oleh anggota polisi beredar di media sosial dan diunggah oleh seorang pengguna akun Twitter.

Baca Juga :  Iwan Bule Diperiksa Polda Jawa Timur

Dalam unggahannya itu, dijelaskan bahwa perlakuan itu dialami yang bersangkutan usai membuat laporan kehilangan di Polsek Palmerah.

“Setelah suratnya gw terima, gw bilang terimakasih. Polisinya bilang: “Terima kasih doang?” Gw jawab: “iya” Trus gw keluar ruangan, polisinya teriakin gw. “Padang! Dasar Padang! Pelit!”,” demikian cuitan dalam akun Twitter tersebut.

Baca Juga :  Vaksinasi Merdeka Akan Dilakukan secara Door to Door

Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rohim mengatakan bahwa anggota yang diduga melakukan perbuatan rasis itu tengah diperiksa secara intensif.

“Anggota kami juga sudah diperiksa Provos,” jelas Dodi, Kamis (24/11/2022).

Kendati demikian, Dodi belum mengetahui secara detail terkait duduk perkara dugaan perlakuan rasis tersebut. Kata dia, dalam pemeriksaan akan digali soal runutan peristiwa tersebut.

Baca Juga :  Viral! Polisi Teriak Rasis di Polsek Palmerah, Kini Diperiksa Provos

“Ini nanti yang akan kami klarifikasi. Tapi tetap kesalahan ada di anggota kami,” pungkas Dodi.

Continue Reading

KupasHukum

Hendra Kurniawan Benarkan Periksa Langsung Ismail Bolong

Published

on

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020/Dok. PN Jaksel

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020/Dok. PN Jaksel

mycity.co.id –Setelah eks Kadiv Propam Polri bicara tentang kasus Ismail Bolong , kini eks Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan yang mengungkap soal kebenaran pemeriksaan pengusaha tambang itu.

Sambil tersenyum, Hendra membenarkan dirinya memeriksa langsung Ismail Bolong. Ia pun meminta awak media agar menanyakan langsung kepada pejabat yang berwenang.

Hendra juga membenarkan pemeriksaan itu menyeret nama perwira tinggi Polri.

“Betul, iya betul,” kata Hendra Kurniawan sebelum mengikuti sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga :  Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Dalam dokumen Laporan Hasil Penyelidikan R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, menyatakan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang batu bara ilegal oleh Polda Kalimantan Timur.

Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal. Selain itu, terdapat dua orang yang disebut sebagai penerima hasil tambang ilegal itu dan memiliki kedekatan dengan Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltim.

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020.

Baca Juga :  Dikritik Sri Mulyani Jumlah Polwan Terlalu Sedikit, Ini Jawaban Polri

Para pejabat di Polda Kaltim itu disebut sempat menerima uang koordinasi dari Ismail Bolong cs yang besarannya bervariasi antara Rp 30 ribu sampai Rp 80 ribu per metrik ton.

Selama Oktober hingga Desember 2021, menurut laporan tersebut, mereka diduga menerima uang dengan kisaran Rp 600 juta hingga Rp 5 miliar.

Sebelumnya, Ferdy Sambo telah membenarkan surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang batu bara yang diungkap Ismail Bolong dalam video yang viral beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ferdy Sambo setelah skors sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 22 November 2022.

Baca Juga :  Polisi: Ustadz Maheer Tak Mau Dibawa ke Rumah Sakit

“Ya sudah benar itu suratnya (surat penyelidikan Divisi Propam Polri),” tandas Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo meminta agar langsung menanyakan ke pejabat yang berwenang karena ia telah mengeluarkan surat penyelidikan kasus setoran tambang ilegal Ismail Bolong cs.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada pejabat di Bareskrim Polri.

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” tukas Sugeng kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Continue Reading

KupasHukum

Kasus Ismail Bolong, Kapolri Disarankan Bentuk Tim Berisi Jenderal Bintang Tiga

Published

on

Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong/Youtube

Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong/Youtube

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membentuk tim yang terdiri dari para jenderal bintang tiga dan Kepala Divisi Propam Polri untuk menyelidiki dugaan kasus setoran tambang batu bara ilegal Ismail Bolong yang melibatkan perwira tinggi Polri.

“Yang berwenang memeriksa perwira tinggi adalah Kapolri sendiri dengan membentuk tim yang terdiri dari para bintang tiga dan Kadiv Propam,” kata Bambang Rukminto kepada awakmmedia, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga: Kapolri: Perintah Atasan Bisa Ditolak Bawahan, Jika?

Bambang mengatakan berdasarkan aturan dan perundangan, seperti Peraturan Kapolri maupun Undang-undang Nomor 2 2002, tidak ada kewajiban Kapolri melibatkan pihak eksternal untuk penyelidikan kasus ini.

“Problemnya adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kembali apabila mereka sendiri yang akan memeriksa tanpa ada keterlibatan eksternal,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai perlu goodwill dari Kapolri untuk menuntaskan kasus ini dengan mengundang pihak eksternal. Tanpa melibatkan pihak eksternal, kata dia, akan sulit membuat publik percaya pemeriksaan itu akan dilakukan secara obyektif. “Apalagi yang diperiksa masih tetap menduduki jabatannya,” kata Bambang.

Ia mengungkapkan Kapolri bisa saja melibatkan institusi eksternal terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tentunya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan bagian dari sistem kepolisian nasional.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Baca Juga :  Iwan Bule Diperiksa Polda Jawa Timur

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu, (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Ini agar transparansi dan akuntabilitas lebih terjaga,” kata Sugeng.

Sementara itu, agar tim khusus bisa melakukan penyelidikan lebih efektif, Sugeng meminta Kapolri agar segera menonaktifkan Kabareskrim Polri. “Untuk efektivitas kerja timsus, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto,” ujarnya.

Dalam laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong cs kepada sejumlah anggota polisi. Di antaranya kepada tiga orang jenderal yang diduga menerima miliaran rupiah.

Laporan tertanggal 7 April 2022 tersebut ditandatangani oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sambo menyatakan telah menemukan bukti yang cukup soal adanya aliran dana dan pelanggaran oleh anggota Polri.

Baca Juga: Kapolri: Berantas Habis Aksi Premanisme di Seluruh Indonesia!

“Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” bunyi poin 3c laporan tersebut.

Baca Juga :  Polri: Berkas Kasus Laskar FPI Diserahkan ke Kejaksaan

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto belum menanggapi permintaan konfirmasi dari Tempo terkait dugaan setoran ilegal yang menyeret namanya.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membentuk tim yang terdiri dari para jenderal bintang tiga dan Kepala Divisi Propam Polri untuk menyelidiki dugaan kasus setoran tambang batu bara ilegal Ismail Bolong yang melibatkan perwira tinggi Polri.

“Yang berwenang memeriksa perwira tinggi adalah Kapolri sendiri dengan membentuk tim yang terdiri dari para bintang tiga dan Kadiv Propam,” kata Bambang Rukminto kepada awakmmedia, Rabu (23/11/2022).

Bambang mengatakan berdasarkan aturan dan perundangan, seperti Peraturan Kapolri maupun Undang-undang Nomor 2 2002, tidak ada kewajiban Kapolri melibatkan pihak eksternal untuk penyelidikan kasus ini.

“Problemnya adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kembali apabila mereka sendiri yang akan memeriksa tanpa ada keterlibatan eksternal,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai perlu goodwill dari Kapolri untuk menuntaskan kasus ini dengan mengundang pihak eksternal. Tanpa melibatkan pihak eksternal, kata dia, akan sulit membuat publik percaya pemeriksaan itu akan dilakukan secara obyektif. “Apalagi yang diperiksa masih tetap menduduki jabatannya,” kata Bambang.

Ia mengungkapkan Kapolri bisa saja melibatkan institusi eksternal terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tentunya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan bagian dari sistem kepolisian nasional.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Baca Juga :  Pekan Depan, Sidang Ferdy Sambo Hadirkan Sopir Ambulans hingga Petugas Swab

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu, (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Ini agar transparansi dan akuntabilitas lebih terjaga,” kata Sugeng.

Sementara itu, agar tim khusus bisa melakukan penyelidikan lebih efektif, Sugeng meminta Kapolri agar segera menonaktifkan Kabareskrim Polri. “Untuk efektivitas kerja timsus, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto,” ujarnya.

Dalam laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong cs kepada sejumlah anggota polisi. Di antaranya kepada tiga orang jenderal yang diduga menerima miliaran rupiah.

Laporan tertanggal 7 April 2022 tersebut ditandatangani oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sambo menyatakan telah menemukan bukti yang cukup soal adanya aliran dana dan pelanggaran oleh anggota Polri.

“Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” bunyi poin 3c laporan.

Baca Juga: Kapolri Ungkap Ada 217 Orang Ditangkap karena Terorisme

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto belum menanggapi permintaan konfirmasi dari awak media terkait dugaan setoran ilegal yang menyeret namanya.

Continue Reading
Advertisement

Trending