NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia - mycity.co.id
Connect with us

KupasHukum

Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia

Published

on

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

mycity.co.id Bukan hanya Amerika Serikat dan Australia, kini Jerman juga ikut dalam polemik Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mendapat informasi bahwa Jerman akan menarik akedemisinya di Indonesia.

“Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (12/8/2022).

Dede mengatakan, dirinya menerima kunjungan ketua parlemen pendidikan Jerman dua hari yang lalu. Dia menyebutkan permasalahan polemik ini belum masifnya sosialisasi KUHP.

“Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi,” tutur Dede.

Untuk diketahui, beberapa pasal KUHP yang saat ini menjadi polemik negara luar dan sorotan publik. Salah satunya terkait pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

KupasHukum

Bentrok Pekerja Lokal dengan TKA Kembali Terjadi, Ini Kata Kemenaker…

Published

on

Bentrok Pekerja/Ilustrasi

Bentrok Pekerja/Ilustrasi

mycity.co.id – Bentrok antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) kembali terjadi. Sebelumnya, sempat ramai diberitakan bentrok antara pekerja China dengan Indonesia di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang menyebabkan kerusuhan hingga menelan korban jiwa.

Terbaru, bentrok berupa adu mulut antara petinggi perusahaan yang berkebangsaan India dengan pekerja lokal asal Indonesia di PT SAI Apparel Industries di Grobogan, Jawa Tengah.

Bentrok tersebut diakibatkan karena pekerja perempuan itu tidak terima dengan ulah petinggi perusahaan asal India. Keduanya akhirnya terlibat adu mulut.

Terkait alasannya, kabarnya si pekerja kerap bekerja lembur, namun tidak pernah mendapat bayaran sesuai dengan janji kontrak di awal.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang meminta perusahaan untuk mengedepankan dialog sosial jika terjadi konflik antar-tenaga kerja yang berbeda kebangsaan.

“Agar kejadian serupa tidak terjadi baik di perusahaan bersangkutan maupun perusahaan lainnya, kami meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial manakala ada masalah ketenagakerjaan di lingkungan kerja,” ujar Haiyani dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta pada Minggu 5 Februari 2023.

Pada kasus di PT SAI Apparel Industries, Kemnaker menemukan bahwa dari hasil pemeriksaan juga didapati adanya pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur yang terjadi sejak September 2022.

“Pihak perusahaan sudah menyatakan akan membayar kekurangan upah lembur tersebut, terhitung 5-6 hari sejak hari pemeriksaan,” katanya.

Menurut Haiyani, saat ini pihak TKA India itu sudah meminta maaf kepada korban atas perbuatannya.

“Pihak TKA telah meminta maaf dan selanjutnya akan dipanggil Polres Grobogan. Sementara pekerja menyatakan akan menghormati peraturan perusahaan yang berlaku,” kata Haiyani.

Sebelumnya, beredar sebuah video rekaman yang diduga dibuat pegawai perempuan PT Sai Apparel di media sosial yang sempat viral.

Video itu memuat protes si pegawai lantaran sudah bekerja lembur tetapi uang lemburnya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam video, si bos menyuruh pegawai itu berhenti merekam serta keluar dari dalam pabrik.

Sementara, pegawai perempuan itu merasa dirugikan karena hak uang lembur tidak dibayarkan dan sempat dicemooh oleh bosnya tersebut.

“Bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikatain gi**, salah saya apa?” ujar pegawai perempuan.

Continue Reading

KupasHukum

Vonis Sambo Cs Tinggal Menghitung Hari

Published

on

Terdakwa Ferdy Sambo/PN Jaksel

Terdakwa Ferdy Sambo/PN Jaksel

mycity.co.id Masa penahanan Ferdy Sambo Cs kembali diperpanjang sebanyak 30 hari. Ini merupakan permintaan kedua Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta.

Seperti diketahui, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bersama empat terdakwa lain yang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah mencapai penghujung sidang. Sebelum vonis dijatuhkan, PN Jaksel memohon perpanjangan masa tahanan untuk kali kedua.

“Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua sudah turun,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, Minggu, 5 Februari 2023.

“30 hari dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023,” imbuhnya.

Masa Penahanan Sambo Cs Berakhir di 6 Februari 2023
Sebagai informasi, penahanan Ferdy Sambo Cs akan berakhir pada Senin, 6 Februari 2023. Sedang persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua belum rampung sepenuhnya.

Untuk itu, PN Jaksel sebelumnya telah mengirimkan pengajuan perpanjangan masa tahanan kembali ke Pengadilan Tinggi Jakarta. pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto membenarkan kabar tersebut.

“Sudah dimohonkan perpanjangan penahanan untuk 30 hari lagi,” ujar kepada wartawan, Sabtu, 28 Januari 2023 lalu.

Tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) selesai, begitu pun dengan sidang pembacaan pledoi alias nota pembelaan, sidang replik, dan duplik. Kini giliran majelis hakim menunjukkan kuasanya di pengadilan. Vonis akan segera dijatuhkan di PN Jaksel, pada 13 hingga 15 Februari 2023 mendatang.

Sidang Vonis per 13 Februari 2023
Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi akan sama-sama mendapatkan vonis pada 13 Februari 2023. Sidang vonis pertama ini diperuntukkan khusus bagi sang mantan jenderal bintang dua bersama istrinya.

Sidang Vonis per 14 Februari 2023
Sidang putusan vonis kedua dikhususkan bagi terdakwa Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf, yaitu pada 14 Februari mendatang. Anak buah dan sopir keluarga Sambo itu telah mengajukan duplik untuk kemudian berbalas vonis nantinya.

“Tibalah majelis akan mengambil putusan. Putusan akan kami bacakan pada Selasa 14 Februari,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat sidang lanjutan di PN Jaksel, Selasa, 31 Januari 2023.

Sidang Vonis per 15 Februari 2023
Sidang putusan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu digelar terakhir, pada 15 Februari mendatang. Ia bertindak sebagai eksekutor yang diperintah menembak korban saat peristiwa terjadi. Eliezer juga merupakan justice collaborator (JC) dalam peradilan kasus Brigadir J ini.

“Tibalah majelis akan mengambil putusan. Putusan akan kami bacakan pada 15 Februari,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso dalam sidang agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 2 Februari 2023.

Kepada kelima terdakwa, Hakim memerintahkan seluruhnya untuk kembali ke sel tahanan sementara, usai sidang duplik masing-masing diakhiri.

Continue Reading

KupasHukum

Kapolri Bantu Atasi Kasus Mahasiswa UI, Beri Perintah Pembentukan Tim

Published

on

Neraca Keadilan/Ilustrasi

Neraca Keadilan/Ilustrasi

mycity.co.idKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut bantu mengatasi polemik kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UI. Kasus ini menjadi rumit sebab melibatkan seorang purnawirawan kepolisian.

Keadilan menjadi duri yang mengganjal dalam penyelesaian kasus tersebut, sebab korban bernama M Hasya Attalah Syaputra justru dinyatakan sebagai tersangka setelah ia meninggal dunia. Sebaliknya, penabrak dari kalangan pensiunan aparat, ESBW justru hanya dijadikan sebagai saksi.

Dengarkan suara dari publik, terutama keluarga dan pihak kampus tempat korban menimba ilmu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus memberikan atensi dan titahnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran membenarkan bahwa Kapolri Listyo Sigit memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus kecelakaan tersebut dalam sesegera mungkin.

“Tentunya atas perintah dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kapolda saya akan mengambil langkah pertama akan membentuk tim pencarian fakta,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Sabtu, 4 Februari 2023.

Fadil Imran melanjutkan, tim pencari fakta dihadirkan demi mengungkap sebenar-benarnya peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa Hasya.

Nantinya, kata dia, tim pencari fakta akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak di luar Polri akan menghimpun sejumlah pihak, diantaranya para pakar di bidang transportasi, otomotif, hingga hukum.

Di sisi lain, pembentukan tim internal akan dipegang oleh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda), Bidang Hukum Polda Metro Jaya, hingga Korlantas Polri.

“Internal akan beranggotakan Polda Metro Jaya dari Irwasda, Propam, Bidkum, Lantas, kita sudah minta Korlantas dalam rangka pemanfaatan scientific crime investigation kecelakaan lalu lintas,” ucapnya.

Fadil lebih lanjut menjelaskan, fakta baru yang ditemukan di lapangan nantinya akan menjadi bahan investigasi lebih dalam. Harapannya, ia dan tim bisa membongkar fakta sebenarnya.

Bukan hanya rasa keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, dia juga menginginkan kepastian hukum tegak sebagaimana seharusnya.

“Fakta nanti akan ditindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut,” ucap dia.

Selaras dengan langkah polda metro jaya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan memastikan penyelesaian kasus M Hasya dilakukan seterbuka mungkin. Ia ingin membuktikan bahwa suara rakyat didengar aparat.

“Kita transparan dan (bakal) akomodir apa yang diinginkan masyarakat,” ujar Ahmad Ramadhan dalam keterangannya.

Continue Reading
Advertisement

Trending