Connect with us

Energi

PLN Tagih Piutang Rp48,46 Triliun ke Pemerintah

Published

on

PT PLN (Persero) menagih piutang sebesar Rp48,46 triliun. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rapat dengar pendapat (PDP) di Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Rincian utang pemerintah kepada PLN terdiri dari Rp45,42 triliun kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN tahun 2018 dan 2019. Kemudian, ada tambahan Rp3 triliun dari kebijakan diskon tarif rumah tangga.

“Besarnya piutang PLN dari pemerintah dari kompensasi tarif dengan total Rp 45, 42 triliun. Kompensasi 2018 Rp 23,17 triliun dan tahun 2019 Rp 22,25 triliun,” ujar Zulkifli Zaini.

Baca Juga:

  1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi
  2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka
  3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras
  4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Pada kompensasi tahun 2018, terdapat alokasi pembayaran Rp1,7 triliun yang belum terbayar. Adapun, untuk Pagu DIPA APBN tahun 2020 sebesar Rp62,81 triliun mencakup subsisi rutin dan tambahan subsidi program stimulus rumah tangga kecil.

“Pencairan sampai dengan Juni Rp 15,66 triliun dan sisa pagu subsidi listrik Rp 39,1 triliun. Tagihan subsidi bulan Mei dan triwulan I-2020 sebesar Rp 4,8 triliun, realisasi diskon tarif sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp 3,1 triliun masih dalam proses verifikasi dan pencairan,” dia menambahkan.

Zulkifli menyebut, sejak tahun 2014 tarif adjusment dilakukan setiap bulannya dan disesuaikan dengan ICP, kurs, dan inflasi. Tahun 2017 tarif adjusment tidak dilakukan lagi atau tidak ada kenaikan tarif.

Saat ini, PLN mendapat penugasan diskon tarif listrik untuk meringankan beban masyarakat dampak dari pandemi corona (Covid-19).

“Kebijakan ini diperpanjang sampai 6 bulan ke depan. Kemudian PT PLN melaporkan, diskon dan perrmohonan tambahan subsidi tersebut agar dibayar di tahun berjalan selanjutnya dilakukan proses revisi daftar isian DIPA dilanjutkan dengan proses penagihan verifikasi dan pencairan subsidi listrik,” jelas dia. (Arie Nugroho)

Advertisement

Energi

Pemerintah Uji Coba Kendaraan Biodiesel B40 Februari 2022

Published

on

Biodiesel B40
Biodiesel B40

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) siap memulai langkah program mandatori biodiesel 30 (B30) menjadi B40 pada awal tahun 2022 ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana. Dia menegaskan pihaknya sudah menyelesaikan kegiatan pengujian di lab pemanfaatkan biodiesel B40.

Dia menyatakan, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM sudah punya perkiraan, spesifikasi apa saja yang diperlukan untuk pemanfaatan biodiesel 40 persen dicampur dengan biosolar.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Tahun ini atau di awal-awal tahun ini, mudah-mudahan Februari, kita akan memulai kegiatan uji jalan untuk pemanfaatan B40,” ujar Dadan dalam sesi teleconference, Senin (17/1/2022).

Untuk kepastian di lapangan, Kementerian ESDM juga sudah mendapat dukungan dari Gaikindo, BPPT, Kementerian Perindustrian, Aprobi, BPDP Sawit, dan tentunya juga PT Pertamina (Persero).

“Sama halnya waktu kita melakukan B20 dan B30. Jadi diperlukan waktu sampai 5 bulan ke depan untuk proses ini,” sambung Dadan.

Sementara untuk implementasi langsung program B40, Dadan masih menunggu hasil dari uji jalan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sisi rekomendasi dan juga produksi.

“Karena message utama dari pemanfaatan B40 ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas. Berharap ini dari dua-duanya, peningkatan kualitas dari biodieselnya dan juga peningkatan kualitas dari minyak solarnya,” imbuh dia.

Continue Reading

Energi

BBM Premium Segera Dihapus, Ini Instruksi Jokowi

Published

on

Ilustrasi BBM Premium
Ilustrasi BBM Premium

Menanggapi rencana penghapusan BBM jenis Premium yang berlaku mulai tahun 2022, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan aturan mengenai distribusi Premium atau BBM dengan RON 88.

Aturan ini tertuangan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dilihat dari Pasal 3 Ayat 2, jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan ini sebagaimana tertulis di Ayat 3 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Meski demikian, menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi.

“Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian,” bunyi Pasal 3 Ayat 4.

Ada pula dua pasal yang diselipkan di antara 21A dan 22 yakni Pasal 21B dan 21C. Pada Pasal 21B disebutkan, dalam rangka mendukung energi bersih, jenis bensin RON 88 yakni merupakan 50% dari volume BBM RON 90 disediakan dan didistribusikan dari 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh menteri sesuai Pasal 3 Ayat 4.

“Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),” bunyi Pasal 21B Ayat 1.

Kemudian, dalam Ayat 2 dijelaskan, formula harga dasar, harga indeks pasar dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis bensin (gasoline) RON 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan.

“Menteri menyusun dan menetapkan peta jalan bahan bakar minyak yang bersih dan ramah lingkungan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian,” tulis Pasal 21C.

Continue Reading

Energi

Begini Tahap Penghapusan BBM Premium & Pertalite

Published

on

BBM Premium
BBM Premium

Pemerintah Indonesia bakal menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite pada tahun 2022. Ini merupakan upaya untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyusun roadmap atau peta jalan pemghapusan Premium. Hal itu ditehaskan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

“Mulai pertengahan tahun 2020, Pertamina, atas izin pemerintah, sudah melakukan program yang kita sebut Program Langit Biru dengan memberikan harga Pertalite seharga Premium,” ujar Nicke dikutip dari video di kanal Youtube Wakil Presiden RI.

Baca Juga:

  1. 5 Rekomendasi Pantai Terindah di Pulau Jawa Pilihan MyCity
  2. Pesona Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara
  3. Desa Torosiaje, Kampung Indah di atas Teluk Tomini

Nicke Widyawati menyatakan, shifting itu menghasilkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan Pertalite. Emisi karbon yang diturunkan juga mencapai 12 juta ton hingga saat ini.

Setelah masyarakat terbiasa menggunakan Pertalite, maka level penggunaan BBM-nya akan ditingkatkan ke BBM bernilai oktan lebih tinggi seperti Pertamax. Untuk diketahui, Premium memiliki nilai oktan (RON) 88. Sementara, Pertalite bernilai oktan 90 dan Pertamax bernilai 92.

Mengacu pada ketentuan Kementerian LHK, bahan bakar yang beredar di pasaran direkomendasikan memiliki nilai oktan minimal 91.

“Nah, tahapan berikutnya itu seperti apa? Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakan yang lebih baik lagi. Supaya tadi ada sesuai dengan ketentuan minimum RON 91, kemudian lari ke Pertamax,” jelas Nicke.

Continue Reading

Trending