Mycity.co.id– Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia di Dubai, Uni Emirat Arab memiliki tinggi 828 meter. Sayangnya saat dibangun, gedung tersebut nekat tidak menambahkan fitur septic tank atau sistem pembuangan limbah kotaran. 

Akibatnya, kini mereka bingung harus membuang 15 ton limbah kotoran setiap harinya. Kok bisa sih?

Bikin septic tank dinilai pemborosan

Dikutip dari Daily Star, gedung Burj Khalifa toilet atau WC-nya disebutkan tidak terhubung ke sistem air limbah kota.

Sehingga harus mencari cara lain untuk membuang limbah kotoran dari penghuninya. Karena tidak memiliki septic tank dan tidak terhubung saluran pembuangan, banyak truk pengangkut kotoran keluar masuk setiap harinya untuk mengatasi persoalan ini. Limbah kotoran Burj Khalifa kemudian diangkut ke luar kota.

Alasan Burj Khalifa tidak memiliki septic tank atau saluran pembuangan limbah kotoran karena pengelola tidak mau mengeluarkan biaya untuk pembuatannya.

 Disebutkan saat Burj Khalifa selesai dibangun, Dubai sedang dampak krisis kredit pada 2008. Mereka menganggap biaya untuk menambahkan Burj Khalifa ke sistem saluran pembuangan kota adalah pemborosan yang tak perlu.

Pengembang yakin bahwa mengangkut limbah setiap hari akan lebih murah daripada memperbaiki sistem saluran pembuangan dalam waktu singkat.

Sehari 15 ton limbah Namun, dengan penghuni sebanyak 35.000 orang, Burj Khalifa menghasilkan 15 ton limbah per hari. Setelah kondisi tersebut, pengelola berencana untuk membangun kembali sistem pembuangan limbah, tetapi tidak akan selesai sampai tahun 2025.

Oleh karena itu pengembang yakin mampu mengangkut limbah setiap hari dibanding memperbaiki sistem saluran yang sudah rusak.

Karena tidak terhubung ke sistem air limbah kota, pengelola menerapkan cara kreatif namun menjijikkan untuk membuang limbah tinja.

Setiap hari kumpulan truk tinja bergerak menuju Burj Khalifa dan mengangkat kotoran. Tinja kemudian diangkut dan dibuang ke luar kota.

Sebagai informasi pembangunan gedung ini memakan biaya US$ 1,5 miliar, dan menjadi ikon bagi Dubai.

Fungsi ekosistem perumahan.

mycity.co.id – Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghasilkan solusi pembiayaan perumahan yang bisa diakses kalangan MBR. Pemerintah membentuk sekretariat dari kalangan instansi di sektor perumahan untuk menghasilkan berbagai solusi skema pembiayaan yang lebih baik.

Pemerintah terus mengupayakan berbagai skema pembiayaan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah khususnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Besarnya kebutuhan perumahan tidak didukung dengan skema pembiayaan yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh stakeholder perumahan.

Salah satu upaya itu dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan dengan menggandeng perusahaan BUMN seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Perum Perumnas untuk membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, ekosistem pembiayaan perumahan dibentuk untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas berbagai permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat khususnya dari kalangan MBR pekerja informal.

“Penyediaan peruamahan kita dihadapkan pada tantangan yang besar seperti bagaimana menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga. Di sisi lain, para pemangku kepentingan perumahan juga sangat banyak seperti BP Tapera, SMF, Perum Perumnas, dan lainnya. Untuk itu perlu dibuat ekosistem sebagai sekretariat bersama untuk menyelaraskan langkah sehingga hasil yang dicapai lebih optimal,” katanya.

Dalam waktu dekat, akan ditunjuk SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan sehingga diharapkan bia menjadi fasilisator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota. Dengan ekosistem ini diharapkan pembiayaan perumahan bisa semakin solid dan dikembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan yang semakin baik.

Salah satu yang diharapkan bisa segera terwujud yaitu akses kalangan MBR pada hunian vertikal di perkotaan dengan skema pembiayaan sewa beli atau rent to own (RTO) dan staircashing shared ownership (SSO). Untuk kalangan pekerja MBR informal ataupun pekerja mandiri akan diarahkan dengan skema pembiayaan yang disediakan oleh BP Tapera dengan menabung terlebih dulu.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menambahkan, sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan ini diharapkan bisa melihat dan merumuskan berbagai permasalahan perumahan dengan jernih dan mengembangkan inovasi skema pembiayaan untuk akses perumahan yang lebih baik.

“Pemerintah ingin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat sebagaimana yang dijamin UUD 1945. Namun dari sisi APBN yang sangat terbatas, dengan sekretariat ekosistem ini bisa menghasilkan solusi khususnya bagi mekanisme maupun skema pembiayaan yang lebih independen dan tidak membebani APBN,” imbuhnya.

Berbagai program perumahan dari pemerintah di tahun 2023.

mycityco.id – Program perumahan mendapatkan dukungan dana yang cukup besar pada tahun 2023 ini. Dana tersebut selain digunakan untuk membangun ribuan rusun, rusus, program PSU, dan lainnya juga diprioritaskan untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim (PKE).

Untuk terus mengupayakan pemerataan pembangunan hunian yang layak serta infrastruktur pendukung khususnya untuk masyarakat di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong berbagai program kerjanya di sektor perumahan.

Hal ini juga untuk mendorong pengurangan angka backlog perumahan yang masih sangat besar dan mendorong pembangunan supaya manfaat besar bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Karena itu berbagai program unggulan di sektor perumahan terus dihadirkan untuk mempercepat capaian di sektor ini.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, sejumlah program di bidang perumahan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 seperti program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, program prasarana sarana utilitas (PSU), dan sebagainya.

“Pembangunan rusun pada tahun ini misalnya, ditargetkan untuk sebanyak 5.379 unit yang ditujukan untuk berbagai kalangan masyarakat. Misalnya, untuk kalangan santri yang akan dibangun di sejumlah pesantren, untuk pekerja atau tenaga kesehatan, kalangan mahasiswa, dan sebagainya,” ujarnya.

Kementerian PUPR juga akan membangun rusus sebanyak 3.362 unit dengan target utama ditujukan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam dan konflik sosial. Lokasinya tersebar di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lebak, dan wilayah lainnya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang tidak layak huni, Kementerian PUPR menggelontorkan program untuk bedah rumah untuk sebanyak 145 ribu unit di seluruh Indonesia. Program ini juga diprioritaskan untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim (PKE).

“Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan MBR yang tersebar di 34 Provinsi. Tiga lokasi PSU akan diprioritaskan untuk membangun jalan akses perumahhan dan seratusan unit dibangun rumah inti tumbuh modular yang tahan gempa,” imbuhnya.