Connect with us

Petani Juga Dikenai Pajak, Bagaimana Bisa?

Published

on

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk petani.

Aturan itu disahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Baca Juga: Satu-satunya di Sumatera, Kemenperin Resmikan Sentra IKM Logam Dharmasraya

Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi petai besar dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun atau Rp 400 juta per bulan.

“Yang masuk ke pembayar pajak ini bukan petani kecil, kita bicara uang Rp 4,8 miliar ke atas,” kata Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kamis (6/8/2020).

Petani juga bisa memilih pembebanan pajak, yaitu mekanisme normal dengan tarif 10% atau tarif efektif sebesar 1% dari harga jual.

Jika memilih mekanisme normal, dasar pengenaan pajak (DPP) berdasarkan harga jual dengan tarif 10%.

Artinya pajak yang disetorkan yakni 10% dari harga jual, dikurangi dengan PPN masukan yang telah dibayar petani, misalnya PPN atas pembelian pupuk, dan lain sebagainya.

Adapun dengan mekanisme baru, petani dikenai tarif efektif 1% dari harga jual. Penyetoran pajak akan lebih mudah karena dibantu pihak lain.

Baca Juga: Prospek Kian Cerah, Kemenperin Kembangkan Industri Desain Produk Kreatif

Pemberian pilihan pembebanan PPN bagi petani, menurut Febrio, merupakan wujud keadilan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian.

Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2019, sektor pertanian menyumbang 13% terhadap PDB. Untuk itu, pemerintah memungut pajak petani besar.

“Kita lihat ke beban penerimaan pajak, maka kita ingin ada kontribusi yang proporsional. Oleh sebab itu pada sektor yang menghasilkan income yang besar, harusnya juga berkontribusi pada pajak yang sebanding,” terang Febrio.

Kebijakan pembebanan pajak ini bukan barang baru. Hanya saja sejak pandemi Covid-19, kebijakan diperbarui melalui PMK 89/2020 yang bertujuan memudahkan petani dalam membayar pajak.

Baca Juga: Meski Resesi, IKK Meningkat dan Transaksi Bursa Capai Rp11,1 Triliun

“Konteks PPN atas barang hasil pertanian dan kehutanan ini tidak ada hubungannya dengan pandemi. Ini adalah sesuatu yang sudah kita usahakan sejak beberapa tahun lalu agar kita punya kepastian hukum dalam sektor ini,” tutup Febrio. (Al-Hanaan)

Foto: IG @smindrawati

Advertisement

Properti

Potensi Raksasa Township untuk Pengembangan Hunian

Published

on

Pengembangan township menghadirkan potensi hunian yang baik. (Digital Marketing)
Pengembangan township menghadirkan potensi hunian yang baik. (Digital Marketing)

mycity.co.id – Pengembangan township yang didukung dengan infrastruktur masif menghadirkan berbagai potensi properti baik hunian hingga komersial.

Township yang lengkap dan masih akan terus berkembang menjadi daya tarik besar bukan hanya untuk kawasannya tapi juga wilayah lain.

Banyak kalangan yang menyebut sektor properti merupakan salah satu sektor bisnis yang tidak terpuruk.

Meski dihantam pandemi Covid-19, disusul dengan situasi perekonomian global yang memburuk. Sektor properti di Indonesia juga tetap mencatatkan pertumbuhan kendati tidak sebesar saat situasi krisis.

Pasar yang besar, peningkatan populasi, maupun perkembangan infrastruktur merupakan beberapa hal yang membuat sektor properti tanah air lebih resilient dibandingkan sektor lainnya.

Kawasan kota baru atau township juga menawarkan berbagai perkembangan dan value produk yang menarik seiring kawasannya yang masih sangat berkembang.

Potensi itu ditawarkan di salah satu wilayah koridor barat Jakarta yang banyak dikembangkan township oleh pengembang-pengembang nasional.

Kawasan Serpong, Gading Serpong, maupun wilayah lainnya di Tangerang Raya menawarkan potensi yang baik itu dengan perkembangan fasilitas maupun infrastruktur di kawasannya.

Menurut Senior Associate Director Capital Market & Investment Services Coolliers International Indonesia Aldi Garibaldi, situasi ini membuat kalangan pengembang kian percaya diri untuk menghadirkan produk baru di pengembangan kawasan township-nya khususnya yang berada di koridor barat Jakarta.

“Fenomena ini terjadi di township Gading Serpong, Tangerang, Banten, yang kawasannya dikelilingi infrastruktur maupun fasilitas yang masih akan terus berkembang<‘ ujarnya.

“Situasi ini membuat Gading Serpong bukan hanya dicari untuk lokasi hunian, tapi juga bisnis di mana kawasannya menjadi destinasi bukan hanya untuk Tangerang tapi seluruh kawasan Jabodetabek,” dia menambahkan.

Continue Reading

CityView

Masa Depan Bisnis Wisata di Tahun 2023 Cerah

Published

on

Masa depan pariwisata Indonesia di tahun 2023 cerah. (kompas)
Masa depan pariwisata Indonesia di tahun 2023 cerah. (kompas)

mycity.co.id – Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 mendatang menjadi perhatian sejumlah lembaga keuangan dunia. Lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 0223 cukup baik.

“Berbagai lembaga dunia, baik itu OECD, IMF, World Bank, ADB (Asian Development Bank) itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7 sampai 5,1% di tahun depan,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia menjelaskan proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan penanganan risiko COVID-19 dan percepatan vaksinasi yang relatif baik, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai shock absorber, harga-harga komoditas yang tinggi, dan sukses presidensi G20 yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional.

“Kemudian yang kedua, tentu kita memperhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, scarring effect terhadap inflasi, kemudian cuaca ekstrem, dan terkait dengan inflasi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Airlangga memperkirakan inflasi dapat terkendali di angka 5,34 sampai 5,5% sampai akhir tahun. Sebelumnya, inflasi Indonesia tercatat di angka 5,9%, 5,72%, dan terakhir 5,34%.

Pariwisata Indonesia di Tahun 2023 Cerah

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tetap optimistis terkait pariwisata Indonesia di tahun 2023.

Dia menyatakan, di tengah kondisi ketidakpastian global, Sandi optimistis pergerakan wisatawan nusantara bisa tercapai 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan.

“Optimis, kita bisa mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan wisata nusantara,” kata Sandiaga Uno dalam siaran langsung Profit CNBC Indonesia TV.

Sandi juga menyatakan kunjungan wisatawan mancanegara yang akan dibidik untuk ambang batas bawah berada di angka 3,6 juta kunjungan. Batas atas 7,2 juta kunjungan. Di mana angka tersebut juga merupakan dua kali lipat dari target kunjungan pada tahun 2022.

“Optimis kita bisa menarik wisatawan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dan sangat optimis untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024,” ujarnya.

Sandi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah Menyusun paket bangga berwisata di Indonesia. Hal ini melihat dari banyaknya generasi muda yang mulai mengambil ancang-ancang menyiapkan liburan. Namun, lanjut dia, banyak dari mereka yang ternyata belum mengetahui destinasi wisata menarik di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pergerakan wisatawan nusantara yang ditargetkan 1,2 sampai dengan 1,4 miliar pergerakan atau perjalanan wisata nusantara, Kemenparekraf telah meluncurkan program Beti Dewi (Beli Kreatif Desa Wisata).

Continue Reading

Bisnis

TransJakarta Dukung Mobilitas Kodam Jaya

Published

on

TransJakarta bagikan kartu layanan pelanggan pada TNI AD

TransJakarta bagikan kartu layanan pelanggan pada TNI AD

mycity.co.id Sebagai pelaksanaan dari Pergub No.133/2018, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyerahkan kartu layanan kepada TNI Angkaran Darat Kodam Jaya pada Jumat, 9 Desember 2022. Penyerahan kartu tersebut dimaksudkan agar anggota Kodam Jaya dapat memanfaatkan transportasi publik untuk berkegiatan.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Dirut TransJakarta M. Yana Aditya kepada Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto. Selain itu juga hadir Kadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI Herry Djufraini.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.133/2018 tentang pelayanan TransJakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat, terdapat 15 kelompok yang dilayani oleh TransJakarta dan Bank DKI untuk mendapatkan Kartu Layanan Gratis demi mendukung mobilitasnya, salah satunya adalah TNI.

“Penyerahan kali ini, merupakan tahap pertama dari 16 ribu kartu yang diserahkan untuk prajurit Kodam Jaya yang didukung penuh oleh Bank DKI sebagai penerbit kartu,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor.

Penyerahan kartu layanan yang merupakan bagian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman kedua pihak ini ditargetkan tahapan penyerahannya selesai Februari 2023 mendatang.

Continue Reading
Advertisement

Trending