Connect with us

PublicPolicy

Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Dasar Hukum Soal 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Published

on

Menkopolhukam

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan terkait upaya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mahfud MD menegaskan bahwa ke-56 pegawai KPK yang tak lulus TWK direkrut menjadi ASN Polri. Dia juga berharap niat baik Kapolri tersebut bisa mengkahiri kontroversi tentang 56 pegawai KPK, yang salah satunya ialah penyidik senior Novel Baswedan.

“Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan,” kata Mahfud MD melalui akun resmi Twitter-nya.

Baca Juga :

  1. Kampung Yoboi, Destinasi Berburu Sagu di Sentani Papua
  2. Benny Simanjuntak Sebar Foto KDRT Dhena Devanka Kepada Jonathan Frizzy, Warganet: Kasian Ijonk!
  3. Gatot Sebut TNI Disusupi PKI, Panglima Kostrad: Itu Tudingan Keji!

Mahfud mengatakan langkah KPK yang melakukan TWK menurut Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak salah secara hukum.

Mahfud MD mengatakan kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar.

Mahfud MD menyebut Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, “Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.”

Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.

“Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, ‘Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS’. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014,” tegas dia.

“Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” kata Mahfud.

Mahfud MD juga menerangkan terkait persamaan ASN di KPK dan Polri. Mahfud menegaskan 56 pegawai yang gagal TWK itu tak serta-merta jadi penyidik.

“Mereka tidak di KPK karena secara formal formasinya tidak tersedia bagi mereka di KPK. Di Polri pun mereka tidak otomatis jadi penyidik. Tapi mereka sebagian besar akan didayagunakan di bidang pemberantasan korupsi. Apa posisinya? Tunggu, biar Kapolri mengaturnya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jenderal Listyo mengatakan siap merekrut 56 pegawai gagal TWK KPK untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

PublicPolicy

Pemindahan Status Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur Berlangsung Semester I 2024

Published

on

Ibu Kota Negara baru
Ibu Kota Negara baru

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dilakukan tahun depan. Adapun, pemindahan status IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan berlangsung pada semeseter I 2024.

Hal itu tercetus dari Pasal 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Meki demikian, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sejak UU (IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta,” tulis Pasal 28 ayat (1).

Pun demikian halnya dengan kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN,” terang Pasal 21 ayat (1).

Pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. Presiden perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

“Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN,” bunyi Pasal 20.

Continue Reading

Advetorial

Jokowi Beri Dana Istimewa untuk Yogyakarta Rp1,32 Triliun, Ini Peruntukannya

Published

on

Kantor Gubernur DIY
Kantor Gubernur DIY

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menetapkan Dana Keistimewaan (Danais) 2022 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,32 triliun. Untuk apa saja peruntukannya?

Aris Eko Nugroho selaku Paniradya Pati Keistimewaan menyatakan bahwa Danais 2022 sudah diajukan satu tahun lalu atau sejak awal 2021. Mayoritas dana tahun lalu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Karena masih dalam kondisi pandemi, alokasi Danais masih banyak untuk penanganan Covid-19 di DIY,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun, mayoritas Danais tahun ini akan digunakan untuk urusan kebudayaan. Ada total dana sebesar Rp731,6 miliar untuk urusan ini. Sisanya bakal dimasukkan dalam penanganan Covid-19.

“Pembagiannya per urusan kebudayaan Rp 731,6 miliar, kelembagaan Rp 35 miliar, pertanahan Rp 25 miliar sisanya tata ruang yang sebagian besar untuk infrastruktur sekitar Rp 527,9 miliar. Untuk kebudayaan memang masih memungkinkan untuk dimasukkan penanganan COVID-19,” urai dia.

Secara persentase, lanjut Aris, kebudayaan 55,43 persen, tata ruang 39,99 persen, kelembagaan 2,68 persen dan pertanahan 1,90 persen.

Ia mengungkapkan, redesain anggaran masih memungkinkan dengan melihat sisa lebih anggaran. Dengan mekanisme berbeda dari APBD, sisa lebih anggaran Danais bisa dimasukkan di anggaran tahun itu.

“Ya mengikuti untuk penanganan COVID-19 bidang budaya di Urusan Kebudayaan dan lainnya,” katanya.

“Seperti yang dipergunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi, kesehatan, ketertiban ( melalui kegiatan Satlinmas Resque Istimewa dan jaga warga) dan pemberdayaan masyarakat sekitar Rp 340 miliar,” kata Aris.

Continue Reading

Advetorial

Kenapa Pemerintah Terapkan Batas Maksimal Kecepatan di Jalan Tol 100 Km/Jam? Ini Alasannya

Published

on

ilustrasi jalan tol
Ilustrasi Jalan tol

Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang diduga karena sopir kehilangan konsentrasi saat memacu kendaraan di atas 100 Km/jam. Pemerintah sendiri menetapkan batas maksimal kecepatan aman mengemudi di jalan tol adalah 100 km/jam. Apa alasannya?

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan di Pasal 3 menyatakan batas kecepatan di jalan tol paling rendah adalah 60 km/jam. Sementara itu, batas kecepatan maksimal adalah 100 km/jam.

Batas kecepatan juga menentukan ruas jalan mana yang sebaiknya kita lalui. Jalur kanan ditentukan hanya untuk mendahului sesuai batas kecepatan, jangan sampai berkendara lebih pelan di jalur tersebut.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Sementara untuk jalan antarkota maksimal 80 km per jam, di kawasan perkotaan paling tinggi 50 km per jam, sedangkan kawasan permukiman paling tinggi 30 km per jam.

Lampuran II peraturan itu menjelaskan bahwa kecepatan maksimal 100 km/jam membuat sopir memiliki cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Kecepatan tersebut juga diasumsikan bisa mengurangi tingkat kefatalan atau cedera serius dan luka berat bagi pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya.

Penetapan batas kecepatan juga ditentukan berdasarkan survei lalu lintas dan pengumpulan data yang di antaranya meliputi volume lalu lintas, perlengkapan jalan, desain geometrik jalan, dan variasi lalu lintas.

Dari sini perlu ditekankan mengemudi di atas batas kecepatan di jalan tol merupakan prilaku berbahaya tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain.

Semakin cepat kecepatan kendaraan maka semakin sulit dikendalikan sehingga risiko kecelakaan makin tinggi dan akibatnya dapat fatal.

Continue Reading

Trending