Connect with us

Nasional

Pengkhianatan Besar Terhadap Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

Ir. R. Haidar Alwi, MT

Sejak pertengahan tahun lalu, Presiden Jokowi dengan tegas telah melarang jajarannya untuk membeli alat tes Covid-19 dari luar negeri. Alasannya, Indonesia tidak lagi membutuhkan impor barang-barang tersebut karena sudah mampu memproduksinya sendiri.

Beliau sadar betul betapa pentingnya membangun dan mengembangkan riset dalam negeri sebagai modal ketahanan negara dalam menghadapi ketidakpastian Pandemi.

Saat itu, Bio Farma mengaku sanggup memproduksi 200-400 ribu unit RT-PCR setiap bulannya. Saking yakinnya, Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sampai meminta Bio Farma untuk meningkatkan kemampuan produksinya hingga 2 juta unit per bulan.

Baca Juga:

  1. Pemkot Depok: Bukti Pembayaran PBB Beralih ke Digital
  2. Inilah 10 Perbedaan Antara Pinjaman Online Resmi & Bodong
  3. Ganjil & Genap Mulai Berlaku Hari Ini di Jakarta

Lalu, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berhasil mengembangkan alat Rapid Test RI-GHA Covid-19 dan alat RT-PCR BioCov-19 dengan efektivitas 100% dan sensitivitas di atas 95%.

Kemudian, Indofarma yang tidak mau ketinggalan juga merakit sendiri alat tes Covid-19 di fasilitas produksi milik perusahaannya. Selain itu, terdapat juga suplai dari industri manufaktur lokal dan yang dikembangkan oleh instansi lain. Misalnya Genose yang akhirnya dianulir setelah sempat digunakan sebagai alat Rapid Test berbiaya murah secara massal di Indonesia.

Melihat inovasi dan potensi yang dimiliki anak bangsa yang dikuatkan oleh perintah Presiden Jokowi, para pejabat silih berganti tampil di media. Mereka menebar optimisme bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada impor alat tes Covid-19 dan berjanji menggenjot penggunaan produk lokal.

Namun, beberapa bulan setelahnya, Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan diketahui masih mengandalkan Rapid Test dan RT-PCR impor.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPPT Hammam Riza pada akhir September 2020.

Tak terasa, satu tahun berlalu. Perintah Presiden Jokowi hanya dianggap angin lalu. Alih-alih bisa mengekspor alat tes Covid-19 buatan lokal, Indonesia justru kebanjiran produk impor. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor alkes mencapai 90% dengan nilai sekitar Rp 150 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 12,5 Triliun merupakan impor alkes buatan Cina.

Nilainya meningkat 24,68% bila dibandingkan dengan Semester I 2020. Secara keseluruhan, alkes buatan lokal yang digunakan di dalam negeri hanya sebesar 10%.

Jika faktanya demikian, patut dipertanyakan kemana alat tes Covid-19 buatan lokal yang setahun lalu ramai digembor-gemborkan??? Apakah sebenarnya hanya untuk ‘cari muka’ di hadapan Presiden Jokowi atau memang sengaja dijegal??? Jangan-jangan ada mafia kelas kakap yang keenakan meraup keuntungan fantastis dari impor alat tes Covid-19???

Pertama, di setiap kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, Pemerintah selalu mensyaratkan hasil tes Covid-19. Baik itu Rapid Test Antigen maupun RT-PCR. Terlepas dari terjangkau atau tidaknya bagi sebagian orang, kebijakan itu mendorong tingginya permintaan terhadap alat tes Covid-19. Jika dipenuhi dengan produk lokal yang harganya jauh lebih murah, maka mafia impor menjadi tertekan. Agar dapat meraup keuntungan maksimal, makanya mereka menghambat penggunaan produk lokal.

Kedua, biaya tes Covid-19 di Indonesia juga berkali-kali lipat lebih mahal ketimbang yang berlaku di negara lain. Bayangkan saja, masyarakat harus merogoh kocek antara Rp 250 ribu sampai Rp 275 ribu untuk Rapid Test Antigen dan maksimal Rp 900 ribu untuk RT-PCR. Padahal di New Delhi India, Rapid Test Antigen hanya dipatok biaya sebesar 300 Rupee atau setara Rp 58 ribu. Sedangkan untuk RT-PCR berkisar antara 300 Rupee sampai 500 Rupee atau senilai Rp 58 ribu sampai Rp 97 ribu. Sedangkan untuk RT-PCR ‘home service’ sedikit lebih mahal yakni 700 Rupee atau Rp 135 ribu.

Rendahnya biaya tes Covid-19 di India diyakini karena negara tersebut menggunakan alat tes buatan dalam negeri. Lantas, kenapa Indonesia tidak menggunakan karya anak bangsa yang katanya sudah mampu diproduksi dalam skala besar dengan harga yang lebih murah? Sungguh sebuah tanda tanya besar bukan?

Ketiga, terkait tingginya biaya tes Covid-19 di Indonesia, Kementerian Kesehatan seolah menutup mata. Mereka menjawab dengan mengatakan ‘bila perlu’ akan melakukan evaluasi. Apabila benar-benar mau dan bersungguh-sungguh, ‘sesegera mungkin’ dilakukan evaluasi. Jika para pemuda di NTT saja sanggup menggratiskan RT-PCR, kenapa Pemerintah dengan segala sumberdayanya malah tidak mampu?

Keempat, para pejabat terus mengumbar optimisme meskipun data dan faktanya berbanding terbalik dengan kenyataan. Ada Menteri yang mengatakan bahwa Indonesia sudah berubah, bergerak maju meskipun terdapat beberapa hambatan. Maju kemana? Lah, wong faktanya aja impor alkes dari Cina pada Semester I 2021 meningkat 24,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penggunaan alkes buatan lokal juga masih 10%. Sedangkan sisanya 90% hasil impor. Itu yang disebut maju?

Kelima, kebijakan yang kontraproduktif. Di satu sisi ada Menteri yang menyiapkan jurus pamungkas untuk mendongkrak penggunaan produk lokal, tapi di sisi lain ada Menteri yang memperlebar keran impor dengan membebaskan pajak impor untuk lima jenis alkes termasuk alat tes Covid-19 dan Reagen Laboratorium.

Dengan dibebaskannya pajak impor, kemungkinan besar ke depannya Indonesia akan tetap kebanjiran alkes impor. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana mungkin produk lokal dapat berkembang dan biaya tes Covid-19 menjadi lebih terjangkau?

Sejak pertengahan tahun lalu, Presiden Jokowi dengan tegas telah melarang jajarannya untuk membeli alat tes Covid-19 dari luar negeri. Alasannya, Indonesia tidak lagi membutuhkan impor barang-barang tersebut karena sudah mampu memproduksinya sendiri. Beliau sadar betul betapa pentingnya membangun dan mengembangkan riset dalam negeri sebagai modal ketahanan negara dalam menghadapi ketidakpastian Pandemi.

Saat itu, Bio Farma mengaku sanggup memproduksi 200-400 ribu unit RT-PCR setiap bulannya. Saking yakinnya, Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sampai meminta Bio Farma untuk meningkatkan kemampuan produksinya hingga 2 juta unit per bulan.

Lalu, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berhasil mengembangkan alat Rapid Test RI-GHA Covid-19 dan alat RT-PCR BioCov-19 dengan efektivitas 100% dan sensitivitas di atas 95%.

Kemudian, Indofarma yang tidak mau ketinggalan juga merakit sendiri alat tes Covid-19 di fasilitas produksi milik perusahaannya. Selain itu, terdapat juga suplai dari industri manufaktur lokal dan yang dikembangkan oleh instansi lain. Misalnya Genose yang akhirnya dianulir setelah sempat digunakan sebagai alat Rapid Test berbiaya murah secara massal di Indonesia.

Melihat inovasi dan potensi yang dimiliki anak bangsa yang dikuatkan oleh perintah Presiden Jokowi, para pejabat silih berganti tampil di media. Mereka menebar optimisme bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada impor alat tes Covid-19 dan berjanji menggenjot penggunaan produk lokal.
Namun, beberapa bulan setelahnya, Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan diketahui masih mengandalkan Rapid Test dan RT-PCR impor. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPPT Hammam Riza pada akhir September 2020.

Tak terasa, satu tahun berlalu. Perintah Presiden Jokowi hanya dianggap angin lalu. Alih-alih bisa mengekspor alat tes Covid-19 buatan lokal, Indonesia justru kebanjiran produk impor. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor alkes mencapai 90% dengan nilai sekitar Rp 150 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 12,5 Triliun merupakan impor alkes buatan China. Nilainya meningkat 24,68% bila dibandingkan dengan Semester I 2020. Secara keseluruhan, alkes buatan lokal yang digunakan di dalam negeri hanya sebesar 10%.

Jika faktanya demikian, patut dipertanyakan kemana alat tes Covid-19 buatan lokal yang setahun lalu ramai digembor-gemborkan? Apakah sebenarnya hanya untuk ‘cari muka’ di hadapan Presiden Jokowi atau memang sengaja dijegal? Jangan-jangan ada mafia kelas kakap yang keenakan meraup keuntungan fantastis dari impor alat tes Covid-19?

Pertama, di setiap kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, Pemerintah selalu mensyaratkan hasil tes Covid-19. Baik itu Rapid Test Antigen maupun RT-PCR. Terlepas dari terjangkau atau tidaknya bagi sebagian orang, kebijakan itu mendorong tingginya permintaan terhadap alat tes Covid-19.

Jika dipenuhi dengan produk lokal yang harganya jauh lebih murah, maka mafia impor menjadi tertekan. Agar dapat meraup keuntungan maksimal, makanya mereka menghambat penggunaan produk lokal.

Rendahnya biaya tes Covid-19 di India diyakini karena negara tersebut menggunakan alat tes buatan dalam negeri. Lantas, kenapa Indonesia tidak menggunakan karya anak bangsa yang katanya sudah mampu diproduksi dalam skala besar dengan harga yang lebih murah? Sungguh sebuah tanda tanya besar bukan?

Kedua, biaya tes Covid-19 di Indonesia juga berkali-kali lipat lebih mahal ketimbang yang berlaku di negara lain.

Ketiga, terkait tingginya biaya tes Covid-19 di Indonesia, Kementerian Kesehatan seolah menutup mata. Mereka menjawab dengan mengatakan ‘bila perlu’ akan melakukan evaluasi. Apabila benar-benar mau dan bersungguh-sungguh, ‘sesegera mungkin’ dilakukan evaluasi. Jika para pemuda di NTT saja sanggup menggratiskan RT-PCR, kenapa Pemerintah dengan segala sumberdayanya malah tidak mampu?

Keempat, para pejabat terus mengumbar optimisme meskipun data dan faktanya berbanding terbalik dengan kenyataan. Ada Menteri yang mengatakan bahwa Indonesia sudah berubah, bergerak maju meskipun terdapat beberapa hambatan. Maju kemana? Lah, wong faktanya aja impor alkes dari Cina pada Semester I 2021 meningkat 24,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penggunaan alkes buatan lokal juga masih 10%. Sedangkan sisanya 90% hasil impor. Itu yang disebut maju?

Kelima, kebijakan yang kontraproduktif. Di satu sisi ada Menteri yang menyiapkan jurus pamungkas untuk mendongkrak penggunaan produk lokal, tapi di sisi lain ada Menteri yang memperlebar keran impor dengan membebaskan pajak impor untuk lima jenis alkes termasuk alat tes Covid-19 dan Reagen Laboratorium.

Dengan dibebaskannya pajak impor, kemungkinan besar ke depannya Indonesia akan tetap kebanjiran alkes impor. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana mungkin produk lokal dapat berkembang dan biaya tes Covid-19 menjadi lebih terjangkau?

Penulis:

Ir. R. Haidar Alwi, MT

Dia merupakan pemilik dari HAIDAR ALWI INSTITUTE yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dia juga pemilik Yayasan HAIDAR ALWI CARE yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Nasional

Sopir Bus Tabrak Pengguna Jalan Hingga Tewas, TransJakarta Justru Salahkan Penerangan Jalan

Published

on

Kecelakaan Transjakarta

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Transjakarta kembali terjadi. Pejalan kaki berinisial RH meninggal dunia usai ditabrak bus Transjakarta di di jalan Raya Taman Marga Satwa Raya Gotong, dekat SMK 57, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2021) malam.

Terkait kecelakaan tersebut, Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta Angelina Betris menyatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan minimnya penerangan lampu jalan di kawasan itu.

“Buruknya penerangan jalan di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor atas kecelakaan,” ujar Betris kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Saat itu, mendadak ada seorang pejalan kaki yang tiba-tiba menyebrang lewat jalur Transjakarta atau busway. Karena kondisi penerangan yang buruk, pramudi bus telat menyadarinya.

khirnya, RH langsung tertabrak bus dan tewas di tempat.

“Pejalan kaki menyeberang secara tiba-tiba melalui sela-sela pagar pembatas ketika bus melintas di jalur Transjakarta setelah halte SMK 57,” kata Betris.

Karena itu, ia menyayangkan sikap pejalan kaki yang lebih memilih untuk menerobos celah pagar demi menyebrang jalan. Padahal, tak jauh dari lokasi ada jembatan penyeberangan orang (JPO) yang lebih aman.

Karena itu, ia pun menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga untuk menyediakan fasilitas yang lebih layak di lokasi.

Misalnya, seperti lampu penerangan, pita penggaduh untuk mengurangi kecepatan, dan juga menyediakan penyeberangan yang lebih aman.

Continue Reading

Nasional

Istana Beberkan Alasan Utama Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Selama Libur Natal & Tahun Baru

Published

on

Moeldoko
Moeldoko

Pemerintah Pusat memutuskan untuk membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan hal ini sebagai bentuk kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan injak gas dan rem ini, menurut Moeldoko, idealnya harus disesuaikan dengan perkembangan data terkait penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Covid-19 di hari-hari terakhir,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Menurut Moeldoko, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan.

Keputusan berdasarkan capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua yang mendekati 56 persen. Sementara, vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa-Bali.

Menurut Moeldoko, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan.

“Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang, pertandingan olahraga tetap tidak boleh tanpa penonton, dan operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop juga dibatasi hanya 75 persen,” terang Moeldoko.

Selain itu, pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19, baik melalui PCR atau antigen.

“Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Curhat Warga yang Jadi Korban Erupsi Gunung Semeru ke Jokowi: Ibu Saya Meninggal Pak

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Selasa (7/12/2021), mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Ada seorang warga Lumajang, yang bercerita kepada Jokowi bahwa ibunya meninggal dunia saat erupsi Gunung Semeru.

Sang pria yang tak diketahui namanya itu mendekati Jokowi dan kemudian merekam pembicaraan mereka dengan menggunakan ponsel. Dia kemudian menceritakan kisah pilu yang menimpa ibundanya.

“Pak, salam, Pak,” ucap pria tersebut dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun menoleh. Lalu, ia mendengarkan ucapan sang pria tersebut.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sudah jadi korban ibu saya, Pak, meninggal juga,” ucap pria itu.

Jokowi sempat terdiam. Mantan Wali Kota Solo itu menanggapi cerita warga dengan doa.

“Nggih, innalillahi,” ujar Jokowi halus.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga membawa sejumlah bantuan. Ia membagikan makanan ayam goreng cepat saji untuk para pengungsi.

Jokowi membagikan satu per satu kotak makanan kepada warga. Warga mengantre untuk mendapat bantuan Jokowi. Beberapa anak kecil terlihat menerima langsung makanan dari Kepala Negara.

Jokowi juga menyatakan pemerintah saat ini fokus membantu korban erupsi Gunung Semeru. Setelah keadaan membaik, pemerintah akan merelokasi warga terdampak bencana.

“Kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya dapat laporan kurang lebih 2.000-an rumah,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Trending