Connect with us

Nasional

Penghentian Tayangan Film G30S PKI Sejak Lengsernya Soeharto

Published

on

Monumen Pancasila sakti. (Istimewa)

Penayangan film dengan judul Pengkhianatan G30S PKI pada masa Orde Baru (Orba) merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban ini berakhir pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Film tersebut bersumber dari peristiwa berdarah yang terjadi pada penghujung September 1965. Sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di negara ini.

Tanggal 30 September tengah malam hingga 1 Oktober dini hari, sejumlah prajurit Tjakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta.

Baca Juga:

  1. Jelang Pilpres 2024, NasDem 90% Dukung Anies Baswedan?
  2. Program Kompor Listrik PLN Dibatalkan
  3. Jokowi: Mulai 2024, Tak Ada Lagi Impor Aspal!

Kejadian tersebut kemudian diikuti peristiwa-peristiwa balasan. Ribuan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dieksekusi, ditangkap, dan dibuang ke Pulau Buru.

Pengkhianatan G30S PKI merupakan film besutan Arifin C. Noer itu dirilis pada tahun 1984 dengan durasi film 3 jam 40 menit. Pada masa pemerintahan Soeharto, film produksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) ini rutin diputar setiap akhir September sebagai peringatan G30S PKI.

Baca Juga :  Tekan Minyak Goreng ke Rp14 Ribu, Mendag Zulkifli Langsung Tancap Gas

Setelah Soeharto lengser, film Pengkhianatan G30S PKI tak lagi menjadi materi tayangan wajib di televisi nasional. Kebijakan tersebut diputuskan dua menteri pada pemerintahan Presiden BJ Habibie.

1. Muhammad Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan)

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, Yunus Yosfiah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1998-1999. Saat masih aktif di militer, lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) 1965 ini merupakan perwira pasukan elite AD Kopassus yang sarat pengalaman di medan tempur seperti di Timor Timur.

Ketika berpangkat mayor jenderal, dia pernah menjadi Panglima Kodam Sriwijaya dan Komandan Kesenjataan Infanteri. Dia lalu mendapat promosi menjadi Komandan Sekolah Staf Komando ABRI dan kemudian Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI.

Baca Juga :  Gatot Nurmantyo Tuding TNI Disusupi PKI, Pangkostrad Beri Respons Tajam

Pensiun dengan pangkat bintang tiga, Habibie mempercayainya sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Berbagai terobosan dibuatnya seperti penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Selain itu, Yunus yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan menyetop penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI.

2. Juwono Sudarsono (Menteri Pendidikan Nasional)

Juwono Sudarsono adalah Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden BJ Habibie. Juwono dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu politik dengan spesialisasi masalah-masalah internasional.

Juwono lulus sebagai Sarjana Publisistik Universitas Indonesia pada 1965 dan melanjutkan studi magister di Institute of Social Studies, Den Haag pada 1969.

Kemudian ia melanjutkan jenjang doktor di London School of Economics and Political Science Inggris dan Universitas Georgetown Inggris pada 1985.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (1999-2000). Selanjutnya diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Britania Raya/Kerajaan Inggris hingga 2004.

Baca Juga :  PNS Babak Belur Dianiaya di Kafe Jaksel

Kemudian guru besar bidang hubungan internasional Universitas Indonesia ini kembali menjadi Menteri Pertahanan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejarawan Asvi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tahun 1973-1977, Mohamad Saleh Basarah Suradiningrat punya peran dalam penghentian penayangan film G30S PKI.

Asvi dalam buku tersebut menuturkan Saleh Basarah mengaku menelpon dua menteri Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono. Saleh meminta agar film Pengkhianatan G30S PKI tidak diputar lagi.

Menurut Asvi, AURI dituding terlibat dalam peristiwa G30S. Akibatnya sepanjang masa Orba, stigma negatif melekat pada korps ini. Penghentian penayangan film G30S PKI tersebut merupakan bagian dari upaya pelurusan sejarah AURI.

“Di dalam film tersebut terkesan bahwa ‘(Pangkalan Angkatan Udara) Halim adalah sarang pemberontak’,” tulis Asvi.

Nasional

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Published

on

Besaran Kenaikan UMP 2022 yang Berbeda (Liputan6.com/Trie yas)

Gubernur sejumlah provinsi telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP pada Senin, 28 November 2022 kemarin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 2022.

Sebelumnya, pengumuman UMP itu seharusnya dilakukan pada Senin, 21 November 2022. Namun, adanya perubahan formula, pemerintah melakukan perpanjangan hingga kemarin.

Dikutip dari situs Bisnis.com, penetapan UMP sebelumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja dengan pertimbangan utama terhadap dua variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara itu, saat ini, penetapan UMP mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan pertimbangan terhadap tiga variabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Pengkhianatan G30S PKI, Sejarah Kelam Republik Indonesia

10 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi

Situs Bisnis.com menyebut bahwa kenaikan UMP 2023 sangat beragam, mulai dari kenaikan terendah sebesar 2,6 persen di Provinsi Papua Barat dan kenaikan tertinggi sebesar 9,15 di Sumatra Barat.

1. Sumatera Barat

Tahun ini, kenaikan UMP di Sumbar menjadi yang tertinggi sebesar 9,15 persen. Alhasil, UMP pada 2022 sebanyak Rp 2.512.539 meningkat jadi Rp2.742.476.

2. Jambi

Pada 2022, UMP di Jambi hanya sebesar Rp2.699.000. Kini, pada 2023, UMP di Jambi meningkat sebesar 9,04 persen atau setara dengan Rp244.000 menjadi Rp2.943.000.

3. Kalimantan Tengah

Baca Juga :  Polisi Bubarkan Paksa Aksi Demonstrasi Pemuda Pancasila

Pemprov Kalteng mengumumkan bahwa UMP di Kalteng pada 2023 sebesar Rp3.181.013 atau meningkat sebesar 8,845 persen dari tahun sebelumnya.

4. Riau

UMP di Riau pada 2023 mencapai Rp3.191.662 atau meningkat sebesar 8,61 persen dari UMP pada tahun sebelumnya, yaitu Rp2.938.564.

5. Kalimantan Selatan

Pemprov Kalsel menaikkan UMP hingga 8,38 persen dari besaran semula, yaitu Rp 2.906.473, menjadi Rp3.149.977 pada 2023.

6. Sumatra Selatan

UMP Sumsel mengalami kenaikan sebesar 8,26 persen dari UMP sebelumnya, Rp3.404.177, menjadi Rp3.144.446 pada 2023.

7. Jawa Tengah

UMP di Jateng meningkat sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp145.234 Pada 2022, UMP di Jateng sebesar Rp1.812.935 menjadi Rp1.958.169 pada 2023.

Baca Juga :  Tekan Minyak Goreng ke Rp14 Ribu, Mendag Zulkifli Langsung Tancap Gas

8. Jawa Barat

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menetapkan UMP di Jabar sebesar Rp1.986.670 atau mengalami peningkatan sebesar 7,88 persen dari tahun sebelumnya.

9. Jawa Timur

Penetapan UMP di Jawa Timur terbilang lebih cepat dibandingkan provinsi lain pada 21 November 2022 melalui SK Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022. Dalam keputusan ini, UMP di Jatim meningkat sebesar 7,81 persen dari Rp1.891.567 pada 2022 menjadi Rp2.040.244 pada 2023.

10. Kalimantan Utara

UMP di Kaltara mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen atau sekitar Rp234.967. Sebelumnya, pada 2022, UMP di Kaltara sebesar Rp3.016.738 dan menjadi Rp3.251.702 pada 2023.

Continue Reading

Nasional

Label Bantuan Gereja Dicopot, Ini Respons Polisi Hingga Ridwan Kamil

Published

on

Pencopotan label bantuan untuk gempa Cianjur dari Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia/Youtube

Pencopotan label bantuan untuk gempa Cianjur dari Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia/Youtube

Jagat maya diributkan dengan video mengenai sejumlah orang mencopot label “Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia” yang menempel di atap tenda berwarna biru. Tim aksi itu diketahui bagian dari organisasi yang ingin membantu korban gempa Cianjur.

Di video itu tampak empat pria berdiri di antara tenda. Dua mencopot label, satu memantau, dan seorang lainnya ikut merekam. Sontak hal ini memicu respons dari berbagai pihak baik dari kepolisian hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Suntana mengungkapkan penyidik kepolisian telah memeriksa terduga pelaku pelepas identitas pada posko tenda bantuan korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Baca Juga :  Polri Rencanakan Pembuatan SIM Menggunakan Simulator

“Kejadian itu segera kita tindaklanjuti, kita sudah memeriksa saksi di sekitar lokasi dan kita langsung mengambil keterangan dari beberapa terduga,” kata Suntana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur, Jawa Barat, Minggu (27/11/2022).

Suntana menyesalkan berkaitan dengan aksi pencopotan atribut pada posko tenda bantuan warga terdampak gempa di Cianjur itu. Dia meminta agar masyarakat tidak mengulangi kejadian tersebut dan bila terjadi akan melakukan tindakan dengan aturan yang berlaku.

Terkait aksi tersebut, Suntana menegaskan kepolisian akan melaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku jika memenuhi unsur pidana intoleransi. “Dalam pengembangan penyelidikan bisa ke arah situ (intoleransi),” ucap Suntana.

Baca Juga :  Semalam Gunung Merapi Memuntahkan Guguran Lava Pijar Sebanyak 10 Kali

Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermwawan menjelaskan aksi tersebut dilakukan oknum anggota organisasi masyarakat (ormas), namun bantuan tetap diterima masyarakat.

Gubernur Ridwan Kamil lewat kicauannya ikut berkomentar. Ia menyesalkan kejadian itu dan berharap agar kasus ini tidak terulang lagi. “Sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi pencabutan label identitas pemberi bantuan tenda oleh oknum warga setempat di tenda pengungsian di Cianjur,” kicaunya Ahad.

Ridwan Kamil mengatakan, bencana ini datang tidak pilih-pilih dan mendampaki semua orang, semua pihak dan semua golongan di Cianjur tercinta ini.

Baca Juga :  Sambut Harkitnas 2021, Sri Mulyani: Ayo Kobarkan Semangat Nasionalisme

Mereka yang membantu bencana pun datang tidak pilih-pilih, datang dari semua pihak, semua golongan, kelompok, apapun keyakinan atau agamanya.

“Berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar, karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka,” jelasnya.

Karenanya, kata ia, Sila ke-2 Pancasila, berbunyi ‘Kemanusiaan Yang adil dan Beradab’ harus dijunjung dengan baik dan dipraktekkan dengan bijak. Bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikitpun oleh unsur kebencian golongan.

“Saya sudah meminta kepolisian khususnya Kapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Walaupun kita tidak bersaudara dalam keimanan, kita tetaplah bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan.”

Continue Reading

Nasional

Ferdy Sambo Grogi, Cewek Cantik Berhijab dengan Poster Sambo di Bajunya Tiba-tiba Mendekat

Published

on

 

Cewek yang tak dikenal itu nekat menerobos masuk ruang sidang untuk bertemu Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (29/11/2022)/Dok. PN Jaksel/Repro

Cewek yang tak dikenal itu nekat menerobos masuk ruang sidang untuk bertemu Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (29/11/2022)/Dok. PN Jaksel/Repro

Momen menarik sekaligus lucu terjadi saat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hut (Brigadir J) yakni, Ferdy Sambo didekati cewek hijab berbaju ‘Sambo’ di ruang sidang.

Baca Juga :  Tekan Minyak Goreng ke Rp14 Ribu, Mendag Zulkifli Langsung Tancap Gas

Cewek yang tak dikenal itu nekat menerobos masuk ruang sidang untuk bertemu Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (29/11/2022).

Para saksi yang dihadirkan pun keluar satu persatu dari ruang sidang. Sementara itu Ferdy Sambo tetap duduk di samping pengacaranya Arman Haris.

Setelah itu Ferdy Sambo berdiri dari mejanya. Seketika ada cewek hijab dengan memakai baju putih dengan gambar ‘Sambo’ menghampiri mantan kadiv Propam.

Baca Juga :  Semalam Gunung Merapi Memuntahkan Guguran Lava Pijar Sebanyak 10 Kali

Cewek tersebut pun memberikan sebuah tas berwarna biru terhadap suami Putri Candrawathi tersebut. Tapi Ferdy Sambo pun tampak grogi hingga mundurkan langkahya.

Tapi aksi cewek tersebut dicegah oleh petugas yang berjaga di ruang sidang. Lantas ia meminta agar cewek tersebut meninggalkan area sidang.

Baca Juga :  Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif

Ferdy Sambo pun langsung meninggalkan ruang sidang lalu disusul cewek tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022) menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sidang menghadirkan tiga orang terdakwa yaitu Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf.

Kuasa hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan mengatakan, ada 17 saksi yangdihadirkan dalam sidang tersebut. Saksi-saksi yang akan dihadirkan berasal dari petugas kepolisian, ART Ferdy Sambo, serta empat terdakwa lainnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending