Connect with us

Infrastruktur

Pengembang Keluhkan Masalah Ini Usai Pemerintah Ubah IMB Jadi PBG

Published

on

PBG
PBG

Pemerintah telah mengubah aturan IMB menjadi PBG untuk mempercepat aktivitas bisnis. Di sisi lain, belum siapnya pemerintah daerah terkait aturan baru ini justru menghambat kalangan pengembang sehingga progres proyeknya justru terhambat bahkan terhenti.

Untuk terus mempermudah aktivitas bisnis, pemerintah melalui pembentukan UU Cipta Kerja terus melakukan berbagai penyederhanaan hingga pemangkasan perizinan. Hal ini untuk mengurangi berbelitnya birokrasi yang kerap menghambat investasi dan aktivitas bisnis lainnya.

Salah satu yang disederhanakan yaitu penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pengembangan proyek perumahan digantikan dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Hanya saja terkait aturan PBG ini masih didapati berbagai kendala yang dikeluhkan kalangan pengembang.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, aturan PBG yang terdapat di UU Cipta Kerja belum bisa berjalan dengan baik khususnya di daerah-daerah dan ini berdampak pada terhambat bahkan penghentian pembangunan perumahan.

“Kami pengembang ini kembali gelisah karena ganjalan terkait pembangunan rumah subsidi maupun yang non subsidi. Aturan pengganti IMB ini belum bisa jalan dan ini jadi hambatan besar pengembang. Kondisi stagnan ini menyebabkan kemandekann pasokan pembangunan rumah,” ujarnya.

PBG yang merupakan amanat UU Cipta Kerja dan otomatis menggugurkan aturan IMB tapi di sisi lain pemerintah daerah yang mengeluarkan izin tersebut belum siap dan tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait PBG sehingga menghambat proses pembangunan perumahan.

Saat ini kondisinya, pemerintah daerah yang tengah menyusun perda terkait PBG membutuhkan waktu dan menghambat pembangunan proyek yang tengah berjalan. Hal ini akhirnya menghilangkan momentum perbaikan ekonomi yang terpukul karena pandemi Covid-19.

Hal ini sangat disayangkan terlebih properti merupakan bisnis padat modal dan telah dijadikan lokomotif perekonomian. Dengan lebih 170 industri yang terkait sektor properti, sektor ini diharapkan bisa terus mendorong peningkatan ekonomi nasional sehingga kendala-kendala terkait perizinan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi.

Saat ini terjadi kebinngungan khususnya kalangan pengembang anggota Apersi. Harapannya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, dan instansi lainnya bisa segera menyelesaikan persoalan ini.

“Sebagai pengembang tentu kami membutuhkan kepastian supaya bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga bukan hanya menghambat kalangan pengembang tapi juga perbankan yang realisasi kreditnya terganggu belum kalangan kontraktor dan suplier lainnya,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur Lancar, Harga Lahan di Jakarta Timur Melonjak

Published

on

pembangunan infrastruktur di Jakarta Timur
pembangunan infrastruktur di Jakarta Timur

Pembangunan infrastruktur yang massif di wilayah Jakarta Timur telah membuat kawasan ini terus meningkat value propertinya. Berdasarkan survei IPW, Jakarta Timur menjadi kawasan dengan kenaikan harga tanah tertinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya.

Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah ibukota yang disebut paling tertinggal pengembangannya dibandingkan wilayah Jakarta yang lain. Namun seiring kian masifnya pengembangan proyek infrastruktur, Jakarta Timur justru menjelma menjadi kawasan yang sangat prospektif dan menguntungkan dari sisi value propertinya.

Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi publik di Jakarta Timur mulai menarik perhatian perusahaan developer, investor, maupun masyarakat dan situasi ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Kita bisa lihat pembangunan seperti jalan tol JORR, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), transportasi kereta ringan LRT, komuter line, Transjakarta, dan sebagainya. Dulu image Jakarta Timur merupakan daerah industri tapi beberapa tahun terakhir khususnya lima tahun terakhir situasinya sudah berubah dan kawasan ini menjadi sangat potensial,” ujarnya.

Di sisi lain, harga yang masih relatif rendah dibandingkan wilayah Jakarta yang lain justru membuat kawasan ini kian menarik. Sejumlah infrasrtuktur tadi menjadi hal mendasar yang menggambarkan potensi kawasan ini yang akan terus meningkat sehingga potensial sebagai instrumen investasi.

Dalam lima tahun terakhir, momentum untuk Jakarta Timur ini terus menguat dan harga yang tadinya di bawah pasaran itu juga mulai merangkak naik. Berdasarkan data IPW, pada tahun 2020 harga tanah rata-rata tertinggi puncaknya di Jakarta Pusat sekitar Rp60 juta per meter persegi.

Kemudian disusul tipis oleh wilayah Jakarta Selatan yang berada pada kisaran Rp50 jutaan per meter persegi. Kemudian Jakarta barat di kisaran Rp25 juta-Rp30 juta, Jakarta Utara Rp20 juta-Rp25 juta, dan Jakarta Timur yang paling rendah yaitu Rp20 juta per meter persegi.

Dalam lima tahun terakhir, wilayah Jakarta Timur mengalami pertumbuhan harga tanah yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pertumbuhannya mencapai 3,34 persen disusul Jakarta Uatar 2,9 persen, Jakarta Barat 2,7 persen, Jakarat Pusat 2,32 persen, dan Jakarta Selatan 2,52 persen.

Secara harga Jakarta Timur tetap belum yang tertinggi tapi dari sisi tren nilai peningkatannya wilayah ini mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat baik bila dilihat dari sisi imbal investasi yang bisa dihasilkan.

“Sebagai bagian dari wilayah ibukota, wilayah seperti Jakarta Timur tetap memiliki value-nya sendiri ditambah dengan kenyataan kalau wilayah ini juga mengalami tren kenaikan yang paling tinggi. Karena itu tidak heran kalau perusahaan developer mulai menggenjot pengembangan proyeknya seperti Modernland, Agung Podomoro, dan sebagainya,” beber Ali.

Continue Reading

Infrastruktur

Pemerintah Gelontorkan Rp23 Triliun untuk Bangun Infrastruktur & Pemukiman

Published

on

infrastruktur
infrastruktur

Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran hingga lebih dari Rp23 triliun untuk program padat karya tunai. Program ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar hingga pendukung kawasan pemukiman di seluruh Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot serapan program padat karya tunai (PKT) atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) untuk tahun anggaran (TA) 2021 yang sebesar Rp23,24 triliun. Program PKT ini salah satu tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, program padat karya pada awal tahun 2021 dialokasikann hingga 2-3 kali lipat untuk mendukung program PEN yang dilaksanakan untuk berbagai pekerjaan di bidang Cipta Karya dan pemukiman yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Programnya antara lain penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), sanitasi pondok pesantren, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan lainnya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, Cipta Karya mendapat alokasi sebesar Rp5,29 triliun untuk program PKT yang akan menyerap 219.821 tenaga kerja di 15.936 lokasi. Hingga medio November 2021 realisasi padat karya mencapai 93,39 persen senilai Rp5,21 triliun dengan realisasi fisik sebesar 84,09 perrsen dan penyerapan tenaga kerja 362.488 orang.

“Program ini telah dilaksanakan untuk program Pamsimas dengan alokasi anggaran Rp943 miliar dan 47.400 orang tenaga kerja sementara program Sanimas menyerap 23.100 tenaga kerja dengan anggaran Rp713 miliar. Kegiatannya antara lain pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, dan lainnya,” ujarnya.

Pada tahun 2021 ini Ditjen Cipta Karya juga telah melaksanakan pembangunan 6.000 unit MCK di Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp1,4 triliun yang menyerap 36 ribu tenaga kerja. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian, serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan progres saat ini sudah terlaksana di 4.819 lokasi dengan serapan 38.523 tenaga kerja.

Kegiatan PKT bidang permukiman selanjutnya adalah program PISEW yang pada tahun 2021 akan menjangkau 1.500 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp900 miliar untuk 38.012 tenaga kerja. Progresnya saat ini sudah terlaksana di 1.195 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 34.503 orang.

Program PKT bidang permukiman juga dilakukan melalui program Kotaku yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 2.099 lokasi senilai Rp976 miliar dengan target 49.379 tenaga kerja. Progresnya hingga saat ini sudah terserap Rp967 miliar untuk di 2.064 lokasi. Kotaku dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.

“Terakhir, program PKT bidang permukiman dilaksanakan dengan pembangunan TPS3R yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar untuk menyerap 2.430 tenaga kerja. Saat ini sudah terserap melebihi target awal yaitu sebesar 4.198 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan sudah 100 persen. Kegiatan PKT juga dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pola PKT sebesar Rp224 miliar dengan target serapan 23.500 tenaga kerja,” beber Diana.

Continue Reading

Infrastruktur

7 Prasasti Jadi Tanda Selesainya Proyek Infrastruktur di Sulawesi Selatan Garapan Kementerian PUPR

Published

on

Kementerian PUPR
Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menandatangani tujuh prasasti sebagai penanda selesainya berbagai proyek hunian dan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai proyek seperti rumah susun, jalan tol, bendungan, pengendali banjir, dan sebagainya saat ini telah bisa dinikmati oleh masyarakat.

Di sela-sela peninjauan untuk kesiapan peresmian Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menandatangani tujuh prasasti tanda selesainya pembangunan proyek perumahan dan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketujuh proyek yang telah selesai itu sebagai wujud peningkatan layanan perumahan dan infrastruktur publik di wilayah Sulsel. Adapun ketujuh proyek tersebut yaitu Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Gedung Kuliah Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan, Pondok Pesantren Modern dan Pendidikan Alquran IMMIM, Gedung Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, jalan tol layang A.P Pettarani, Kolam Regulasi Nipa-nipa, serta Bendungan Karalloe sendiri.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Penandatangan prasasti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas berbagai proyek perumahan dan infrastruktur yang sudah selesai dibangun. Pada prasasti ini juga tertera nama kontraktor dan konsultan sehingga kami semua ikut bertanggung jawab,” ujar Basuki.

Berbagai proyek yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR ini merupakan sarana dasar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung kualitas permukiman, ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan peningkatan konektivitas untuk peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas sumber daya manusia.

Basuki juga mencontohkan pembangunan Bendungan Karalloe yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air sejak tahun 2013 lalu namun mulai efektif bekerja sejak 2017. Proyek ini memberikan manfaat suplai air untuk mengairi lahan irigasi seluas lebih dari 7.000 hektar di Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta meningkatkan indeks pertanaman dari 150 persen menjadi 250 persen hingga mereduksi banjir di Jeneponto dan sekitarnya mencapai 49 persen.

Pembangunan bendungan juga harus diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya sehingga bendungan yang dibangun dengan biaya besar ini dapat segera dimanfaatkan dan airnya dipastikan mengalir hingga ke sawah-sawah milik petani. Bendungan ini berkapasitas 40,53 juta m3 dengan luas genangan 248,5 hektar ini juga akan memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW, dan pengendali banjir untuk Kabupaten Gowa sebesar 49 m3/detik.

Basuki juga meninjau pekerjaan rehabilitasi Bendung Kelara dan Karalloe yang telah selesai pada tahun ini. Daerah Irigasi Kelara dan Karalloe dengan luas kurang lebih 4.000 hektare akan mengairi area persawahan di Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari dua bendungan yaitu Bendungan Kerala dan Karalloe.

Continue Reading

Trending