Connect with us

Nasional

Pemotor Beat Vs Peleton Road Bike, Siapa yang Salah?

Published

on

Foto pengendara motor diduga pelat AA yang sedang mengacungkan jari tengah ke rombongan pesepeda.

Baru-Baru ini, pesepeda Road Bike kembali disorot oleh publik. Kini, peleton road bike Vs pemotor dengan plat nomor AA sedang trending di media sosial.

Perseteruan terlihat dari foto yang beredar di medsos. Pemotor tampak mencoba melewati peleton RB yang berada di tengah dan kanan jalan.

Pemotor yang kesal mengacungkan jari tengah ke arah rombongan RB.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Diketahui kejadian tersebut berada di daerah Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, pemotor pun disorot karena berkendara tidak di jalurnya. Hal ini diatur dalam Pasal 108 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang diatur bahwa sepeda motor berada pada jalur kiri jalan.

Dan pemotor pun juga tidak menyalakan lampu, sebagaimana diatur dalam pasal 107 dengan UU yang sama.

Pesepeda RB juga banyak disorot netizen. Perseteruan dengan pemotor Plat AA seperti memancing luapan emosi para pengendara bermotor.

Setelah sebelumnya, banyak konten-konten di medsos berisi kritikan kelakuan para pesepeda yang tidak memakai jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin.

Yang dimana, netizen menyoroti pesepeda karena mereka menganggap sudah disediakan jalur khusus sepeda tetapi masih saja mengambil jalur lain.

Mayoritas peristiwa yang terekam oleh pengendara bermotor adalah rombongan pesepeda road bike. Tentu pesepeda jenis lain juga ada yang gowes di luar jalur sepeda.

Lantas, Bagaimana aturan bagi pesepeda? Dalam Pasal 122 ayat 1 (c) UU Lalu Lintas diatur kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Dengan demikian, secara aturan, pesepeda dilarang melitas di jalur kendaraan bermotor ketika melewati Jalan Sudirman-Thamrin.

Pada intinya, pesepeda yang ingin gowes di daerah Sudirman-Thamrin, mereka harus masuk ke jalur yang sudah disediakan khusus untuk pesepeda.

Selama ini kelompok RB mengeluhkan terkait jalur sepeda Sudirman-Thamrin yang dianggap tidak nyaman dan aman untuk gowes kencang.

Tak hanya itu, mereka sempat meminta perlakuan eksklusif agar diizinkan melintas di jalur kendaraan bermotor jalan Sudirman-Thamrin pada hari dan jam tertentu.

Rupanya, permintaan ini banyak dikritik oleh masyarakat, Pasalnya, mereka menganggap bahwa jika permintaan ini dikabulkan, maka aparat dinilai telah melakukan diskriminasi karena pengguna jalan tak hanya pesepeda RB.

Kritikan juga dilontarkan para pesepeda jenis lain. Pemerintah pun diminta berkelakuan sama antarpesepeda jenis apapun.

Bagaimana penindakan bagi pelanggar lalu lintas di Jalan Sudirman-Thamrin? Bagi pengendara kendaraan bermotor, kamera ETLE mengawasi pergerakan mereka di jalan protokol tersebut.

Ketika melanggar dan terekam kamera, surat tilang akan dikirim ke alamat yang tertera dalam dokumen kepemilikan kendaraan.

Namun, penindakan belum berlaku bagi pesepeda yang melanggar. Padahal, Pasal 299 UU Lalu Lintas diatur sanksi denda Rp 100.000 atau kurungan 15 hari bagi pesepeda yang melintas di luar jalur sepeda.

Polisi beralasan masih melakukan sosialisasi jalur sepeda Sudirman-Thamrin sehingga belum melakukan penindakan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, jalur sepeda Sudirman-Thamrin masih bersifat uji coba.

Ia belum bisa memastikan kapan uji coba rampung. “Saat ini kami masih sosialisasi dulu. Kita lihat perkembangan.

Kalau sudah full beroperasi kami akan tindak pesepeda yang keluar jalur,” kata Sambodo pada Maret 2021 lalu.

Sambodo mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menghormati satu sama lain saat berkendara. “Hormati sesama pemakai jalan, patuhi Undang-Undang Lalu Lintas,” ujar Sambodo.

Ia juga meminta pengguna jalan untuk tak arogan dalam berkendara, seperti menguasai seluruh ruas jalan.

“Jangan arogan menguasai seluruh lajur jalan. Beri kesempatan kepada kendaraan bermotor untuk bisa menyalip dari kanan,” kata Sambodo.

Nasional

Buntut Pernyataannya Soal Bahasa Sunda, Arteria Dahlan Meminta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Jawa Barat

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Politikus PDIP yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya meminta Jaksa Agung yang memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat.

Arteria Dahlan menyampaikan permintaan maaf itu dan klarifikasi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” katanya.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Terkait pernyataanya itu, Arteria Dahlan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke PDIP dan mengaku siap menanggung segala sanksi atas perbuatannya itu di Rapat Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai,” tegas dia.

Arteria mengaku telah belajar dari kasus tersebut. Ia juga berterima kasih kepada setiap kritik atas ucapannya yang telah menyinggung masyarakat Jawa Barat, terutama suku Sunda.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

Menyakiti Hati Orang Sunda, Masyarakat Adat Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke Polisi

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Buntut pernyataannya yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat DPR, Politikus PDIP, Arteria Dahlan, dilaporkan ke pihak berwajib.

Laporan itu dilayangkan Majelis Adat Sunda bersama perwakilan Adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundanan ke Polda Jabar hari ini, Kamis (20/1/2022).

“Iya, kami hari ini melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di Youtube dan media sosial meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda,” kata Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein di Mapolda Jabar, Kota Bandung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Ari Mulia Subagja menyatakan bahwa kata-kata yang dilontarkan Arteria Dahlan di Gedung DPR amat menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Dia menyayangkan Arteria tidak menghormati. Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya melarang bahasa daerah. Serta UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lebih jauh Ari menuturkan, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda. Namun juga suku lain di Indonesia.

“Hari ini mungkin nasib jeleknya lagi menimpa orang Sunda diperlukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari suku bangsa lain bakal diperlakukan hal yang sama,” tegas dia.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

PKN: Jokowi Baik dan Berani Ambil Risiko!

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

Menurut Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), pemerintahan Jokowi sudah cukup baik. Selain itu, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil risiko.

Partai yang dikomandani oleh loyalis Anas Urbaningrum, dan dipimpin I Gede Pasek Suardika ini didirikan pada tanggal 29 Okteber 2020. Setelah itu, partai ini baru saja diresmikan oleh Kemenkumham pada 7 Januari 2022. PKN memberikan harapan kepada bangsa ini untuk membangun partai politik berdasarkan demokrasi pancasila.

Partai politik ini nantinya untuk membangkitkan kembali spirit Nusantara di masa lalu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemuda berjiwa nasionalisme yang tinggi dan cerdas, sebagai calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

PKN, untuk saat ini mendukung penuh pemerintah. Dengan catatan, pemerintah mengambil kebijakan yang baik untuk rakyat dan menguntungkan rakyat. Sistem pemerintahan seperti itu lah, yang sangat partai ini dukung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

PKN juga melihat pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi berjalan dengan baik, dan Jokowi termasuk berani dalam mengambil keputusan serta berani ambil risiko. Seperti dalam sesi wawancara mycity.co.id  dengan Sekjen PKN Sri Mulyono  (19/1/2022), Dirinya mengatakan bahwa, “Pemerintahan Jokowi cukup baik, dan beliau cukup berani mengambil keputusan meski berisiko. Seperti keputusan pemindahan ibu kota, misalnya.”

Sri Mulyono juga memberikan tanggapannya terkait dengan nama Ibu kota yang baru. Menurutnya, nama Ibu kota dengan nama Nusantara yang berarti sama dengan nama partai politiknya, adalah sesuatu yang sangat positif. Ia menyimpulkan bahwa ini mungkin merupakan alam semesta yang juga turut mendukung, untuk kedepannya agar PKN dapat semakin menusantara atau berjaya. Baginya, tidak ada sesuatu yang kebetulan.

“Dan keputusan nama Ibu kota baru ini sangat baik, dan diharapkan memberikan efek positif kepada Partai Kebangkitan Nusantara. Mudah-mudahan hal ini bertanda baik, dengan diresmikannya nama Ibu kota baru yang bernama Nusantara juga.” Ucap Sri Mulyono.

Tidak hanya itu, menurutnya juga kebijakan Jokowi soal Indonesia yang tidak boleh mengekspor nikel mentah, merupakan kebijkan yang sangat hebat, dan wajib didukung. Akan tetapi di sisi lain ada kebijakan yang perlu dikritisi. Seperti kebijakan terkait Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja, yang ia anggap hanya memanjakan atau menguntungkan para perusahaan atau pengusaha besar saja.

Continue Reading

Trending