Connect with us

Nasional

Pemerintah Bentuk Lembaga Manajemen Talenta Nasional

Published

on

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Pemerintah telah menyusun grand design tentang manajemen talenta nasional. Ada tiga aspek yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen talenta nasional.

“Manajemen talenta nasional adalah salah satu yang ingin dihadirkan oleh bapak presiden seusia dengan janji beliau di masa kampanye dan kami sedang menyusun sebuah grand design untuk memastikan manajemen talenta nasional itu bisa terbentuk dan bidang-bidang yang telah kita tetapkan itu menjadi ruang lingkup di dalam manajemen talenta nasional,” kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam konferensi pers seusai rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/3/2021).

Bidang pertama yang menjadi lingkup manajemen talenta nasional adalah bidang riset dan inovasi. Pemerintah berharap bidang riset dan inovasi dapat pengakuan dari dunia internasional.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

“Di bidang riset dan inovasi dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia per satu juta penduduk. Sekarang kita belum punya angka mudah-mudahan kita bisa berapa dari 260 juta ini, berapa orang yang benar-benar mencapai suatu prestasi internasional dengan ukuran-ukuran misalnya, siapa tahu who knows kita bisa memenangkan Nobel, bisa memenangkan lasker awards, world prize, Breakthrough Prize in Life Sciences dan berbagai penghargaan yang menjadi sebuah rekognisi internasional atas sebuah bangsa,” kata Suharso.

Bidang kedua yang menjadi lingkup manajemen talenta nasional adalah bidang seni dan budaya. Suharso juga berharap sektor ini bisa dikagumi dunia internasional.

“Sebenarnya telah dilakukan oleh kita, di berbagai negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa termasuk di bidang musik misalnya, show kita di berbagai negara mendapatkan hadiah mendapatkan awards dan saya kira itu sebuah kebanggaan internasional,” tutur Suharso.

Sektor terakhir yaitu bidang olahraga. Pemerintah ingin Indonesia bisa kembali berprestasi di tingkat internasional.

“Kita ingin ada terbentuk sebuah Zohri baru di berbagai cabang olimpiade utamanya di 14 cabor, cabang olahraga olimpik di mana kita pernah berprestasi. Misalnya di bulutangkis, panahan, angkat besi yang kita pernah memperoleh medali dan di atletik, dayung menjadi kekuatan kita renang senam taekwondo dan beberapa lain 14,” tutur Suharso.

Suharso menerangkan bahwa manajemen talenta nasional ini bertujuan untuk merekrut warga negara yang memiliki kemampuan luar biasa.

Setelah itu, kata Suharso, pemerintah juga ingin kehidupan mereka itu layak.

“Pertanyaannya setelah itu bagaimana yang penting konsisten adalah kehadiran negara terhadap mereka, jadi mereka tentu mengharapkan jaminan di hari tua mereka mendapatkan penghargaan dari negara. Karena jangan nasibnya seperti seorang seniman begitu sudah tidak lagi berkarya di hari tuanya hidupnya sengsara,” imbuh Suharso.

“Demikian juga seorang olahraga yang telah mempersembahkan kedigdayaan di masa-masa emasnya itu lalu di masa tuanya dia tidak bisa mempertahankan dirinya dalam bagaimana mempertahankan kehidupannya, jadi kia ingin menghindari itu, supaya tidak ada lagi peristiwa-peristiwa mengenaskan atas talenta-talenta Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, tidak hanya di negeri kita tercinta ini tetapi juga tersebar di seluruh muka bumi ini,” sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan mengenai bentuk kelembagaan manajemen talenta nasional. Ada sejumlah opsi yang dibahas dalam rapat terbatas kabinet.

Selain itu, Moeldoko juga mengatakan perpres mengenai manajemen talenta nasional ini sudah rampung. Perpres itu tak lama lagi bakal dikeluarkan.

“Berikutnya grand design secara utuh sudah jadi dan rencana perpresnya sudah jadi, tinggal menunggu gongnya dalam tempo yang tidak terlalu lama, manajemen talenta nasional mudah-mudahan bisa segera dioperasionalkan,” kata Moeldoko.

Advertisement

Nasional

Tahun 2023, Tenaga Honorer Instansi Pemerintahan Dihapus

Published

on

Menpan RB Tjahjo Kumolo
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023. Kabar itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Peuyeum, Si Manis Ikonik Kota Bandung yang Disukai Orang Eropa
  2. 8 Makanan yang Mendadak Viral Selama Pandemi Covid-19
  3. Sambel Colek Ikan Wader, Hidangan Para Raja Majapahit

Tjahjo menegaskan hanya ada dua status pegawai pemerintah mulai 2023. Keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya.

Tjahjo menambahkan pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK pada 2022 untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Untuk, sambung Tjahjo, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Fadli Zon: Nama Nusantara untuk IKN Tak Cocok, Lebih Cocok Dinamakan Jokowi

Published

on

Fadli Zon

Nama Nusantara yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru dinilai tak cocok oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Lewat sebuah cuitan di aku Twitternya @fadlizon, Fadli Zon menilai Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih cocok diberi nama “Jokowi), sama dengan Ibu Kota Kazakhstan, Nursultan.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)”, ujarnya.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Menurut Fadli, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Karenanya, dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lg ada Wawasan Nusantara,” kata Fadli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan Jokowi menggugurkan 80 nama sebelum akhirnya memilih nama Nusantara.

“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2022).

Suharso menyatakan, dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.

Suharso membeberkan, nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara.

“Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali,” ucap Suharso.

Menurutnya, dari hasil konsultasi dengan ahli bahasa ada dua alternatif yang muncul agar tidak ada pengulangan terkait nama IKN ini. Dimana nantinya nama IKN akan dihilangkan.

“Ada 2 alternatif IKN Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selanjutnya, IKN itu dihilangkan menjadi ibu kota negara yang bernama nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi,” jelasnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Ungkap Kunci Sukses Berantas Covid-19 yang Tak Dimiliki Negara Lain

Published

on

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kunci keberhasilan menurunkan angka kasus Covid-19 yang tak dimiliki oleh negara lain. Apa itu?

Jokowi menyampaikan hal itu di acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang disiarkan di Youtube Unpar Official, Senin (17/1/2022).

Jokowi menyatakan, kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 56 ribu pada pertengahan Juli 2021. Namun, kasus Covid-19 di Tanah Air hanya ratusan pada Januari 2022.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Covid yang muncul di bulan Mei, pertengahan Juli, yang menyebabkan kengerian dimana-mana saat itu, lorong rumah sakit penuh, halaman rumah sakit penuh, utamanya di Jawa-Bali, kasus harian saat itu saya ingat 56.000,” kenang Jokowi.

Jokowi pun bersyukur kasus Covid-19 di Indonesia perlahan menurun setelah puncak kasus pada Juli 2021. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan kasus Covid-19 ada di angka 855 pada Minggu (16/1/2022).

“Itu pun (855 kasus) sudah naik, yang sebelumnya kita sudah di angka 100-200 (per hari),” katanya.

Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia menurunkan kasus Covid-19 adalah dengan gotong royong. Dia mencotohkan masyarakat Indonesia tak segan memberikan bantuan sembako kepada warga lain yang sedang kesusahan.

“Kenapa kita bisa turunkan drastis dari 56 ribu ke angka 100? Itu karena kita memiliki yg namanya gotong royong, Pancasila kita itu ada disitu. Negara besar tidak memiliki,” jelasnya.

“Mereka tidak punya bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau berikan rumahnya untuk isolasi, karantina, yg berpunya mau memberikan sembako ke yang kesusahan karena pandemi. itu saya lihat betul, implementasi dari Pancasila itu ada,” sambung Jokowi.

Menurut dia, kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 sangat kuat. Jokowi menuturkan pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga organisasi kemasyarakatan bersama-sama mengendalikan penyebaran virus corona.

“Itu yang tidak dimiliki negara lain. Banyak yang kaget kenapa Indonesia bisa tau-tau turun dari 56.000 ke hanya angka-angka 100-an, kuncinya di situ, semua bergerak,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Trending