NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Paspampres Diduga ‘Nodai’ Kostrad Saat KTT G-20 di Bali - mycity.co.id
Connect with us

Nasional

Paspampres Diduga ‘Nodai’ Kostrad Saat KTT G-20 di Bali

Published

on

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres)/Dok. Paspampres

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres)/Dok. Paspampres

mycity.co.id Peristiwa memalukan menodai suksesi KTT G20 di Bali. Pasalnya diduga sudah terjadi tindakan asusila yang dilakukan seorang perwira Paspampres berpangkat mayor terhadap perwira muda perempuan dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) diduga terjadi di Bali pada pertengahan November.

Mayor Paspampres dan perwira muda Kostrad itu berada di Bali dalam rangka tugas pengamanan KTT G20.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsekal Muda (Marsda) Wahyu Hidayat Sudjatmiko buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan anggotanya berpangkat Mayor terhadap perwira muda perempuan dari kesatuan Kostrad. Wahyu menunggu panggilan dari POM TNI agar anggotanya diproses hukum.

“Saya tunggu panggilan dari POM TNI agar anggota saya diproses sisi hukum yang berlaku,” kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (2/12/2022).

Wahyu menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pemerkosaan itu ke proses hukum yang berlaku.

“Nanti biar hukum yang memutuskan,” ujar Wahyu.

Peristiwa terjadi, awalnya mengikuti seleksi petugas pengamanan untuk kegiatan KTT G20 Bali. Mayor Paspampres dan korban diduga sudah kenal sejak proses pelatihan petugas pengamanan KTT G20.

Kasus dugaan pemerkosaan itu terjadi di salah satu hotel di Bali pada 15 November 2022 malam. Mulanya Mayor Paspampres datang ke lokasi korban diduga dengan dalih izin koordinasi.

Korban saat itu disebut sedang tidak enak badan. Mayor Paspampres memerkosanya hingga kemudian korban bangun pada pagi harinya dalam keadaan tidak berbusana. Peristiwa pemerkosaan itu pun membuat korban sangat trauma.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan soal adanya kasus dugaan pemerkosaan Mayor Paspampres terhadap perwira muda Kostrad. Andika meminta anggota Paspampres itu dipecat.

“Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika di Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/12).

“Sudah, sudah proses hukum, langsung,” kata Andika.

Lebih lanjut, Andika Perkasa memastikan kasus tersebut juga sudah ditangani Mabes TNI. Dia menyebut pelaku merupakan Paspampres yang merupakan satuan di bawah Mabes TNI.

“Kalau nggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi III Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI,” tegasnya.

 

Nasional

Jokowi: Jangan Cuma Ngomong Kemerdekaan Pers

Published

on

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

mycity.co.id Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.

“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan, ‘Jangan cuma ngomong kebebasan pers, tetapi pers yang bertanggung jawab,’,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menceritakan apa yang disampaikan Jokowi usai pertemuan tersebut.

Ninik sepakat dengan pernyataan Jokowi itu. Menurutnya tanggung jawab memang beriringan dengan kebebasan pers.

Dia menjelaskan pers perlu terus taat kepasa kode etik yang ada. Selain itu, pers perlu mengingat kembali tugas-tugas mereka di dalam masyarakat.

“Kan pers itu harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” ujar eks Anggota Ombudsman RI tersebut.

Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna.

“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua, bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman,” ujar perempuan yang terpilih jadi Ketua Dewan Pers menggantikan almarhum cendekiawan muslim Azyumardi Azra tersebut.

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444H pada 23 Maret 2023

Published

on

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

mycity.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1444 H. Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti membacakan Maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan awal 1 Ramadhan 1444H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

“Umur bulan Syakban 1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 M. Jadi mulai tarawih, Rabu malam,” ungkap Sayuti dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023).

Dia mengatakan, terkait Syawal 1444 H yang merupakan Idul Fitri, Sayuti mengatakan pada Kamis Legi 29 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.

Sayuti menjelaskan bahwa tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta +01° 47 58″ dengan demokrasi hilal sudah wujud. DIi seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan sudah berada di atas ufuk.

“Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” kata dia.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga menetapkan bulan Zulhijah 1444 Hijriah. Dimana 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023 M.

Hari Arafah (9 Zulhijah) ditetapkan jatuh pada Selasa Wage, 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 mendatang.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka PP Muhammadiyah menetapkan:

1 Ramadan 1444H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat pahing 21 April 2023 M, dan 1 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Senin 19 Juni 2023 M.

Untuk Hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023M dam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 M.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap dia.

Continue Reading

Nasional

Komisi II DPR RI: Tahapan Telah Dimulai sejak 14 Juni 2022

Published

on

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

mycity.co.id Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pasti terlaksana sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan bersama. DPR dan pemerintah berkomitmen mewujudkan pesta demokrasi sekaligus menepis kabar burung soal penundaan Pemilu di kalangan publik.

Melalui konfirmasi dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Pemilu setahun mendatang itu dipastikan takkan delay apalagi batal. Guspardi juga membantah isu ini datang dari tubuh pemerintahan.

“Saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” ujarnya dalam siaran pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Guspardi Gaus lebih lanjut menjelaskan, konstitusi tidak menghimpun konsep penundaan Pemilu. Hal ini lantaran jika Pemilu ditunda, maka langkah tersebut sama saja mencederai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menekankan kembali bahwa seluruh fraksi di Komisi II tidak punya keinginan untuk menunda Pemilu 2024, yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan UUD 1945.

“Anggaran Pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu,” ujarnya.

Guspardi menambahkan, bukan hanya Komisi II DPR RI, melainkan semua partai di institusi DPR punya cita dan komitmen yang sama. Pemilu, kata dia, bagaimanapun harus digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebelumnya, selaras dengan pernyataan Komisi II DPR RI, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilu 2024 pasti akan terlaksana. Persiapan dan langkah-langkah awal bahkan sudah mulai dilaksanakan.

Kepastian ini dia tegaskan mengingat masih banyaknya desas-desus aneh menyangkut keberlangsungan agenda nasional tersebut. Terutama terkait 3 periode Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun, ia menambahkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas hal-ihwal di luar kepastian gelaran pemilu setahun mendatang.

“Jadi, saya katakan, saya jamin, pemilu itu tahun 2024 jadi. Kalau di luar itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik,” ucapnya, Selasa, 31 Januari 2023.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang telah memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

“Presiden memastikan Pemilu 2024 berjalan dan dia sudah memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan sebagainya. Kalau dari sudut Pemerintah, Presiden firm (pastikan) ada Pemilu 2024,” kata Mahfud usai audiensi bersama MPR for Papua di Jakarta.

Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas membahas Pemilu yang digagas oleh presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Continue Reading
Advertisement

Trending