Connect with us

Nasional

Pantau Pelanggar Lalin, 244 Tilang Elektronik Rilis Besok

Published

on

Polri bakal meresmikan tambahan 244 titik kamera tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE) di 12 Polda pada Selasa (23/3). Kamera ini bukan hanya memantau pelanggar lalu lintas, tetapi juga digunakan untuk pengawasan tindak kejahatan lainnya.

Polda Metro Jaya mendapatkan jatah kamera ETLE paling banyak, yakni 98 titik. Selain itu 55 titik ditempatkan di Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Jambi delapan titik, Polda Lampung lima titik, Polda Riau lima titik, Polda DIY empat titik, dan Polda Banten satu titik.

Basis cara kerja sistem ETLE seperti CCTV yang bisa merekam kejadian pelanggaran. Namun kamera ini punya kecanggihan sebab bisa menangkap dengan jelas pelat nomor kendaraan sampai wajah pelanggar, bahkan saat malam hari menggunakan bantuan cahaya khusus.

Selain itu kamera ETLE juga berguna memantau kejahatan lain, seperti halnya yang terjadi pada kasus pesepeda yang tertabrak sedan hitam di Bundaran Hotel pada 13 Maret. ETLE berhasil merekam kejadian kemudian rekaman dianalisa hingga membantu kepolisian menangkap pelaku kurang dari 24 jam.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

“Tidak ada lagi pelaku kejahatan yang aman berada di jalan, karena dalam waktu dekat, tanggal 23 Maret, 244 kamera ETLE tergelar dan diresmikan dan berfungsi secara aktif,” kata Analis Kebijakan Madya Direktorat Penegakan Hukum Kors Lalu Lintas Polri Kombes Pol. Dodi Darjanto seperti dilansir dari Antara, Senin (22/3).

Sistem ETLE juga sedang diintegrasikan dengan data base Direktorat Reserse Kriminal Umum buat menambah kemampuannya mendeteksi kejahatan. Apabila sudah terkoneksi, sistem ETLE juga bisa mengetahui banyak hal seperti penggunaan mobil hasil curian.

Sistem ETLE merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang sudah mengatakan ingin menghapus cara tilang manual. Selain itu Listyo juga menjelaskan sistem ETLE bisa memangkas korupsi oknum aparat.

“Secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLE. Ke depan, saya berharap anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri,” ujar Listyo.

Nasional

Tahun 2023, Tenaga Honorer Instansi Pemerintahan Dihapus

Published

on

Menpan RB Tjahjo Kumolo
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023. Kabar itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Peuyeum, Si Manis Ikonik Kota Bandung yang Disukai Orang Eropa
  2. 8 Makanan yang Mendadak Viral Selama Pandemi Covid-19
  3. Sambel Colek Ikan Wader, Hidangan Para Raja Majapahit

Tjahjo menegaskan hanya ada dua status pegawai pemerintah mulai 2023. Keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya.

Tjahjo menambahkan pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK pada 2022 untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Untuk, sambung Tjahjo, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Fadli Zon: Nama Nusantara untuk IKN Tak Cocok, Lebih Cocok Dinamakan Jokowi

Published

on

Fadli Zon

Nama Nusantara yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru dinilai tak cocok oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Lewat sebuah cuitan di aku Twitternya @fadlizon, Fadli Zon menilai Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih cocok diberi nama “Jokowi), sama dengan Ibu Kota Kazakhstan, Nursultan.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)”, ujarnya.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Menurut Fadli, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Karenanya, dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lg ada Wawasan Nusantara,” kata Fadli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan Jokowi menggugurkan 80 nama sebelum akhirnya memilih nama Nusantara.

“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2022).

Suharso menyatakan, dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.

Suharso membeberkan, nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara.

“Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali,” ucap Suharso.

Menurutnya, dari hasil konsultasi dengan ahli bahasa ada dua alternatif yang muncul agar tidak ada pengulangan terkait nama IKN ini. Dimana nantinya nama IKN akan dihilangkan.

“Ada 2 alternatif IKN Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selanjutnya, IKN itu dihilangkan menjadi ibu kota negara yang bernama nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi,” jelasnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Ungkap Kunci Sukses Berantas Covid-19 yang Tak Dimiliki Negara Lain

Published

on

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kunci keberhasilan menurunkan angka kasus Covid-19 yang tak dimiliki oleh negara lain. Apa itu?

Jokowi menyampaikan hal itu di acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang disiarkan di Youtube Unpar Official, Senin (17/1/2022).

Jokowi menyatakan, kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 56 ribu pada pertengahan Juli 2021. Namun, kasus Covid-19 di Tanah Air hanya ratusan pada Januari 2022.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Covid yang muncul di bulan Mei, pertengahan Juli, yang menyebabkan kengerian dimana-mana saat itu, lorong rumah sakit penuh, halaman rumah sakit penuh, utamanya di Jawa-Bali, kasus harian saat itu saya ingat 56.000,” kenang Jokowi.

Jokowi pun bersyukur kasus Covid-19 di Indonesia perlahan menurun setelah puncak kasus pada Juli 2021. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan kasus Covid-19 ada di angka 855 pada Minggu (16/1/2022).

“Itu pun (855 kasus) sudah naik, yang sebelumnya kita sudah di angka 100-200 (per hari),” katanya.

Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia menurunkan kasus Covid-19 adalah dengan gotong royong. Dia mencotohkan masyarakat Indonesia tak segan memberikan bantuan sembako kepada warga lain yang sedang kesusahan.

“Kenapa kita bisa turunkan drastis dari 56 ribu ke angka 100? Itu karena kita memiliki yg namanya gotong royong, Pancasila kita itu ada disitu. Negara besar tidak memiliki,” jelasnya.

“Mereka tidak punya bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau berikan rumahnya untuk isolasi, karantina, yg berpunya mau memberikan sembako ke yang kesusahan karena pandemi. itu saya lihat betul, implementasi dari Pancasila itu ada,” sambung Jokowi.

Menurut dia, kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 sangat kuat. Jokowi menuturkan pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga organisasi kemasyarakatan bersama-sama mengendalikan penyebaran virus corona.

“Itu yang tidak dimiliki negara lain. Banyak yang kaget kenapa Indonesia bisa tau-tau turun dari 56.000 ke hanya angka-angka 100-an, kuncinya di situ, semua bergerak,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Trending