Connect with us

Nasional

Nama Pejabat Negara yang Pernah Ditahan di Lapas Tangerang

Published

on

Foto Ilustrasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Si Jago Merah Melalap Dahsyat Lapas Klas I Tangerang, Banten, pada Rabu (08/09/2021) dini hari Kemarin. Sebanyak 41 orang yang merupakan warga binaan tewas akibat insiden itu.

Tetapi, tahukah Anda, ada beberapa pejabat penting pernah menjalani masa tahanan di Lapas Tangerang?

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Berikut nama pejabat negara yang pernah ditahan di Lapas Tangerang.

Berikut ini daftarnya:

1.Antasari Azhar

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, bebas bersyarat, Kamis (10/11/2016) dari Lapas Tangerang setelah menjalani dua pertiga masa pidana.

Pada tahun 2009, Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.

2. Ismunandar

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kutai Timur, Ismunandar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada Kamis (26/8/2021).

Ismunandar merupakan terpidana perkara suap terkait pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020.

3. Irgan Chairul Mahfiz

Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan anggota DPR Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.

Irgan merupakan terpidana kasus korupsi terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

4. Desi Arryani

Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Desi Arryani ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tangerang.

Mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu terbukti melakukan korupsi dalam pelaksanaan kasus subkontraktor fiktif pada 41 proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

5. Sri Wahyumi

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, Senin (26/10/2020) lalu.

Sri Wahyumi dalam putusan peninjauan kembali divonis 2 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

KPK menyebut Sri Wahyumi memperjualbelikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya kepada pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

6. Pinangki Sirna Malasari

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) melakukan eksekusi terhadap terpidana Pinangki Sirna Malasari ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun dan hukuman pidana kurungan selama enam bulan. Pinangki merupakan terpidana kasus pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk Djoko Tjandra.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending