Connect with us

Uncategorized

Mulai Besok! Ini Aturan Baru & Syarat Naik KRL

Published

on

Commuter Line

Setelah mengalami penurunan dalam penyebaran Covid 19, kewajiban melampirkan Surat Tanda Registrasi Bekerja (STRP) sebagai syarat perjalanan darat selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut.

Ketentuan ini berlaku di wilayah PPKM level 4, 3, dan 2. Dengan demikian, STRP kini dinyatakan tak lagi berlaku sebagai syarat perjalanan darat selama masa PPKM.

Syarat naik KRL terbaru ini sesuai dengan Surat Edaran dari Satuan Tugas Penangana Covid-19 Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 6 September 2021.

Baca Juga :

  1. Diterkam Buaya Saat Menyelam Bersama Ayahnya, Bocah 8 Tahun di Kaltim Tewas
  2. Terduga Korban Pelecehan Seksual KPI Jalani Tes Psikis Hari Ini
  3. Desa Adat Bawomataluo yang Terkenal Di Nias

“Mencabut ketentuan untuk melampirkan STRP dan menambahkan ketentuan bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri serta semua operator moda transportasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” bunyi ketentuan SE tersebut, seperti dikutip Selasa (7/9/2021).

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam Addendum tersebut menegaskan setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat jalan untuk menunjukan surat vaksin.

Pihak KAI Commuter Line masih memberikan masa transisi hingga 10 September 2021. Namun STRP atau surat tugas tak lagi berlaku untuk naik KRL mulai 11 September 2021

Sementara bagi setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk memeriksa hasil tes RT PCR atau rapid test antigen warga yang menunjukkan hasil negatif, serta menunjukkan apakah warga tersebut sudah divaksinasi.

“Mulai esok hingga Jumat adalah masa transisi sehingga surat-surat dokumen perjalanan ataupun sertifikat vaksin dapat diterima untuk menggunakan KRL. Selanjutnya mulai Sabtu (11/9) dokumen perjalanan yaitu STRP, surat tugas, surat keterangan kerja, maupun surat dari pemerintah setempat sudah tidak berlaku lagi sebagai syarat untuk naik KRL karena harus menunjukkan sertifikat vaksin,” kata Anne.

Uncategorized

Ikan Hias, Ladang Cuan Baru Indonesia di Kancah Internasional

Published

on

Ikan Hias

Bukan hanya Kelapa Sawit, Indonesia ternyata memiliki bidang komoditas lain yang tak terduga untuk ekspor. Komoditi itu adalah ikan hias.

Hal itu bukannya tanpa alasan. Berdasarkan data trademap yang dipublikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di sepanjang tahun 2016-2019 Indonesia berada di peringkat keempat sebagai eksportir ikan hias dunia setelah Jepang, Singapura, dan Spanyol.

Produksi ikan hias di Indonesia juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Alhasil, Indonesia mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Produksi ikan hias yang berada di angka 1,19 miliar ekor pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,22 miliar ekor di tahun 2018. Peningkatan signifikan juga kembali terjadi di tahun 2019 menjadi 1,68 miliar ekor yang menghasilkan nilai ekspor mencapai Rp19,81 triliun.

Karena hal tersebut, tak heran jika Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, bahwa komoditas ikan hias menjadi salah satu andalan Indonesia dalam menopang perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

  1. Drone Israel Ditembak Jatuh Hizbullah di Lebanon
  2. Taliban Ancam Balik Amerika Serikat
  3. Demi Tingkatkan Perdagangan, Menteri Luar Negeri Israel Kunjungi Bahrain

Berkaca dari hal itu, potensi ekspor ikan hias terlihat amat menjanjikan. Nyatanya, bisnis ikan hias justru meningkat saat pandemi nyatanya dirasakan oleh salah satu Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang berada di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

“Di masa pendemi seperti ini, budidaya ikan hias tidak pernah mengalami penurunan, malahan mengalami kenaikan. Alhamdulillah dari semenjak awal pandemi, harga ikan hias bisa naik sampai 100 persen” ujar Lukman Hakim selaku Ketua Pokdakan Cibinong Mandiri, dalam sebuah video yang dimuat pada kanal YouTube Kementerian KKP.

Ikan Hias

Bukti kepopuleran ikan hias sebagai komoditas ekspor datang dari Bali. Berdasarkan laporan terakhir dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) KKP Denpasar, tercatat bahwa selama bulan Agustus 2021 saja, ada sebanyak 414.190 ekor ikan hias yang telah berhasil menjangkau pasar global, dengan nilai nominal mencapai Rp3,45 miliar.

Kaitannya dengan julukan primadona ekspor, angka pengiriman dari ikan hias terbukti lebih tinggi dibanding jumlah ekspor ikan hidup lainnya seperti benih kerapu yang hanya mencapai angka 67 ribu ekor dan siput hias sebanyak 40,4 ribu ekor.

Adapun pendistribusian dari komoditas ini ternyata dilakukan dengan melalui sebanyak 836 kali pengiriman yang dilakukan oleh Balai KIPM setempat, bersamaan dengan pendistribusian komoditas ekspor jenis ikan lainnya.

Disebutkan bahwa lima destinasi ekspor ke mancanegara yang berasal dari Bali yaitu Amerika Serikat, Taiwan, Australia, Tiongkok, dan Jepang. Sedangkan berdasarkan kondisi pasarnya sendiri, jenis ikan hias yang paling banyak diekspor di antaranya terdiri dari arwana, arwana jardini, maskoki, koi, dan cupang hias.

Meski begitu, angka ekspor ikan hias yang telah dicapai di bulan Agustus tersebut nyatanya menurun dibanding periode dan waktu yang sama pada tahun 2020 lalu. Bisa diduga, kendala mobilitas karena pandemi menjadi alasan kuat dari adanya penurunan yang terjadi, terutama dalam hal transportasi untuk pengangkutan ikan hias ke negara tujuan.

“Kalau permintaan ikan masih banyak, stok ikan di Benoa juga banyak. Masalah kami hanya di transportasi.” ungkap Anwar, selaku Kepala Balai KIPM Bali.

Namun, ternyata masih ada beberapa kendala agar ikan hias bisa menjadi komoditi ekspor. Satu-satunya permasalahan hanyalah dari segi transportasi, yang disebut menjadi hal utama dalam menghambat pendistribusian komoditas satu ini untuk bisa dikirimkan secara lancar ke berbagai negara pemesan.

Ikan Hias

Padahal, dalam pendistribusian komoditas ekspor berupa binatang hidup seperti ikan hias, waktu pengiriman yang singkat justru sangat dibutuhkan. Berdasarkan segala penjelasan di atas, Pemerintah Indonesia tampaknya harus membuka mata terkait potensi ikan hias sebagai komoditi ekspor.

Continue Reading

Uncategorized

Gubernur Gorontalo Minta Jokowi Evaluasi Sikap Risma

Published

on

Video yang merekam Menteri Sosial Tri Rismaharini marah-marah viral di media sosial. Kemarahan Risma berkaitan dengan data penerima bantuan sosial di Gorontalo.

Peristiwa itu terjadi saat Risma menggelar rapat tertutup dengan Forkopimda tentang pemadanan data Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tuani (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Dalam video itu, terlihat Mensos Risma bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk seorang pria yang duduk agak jauh darinya menggunakan pena.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Pria yang ditunjuk itu rupanya seorang petugas PKH Gorontalo. Kemarahan Risma dipicu soal tudingan pencoretan data keluarga penerima manfaat (KPM) oleh Kemensos. Namun setelah dicek di data bansos, ternyata KPM tersebut masih terdaftar di Kemensos.

Risma pun menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mencoret data KPM di PKH.

Kemarahan Risma semakin memuncak ketika ada data penerima PKH yang dicoret sebagai KPM dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lantaran saldo rekeningnya nol rupiah.

Sikap emosional Menteri Sosial Tri Rismaharini itu rupanya menyinggung perasaan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Rusli menilai sikap Menteri Sosial itu tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu, Risma adalah seorang menteri yang seharusnya memberi contoh bagaimana seorang pejabat negara bersikap.

“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh yang tidak baik,” ujar Rusli Habibie, Jumat (1/10).

Menurutnya , Risma perlu menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang.

“Pangkat, jabatan harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini semua kita tinggalkan. Kalaupun dia salah, ya dikoreksi,” kata Rusli Habibie.

Gubernur Gorontalo pun meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi sikap Risma yang selalu emosional. Apalagi rekaman video yang terjadi di Gorontalo itu menjadi viral dan menghebohkan warga.

Meskipun begitu, Rusli mengaku bisa memahami laporan pendamping PKH yang menyulut emosi.

“Pendamping PKH itu menyampaikan kepada ibu menteri ada nama-nama ini saldonya kosong karena informasinya sudah dicoret. Itu yang bikin naik darahnya,” jelas Rusli Habibie.

Namun, ia tidak setuju dengan cara Menteri Sosial merespon laporan itu.

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” katanya tegas.

Continue Reading

Uncategorized

Jadi Tersangka, KPK Tunggu Kedatangan Azis Syamsuddin Besok

Published

on

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK – voi.id

Berbagai sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benarkan bahwa Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lampung Tengah, Lampung.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, masih enggan memastikan status tersangka Azis.

“KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Ali Fikri, dikutip dari detik, Kamis (23/9).

Baca Juga:

  1. Luhut: Jawa Bali Kini Tidak Ada Daerah yang Masuk Level 4
  2. Resmi! Jokowi Bubarkan 3 BUMN
  3. Wanita Afganistan Protes Menuntut Haknya

Fikri mengatakan tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti, dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung.

“KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti,” ungkapnya.

“Pengumuman tersangka akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan,” sambungnya Fikri.

Kemudian, Firli menyampaikan bahwa kedatangan Azis Syamsudin pada Jumat (24/9) dinantikan oleh penyidik. Ia berharap Azis tidak mangkir.

“Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara. Kita berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,” jelasnya, dikutip dari cnnindonesia, Kamis (23/9).

Sebelumnya, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya disebutkan Azis Syamsudin meminta bantuan kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkan dan Aliza Gunado soal penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Jaksa KPK pada surat dakwaan itu menyebutkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp3.099.887.000 dan USD36.000 ke AKP Robin dan rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain.

Continue Reading

Trending