Connect with us

Nasional

Mudik 2021 Dilarang, Minat Staycation Berpotensi Meningkat

Published

on

Ilustrasi Staycation

Pemerintah secara resmi melarang mudik 2021 mulai 6 sampai 17 Mei. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memprediksi staycation meningkat. Pemerintah telah menetapkan larangan mudik pada Idul Fitri 2021. Namun minat untuk staycation bisa jadi meningkat.

“Mungkin ada kondisi yang lebih baik kalau bicara staycation, mungkin ada sedikit peningkatan (dibandingkan tahun lalu), kata Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani.

Sudah dimulainya proses pemberian vaksin COVID-19 kepada sebagian masyarakat, termasuk tenaga kesehatan dan orang-orang lanjut usia, bisa jadi mempengaruhi keberanian masyarakat untuk staycation.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Kendati demikian, saat ini pihaknya belum melihat ada efek berarti antara larangan mudik dengan peningkatan jumlah staycation. Belum terlihat ada peningkatan karena masyarakat belum mulai membuat pemesanan.

Tahun lalu, larangan mudik tidak sontak mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih staycation. Ada kemungkinan orang-orang beralih liburan di hotel, tapi ada juga kemungkinan orang tetap berada di rumah saja.

“Tahun ini kita tidak tahu persis, mungkin nanti lebih berimbas ke daerah-daerah yang sifatnya resort,” ujar Hariyadi.

Larangan mudik tahun ini akan membuat kondisi sama seperti libur lebaran tahun lalu. Ekspektasi daerah-daerah yang biasa menjadi daerah tujuan wisata untuk mendapat pemasukan akhirnya tidak terpenuhi karena sumber pemasukan mereka berkurang akibat keterbatasan ruang gerak masyarakat.

“Yang jelas bukan hanya sektor hotel, tapi akan berimbas ke sektor lain, retail pasti terpukul, transportasi juga,” katanya.

Dalam kondisi normal sebelum pandemi, hotel-hotel yang berada di tempat tujuan orang-orang biasa mudik sambil berwisata seperti Bandung, Solo, Malang dan Yogyakarta rata-rata punya tingkat okupansi 70-90 persen saat libur lebaran. “Kalau sekarang mungkin hanya separuhnya,” kata dia.

Agen wisata sudah mulai mempromosikan mengganti suasana dari bekerja dari rumah menjadi bekerja dari hotel. Dia belum tahu apakah hal tersebut bisa diadaptasi bulan depan sehingga masyarakat bisa tertarik untuk melewatkan bulan puasa di hotel.

“Yang kita lihat, orang lebih tertarik untuk ke luar kota kalau work from hotel, bukan di tempat yang sama dengan rumahnya, jadi cenderung ke luar kota.”

Saat ini, yang paling penting adalah menggerakkan orang untuk mau beraktivitas. Itulah alasannya PHRI dan Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menggandeng AirAsia Indonesia untuk meluncurkan paket liburan terjangkau sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi.

Kerja sama PHRI dengan INACA resmi dimulai pada 27 Agustus 2020 dan program paket liburan tersebut merupakan gabungan antara penjualan tiket pesawat AirAsia tujuan domestik dengan pilihan hotel-hotel yang merupakan anggota PHRI, khususnya di destinasi-destinasi wisata yang diterbangi maskapai tersebut.

Promosi yang telah diluncurkan adalah paket perjalanan ke Danau Toba melalui Medan atau mengunjungi Mandalika di Lombok dengan harga mulai Rp699 ribu, termasuk tiket penerbangan pulang pergi dari Jakarta dan menginap di hotel selama 2 hari dan 3 malam.

“Kami lihat dulu ada gerakan atau tidak, kalau memang banyak yang berminat, kami akan pertimbangkan lebih lama lagi durasi tinggalnya,” ujar dia.

Dia menambahkan Pulau Bali menjadi prioritas agar kembali pulih karena selama ini pendapatan terbesarnya dari wisatawan mancanegara yang belum bisa leluasa masuk akibat pembatasan.

Nasional

Buntut Pernyataannya Soal Bahasa Sunda, Arteria Dahlan Meminta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Jawa Barat

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Politikus PDIP yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya meminta Jaksa Agung yang memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat.

Arteria Dahlan menyampaikan permintaan maaf itu dan klarifikasi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” katanya.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Terkait pernyataanya itu, Arteria Dahlan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke PDIP dan mengaku siap menanggung segala sanksi atas perbuatannya itu di Rapat Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai,” tegas dia.

Arteria mengaku telah belajar dari kasus tersebut. Ia juga berterima kasih kepada setiap kritik atas ucapannya yang telah menyinggung masyarakat Jawa Barat, terutama suku Sunda.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

Menyakiti Hati Orang Sunda, Masyarakat Adat Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke Polisi

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Buntut pernyataannya yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat DPR, Politikus PDIP, Arteria Dahlan, dilaporkan ke pihak berwajib.

Laporan itu dilayangkan Majelis Adat Sunda bersama perwakilan Adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundanan ke Polda Jabar hari ini, Kamis (20/1/2022).

“Iya, kami hari ini melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di Youtube dan media sosial meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda,” kata Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein di Mapolda Jabar, Kota Bandung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Ari Mulia Subagja menyatakan bahwa kata-kata yang dilontarkan Arteria Dahlan di Gedung DPR amat menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Dia menyayangkan Arteria tidak menghormati. Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya melarang bahasa daerah. Serta UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lebih jauh Ari menuturkan, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda. Namun juga suku lain di Indonesia.

“Hari ini mungkin nasib jeleknya lagi menimpa orang Sunda diperlukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari suku bangsa lain bakal diperlakukan hal yang sama,” tegas dia.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

PKN: Jokowi Baik dan Berani Ambil Risiko!

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

Menurut Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), pemerintahan Jokowi sudah cukup baik. Selain itu, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil risiko.

Partai yang dikomandani oleh loyalis Anas Urbaningrum, dan dipimpin I Gede Pasek Suardika ini didirikan pada tanggal 29 Okteber 2020. Setelah itu, partai ini baru saja diresmikan oleh Kemenkumham pada 7 Januari 2022. PKN memberikan harapan kepada bangsa ini untuk membangun partai politik berdasarkan demokrasi pancasila.

Partai politik ini nantinya untuk membangkitkan kembali spirit Nusantara di masa lalu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemuda berjiwa nasionalisme yang tinggi dan cerdas, sebagai calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

PKN, untuk saat ini mendukung penuh pemerintah. Dengan catatan, pemerintah mengambil kebijakan yang baik untuk rakyat dan menguntungkan rakyat. Sistem pemerintahan seperti itu lah, yang sangat partai ini dukung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

PKN juga melihat pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi berjalan dengan baik, dan Jokowi termasuk berani dalam mengambil keputusan serta berani ambil risiko. Seperti dalam sesi wawancara mycity.co.id  dengan Sekjen PKN Sri Mulyono  (19/1/2022), Dirinya mengatakan bahwa, “Pemerintahan Jokowi cukup baik, dan beliau cukup berani mengambil keputusan meski berisiko. Seperti keputusan pemindahan ibu kota, misalnya.”

Sri Mulyono juga memberikan tanggapannya terkait dengan nama Ibu kota yang baru. Menurutnya, nama Ibu kota dengan nama Nusantara yang berarti sama dengan nama partai politiknya, adalah sesuatu yang sangat positif. Ia menyimpulkan bahwa ini mungkin merupakan alam semesta yang juga turut mendukung, untuk kedepannya agar PKN dapat semakin menusantara atau berjaya. Baginya, tidak ada sesuatu yang kebetulan.

“Dan keputusan nama Ibu kota baru ini sangat baik, dan diharapkan memberikan efek positif kepada Partai Kebangkitan Nusantara. Mudah-mudahan hal ini bertanda baik, dengan diresmikannya nama Ibu kota baru yang bernama Nusantara juga.” Ucap Sri Mulyono.

Tidak hanya itu, menurutnya juga kebijakan Jokowi soal Indonesia yang tidak boleh mengekspor nikel mentah, merupakan kebijkan yang sangat hebat, dan wajib didukung. Akan tetapi di sisi lain ada kebijakan yang perlu dikritisi. Seperti kebijakan terkait Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja, yang ia anggap hanya memanjakan atau menguntungkan para perusahaan atau pengusaha besar saja.

Continue Reading

Trending