Connect with us

Nasional

Moeldoko : Tak Ada Hukum Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas

Published

on

Mantan Panglima TNI, Moeldoko.

Beberapa waktu lalu, DPP Projo mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperbarui semangat yang produktif dalam masa pandemi Covid-19 dan menyambut perubahan pasca pandemi.

Dewan Pembina Projo, Moeldoko mengatakan, Projo tidak akan berhenti bergerak dan terus memacu semangat.

Ketika dilihat dari sisi corporate culture yang dibangun, Budi Arie cs dinilainya berhasil menunjukkan jati diri.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

“Kalau orang melihat, itu pasti Projo. Dari internal juga kita mengatakan, ini gua Projo,” ujar Moeldoko saat acara peresmian renovasi Kantor DPP Projo di kawasan Perdatam, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021) sore.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak menginginkan satu pun orang Indonesia yang tertinggal. Karena itu pemerintah antara lain serius menangani masalah stunting dan menggenjot KIP.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi mengharapkan Indonesia yang demokratis. Demokrasi sebagai alat bukan tujuan, dengan aspek HAM dan lingkungan mendapat fokus dalam pembangunan.

Moeldoko juga menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

“Tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas dia.

Moeldoko kembali menekankan bahwa Indonesia sedang menghadapi revolusi Industri 4.0, di mana Presiden Jokowi sangat mengupayakan Indonesia bisa survive.

Sementara untuk Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 600 triliun. “Kata Presiden itu bisa untuk membangun dua ibu kota negara,” jelas dia.

Moeldoko mengatakan, dalam penanganan Covid-19, Projo mesti mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Jika ada masyarakat yang belum menerima vaksin, segera akan ditangani.

“Saya ingin teman-teman menyuarakan ini. Perjuangan tidak pernah sia-sia,” kata Moeldoko menandaskan.

Sementara itu, Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, sekarang momentum untuk bergerak kembali setelah setahun lebih pandemi Covid-19.

Beliau menjelaskan, Projo lahir dari gerak dinamis rakyat, di mana dalam Kongres Projo 2019, temanya bergerak untuk maju.

“Maka pada 2024 nanti, Projo akan tetap setia di garis rakyat,” kata Budi Arie Setiadi di tempat yang sama.

Menurutnya, Projo diklaim bisa mewarnai pemerintahan juga di BUMN sebagai komisaris-komisaris atau direksi dari pusat sampai daerah.

“Projo still together, still going strong,” tegas Budi Arie.

Nasional

Tahun 2023, Tenaga Honorer Instansi Pemerintahan Dihapus

Published

on

Menpan RB Tjahjo Kumolo
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023. Kabar itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Peuyeum, Si Manis Ikonik Kota Bandung yang Disukai Orang Eropa
  2. 8 Makanan yang Mendadak Viral Selama Pandemi Covid-19
  3. Sambel Colek Ikan Wader, Hidangan Para Raja Majapahit

Tjahjo menegaskan hanya ada dua status pegawai pemerintah mulai 2023. Keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya.

Tjahjo menambahkan pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK pada 2022 untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Untuk, sambung Tjahjo, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Fadli Zon: Nama Nusantara untuk IKN Tak Cocok, Lebih Cocok Dinamakan Jokowi

Published

on

Fadli Zon

Nama Nusantara yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru dinilai tak cocok oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Lewat sebuah cuitan di aku Twitternya @fadlizon, Fadli Zon menilai Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih cocok diberi nama “Jokowi), sama dengan Ibu Kota Kazakhstan, Nursultan.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)”, ujarnya.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Menurut Fadli, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Karenanya, dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lg ada Wawasan Nusantara,” kata Fadli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan Jokowi menggugurkan 80 nama sebelum akhirnya memilih nama Nusantara.

“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2022).

Suharso menyatakan, dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.

Suharso membeberkan, nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara.

“Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali,” ucap Suharso.

Menurutnya, dari hasil konsultasi dengan ahli bahasa ada dua alternatif yang muncul agar tidak ada pengulangan terkait nama IKN ini. Dimana nantinya nama IKN akan dihilangkan.

“Ada 2 alternatif IKN Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selanjutnya, IKN itu dihilangkan menjadi ibu kota negara yang bernama nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi,” jelasnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Ungkap Kunci Sukses Berantas Covid-19 yang Tak Dimiliki Negara Lain

Published

on

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kunci keberhasilan menurunkan angka kasus Covid-19 yang tak dimiliki oleh negara lain. Apa itu?

Jokowi menyampaikan hal itu di acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang disiarkan di Youtube Unpar Official, Senin (17/1/2022).

Jokowi menyatakan, kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 56 ribu pada pertengahan Juli 2021. Namun, kasus Covid-19 di Tanah Air hanya ratusan pada Januari 2022.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Covid yang muncul di bulan Mei, pertengahan Juli, yang menyebabkan kengerian dimana-mana saat itu, lorong rumah sakit penuh, halaman rumah sakit penuh, utamanya di Jawa-Bali, kasus harian saat itu saya ingat 56.000,” kenang Jokowi.

Jokowi pun bersyukur kasus Covid-19 di Indonesia perlahan menurun setelah puncak kasus pada Juli 2021. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan kasus Covid-19 ada di angka 855 pada Minggu (16/1/2022).

“Itu pun (855 kasus) sudah naik, yang sebelumnya kita sudah di angka 100-200 (per hari),” katanya.

Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia menurunkan kasus Covid-19 adalah dengan gotong royong. Dia mencotohkan masyarakat Indonesia tak segan memberikan bantuan sembako kepada warga lain yang sedang kesusahan.

“Kenapa kita bisa turunkan drastis dari 56 ribu ke angka 100? Itu karena kita memiliki yg namanya gotong royong, Pancasila kita itu ada disitu. Negara besar tidak memiliki,” jelasnya.

“Mereka tidak punya bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau berikan rumahnya untuk isolasi, karantina, yg berpunya mau memberikan sembako ke yang kesusahan karena pandemi. itu saya lihat betul, implementasi dari Pancasila itu ada,” sambung Jokowi.

Menurut dia, kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 sangat kuat. Jokowi menuturkan pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga organisasi kemasyarakatan bersama-sama mengendalikan penyebaran virus corona.

“Itu yang tidak dimiliki negara lain. Banyak yang kaget kenapa Indonesia bisa tau-tau turun dari 56.000 ke hanya angka-angka 100-an, kuncinya di situ, semua bergerak,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Trending