Connect with us

Polhukam

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (25/11/2021), mengeluarkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional dan membutuhkan revisi.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Sebelum diperbaiki UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan.

Meski demikian, MK hanya meminta agar UU itu segera direvisi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun sejak putusan ini dibacakan.”Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen,” tambah putusan itu.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Polhukam

Kapal Perang Rusia Mendadak Masuk ke Perairan Indonesia, Ada Apa?

Published

on

kapal perang Rusia
kapal perang Rusia

Angkatan Laut Rusia berencana menggelar latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Rencananya, latihan tersebut berlangsung pada 1-3 Desember 2021.

Ini menjadi kali pertama Angkatan Laut Rusia menggelar latihan bersama dengan negara ASEAN. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, latihan itu akan diadakan di wilayah perairan utara pulau Sumatera.

“Kapal anti kapal-selam besar, Admiral Panteleyev, akan menghadiri latihan itu dari sisi Rusia,” ujarnya kepada Sputnik dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Latihan ini sendiri diadakan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara ASEAN dan Rusia. Ide mengenai latihan ini sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan Rusia-ASEAN pada 28 Oktober lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga beberapa proyek kerjasama strategis antara kedua pihak. Ivanov menambahkan bahwa latihan ini akan langsung diresmikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto di atas kapal Admiral Panteleyev.

“Latihan ini bertujuan untuk melatih AL Rusia dan AL ASEAN dalam bekerjasama menciptakan keamanan maritim bagi lalu lintas komersial,” tambahnya.

Rusia sendiri diketahui telah berhubungan erat dengan ASEAN semenjak 1996. Pada 2016 lalu, hubungan antar kedua pihak dinaikkan ke status kerjasama strategis. Ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan rencana aksi bersama di Sochi.

Admiral Pateleyev sendiri bukan kapal perang biasa. Armada tempur buatan tahun 1987 itu memiliki beberapa kemampuan pengangkutan amunisi tempur.

Amunisi yang dikandung kapal itu adalah tabung peluncur SS-N-14. Dibantu radar bawah laut, SS-N-14 mampu diluncurkan secara vertikal dengan jarak 55 kilometer serta kecepatan jelajah 0.9 Mach.

Untuk kedalaman, kapal itu mampu untuk melumpuhkan sasaran yang berada hingga 500 meter di bawah permukaan laut.

Continue Reading

Polhukam

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, Ini Tanggapan Pemerintah

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (25/11/2021),memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digagas Pemerintah dan DPR inkonstitusional.

Hal ini ditegaskan Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusannya.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Terkait putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghargai putusan MK dan akan mengikuti segala putusan yang disampaikan.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud,” ujarnya dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan ini. Sehingga Airlangga berharap dalam pelaksanaannya nanti lebih baik.

“Putusan MK telah menyatakan UU ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata dia.

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Continue Reading

Polhukam

Hukum Penjara 1 Tahun Istri yang Memarahi Suami Mabuk, Jaksa & Polisi Dicopot

Published

on

kasus ibu marahi suami mabuk
kasus ibu marahi suami mabuk

Tuntutan satu tahun yang diberikan penegak hukum terhadap perempuan berinisial V yang memarahi suaminya yang mabuk di Karawang, Jawa Barat, berujung pencopotan, mulau dari polisi sampai jaksa.

Sembilan orang Jaksa diperiksa Kejaksaan Agusng terkait tuntutan 1 tahun penjara terhadap V yang dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis yakni mengomeli suaminya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga memutasi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dwi Hartanta pasca tuntutan jaksa terhadap seorang ibu berinisial V alias NL (45) karena kerap memarahi suami asal Taiwan yang kini telah menjadi WNI berinisial CYC yang sering mabuk.

Ia dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021 tertanggal 16 November 2021.

“Dimutasikan sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Sehari sebelumnya, Kepalsa Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan, penelusuran dan pengawasan dilakukan Asisten Bidang Pengawasan terhadap jaksa di Kejati Jabar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

“Sehingga, kita bisa mengetahui penanganan perkara ini sesuai prosedur atau tidak baik di Kejati Jabar maupun di Kejari Karawang,” kata Dodi.

Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan langkah dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan pemeriksaan sembilan jaksa di Kejati Jabar dan Kejari Karawang terkait penanganan kasus V.

“Yang pasti, Jampidum sudah melakukan eksaminasi khusus seperti yang disampaikan kemarin,” ucapnya.

Selain kejaksaan, kepolisian juga mengusut penyidik-penyidik yang memproses kasus istri omeli suami dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis itu.

Setidaknya tiga penyidik telah dinonaktifkan untuk diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago mengatakan, evaluasi terhadap penyidik ini dilakukan berdasarkan perintah dari Kapolda Jabar Irjen Suntana. Sehingga untuk sementara ketiga penyidik tersebut dimutasi.

“Jadi, dengan munculnya kejadian-kejadian ini atas perintah pak kapolda dilakukan pendalaman dan pemeriksaan sebagainya kemudian dari hasil itu semua, tiga orang tersebut dinonaktifkan. Kemudian dalam rangka evaluasi,” kata Erdi.

Di lain sisi, dalam perkara yang menjerat V sebagai terdakwa, dalam sidang pembacaan tuntutan pada Kamis (11/11/2021) majeils hakim PN Karawang meminta segala keberatan dari kursi pesakitan agar disampaikan dalam pleidoi yang dijadwalkan hari ini.

“Pembelaan Ibu nanti disampaikan di Pleidoi Kamis depan (hari ini),” kata Hakim Ketua Muhammad Ismail Gunawan kepada terdakwa. Lalu tidak lama itu, hakim ketua mengetuk palu pertanda sidang pembacaan tuntutan telah selesai pekan lalu.

Continue Reading

Trending