Connect with us

Nasional

Menyebut Semua Agama Sama di Mata Tuhan, Letjen Dudung Dihujat di Twitter

Published

on

Letjen Dudung (Source: tribunnews.com)

Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman saat ini masih jadi perbincangan publik akibat pernyataanya yang menyebut semua agama sama di mata tuhan.

Hal ini ia sampaikan melalui pidatonya saat menghadiri acara di Markas Yonipur 9/Para, Divif 1 Kostrad, Bandung, Senin (13/9/2021) lalu.

Menurutnya, pernyataan tersebut ditujukan untuk internal Kostrad agar membuat prajurit terus mengedepankan toleransi antarumat beragama. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa ucapannya dalam bingkai kebangsaan.

Baca Juga:

  1. Bersiap! Bioskop Akan Dibuka Pekan Depan
  2. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  3. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini

Pernyataan yang ucapkannya tersebut juga untuk memastikan agar para prajurit Kostrad tidak terjerembap ke dalam fanatisme yang berlebihan.  

“Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatic yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata Tuhan,” ujar Letjen Dudung.

Saat berpidato, Letjen Dudung juga mendorong agar para prajurit senantiasa berpikir positif dan penuh syukur.

“Sebagai prajurit, kita harus bersyukur dengan kondisi keluarga saat ini masih diberikan kesehatan, bersyukurlah mempunyai istri apapun bentuknya, karna itu semua adalah pilihan kita,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyatakan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis

“Hanya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara kita harus punya bertoleransi kepada umat beragama lain. Posisi TNI dan pemerintah tentu mengayomi semua umat beragama,” ujar Cholil.

Sontak pernyataan Letjen Dudung ini menjadi trending di Twitter. Mayoritas netizen mengecam pernyataan tersebut.

@AlbertSolo2: Pangkostrad Letjen TNI Dudung meminta agar masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan dalam mengimani suatu agama.kita harus belajar dari kasus di Afghanistan dan sejumlah negara timur tengah yang hancur karena fanatisme yang berlebihan

@DiraAndirasta: Bentuk deradikisasi di tubuh TNI : jauhkan tentara dari agamanya sendiri. Begitu cara membaca pesan si dudung ini

@Hilmi28: Assalamu’alaikum Pak Dudung, mhn dijelaskan fanatik berlebihan terhadap agama itu sprti apa ? Lalu semua agama benar di mata Tuhan ? Harusnya ditambahkan, sesuai ajaran agamanya masing2.

@fajar_prom: Pak Dudung nanti kalo bapak wafat jgn dimandikan dikafankan sholatkan ya pak Krn itu sangat fanatik yang berlebihan…Semoga Hidayah ALLAH menyertai bapak…Aamiin

@akhirnya_sofia: Dudung agamanya apa, setiap agama mengajarkan umatnya untuk mencintai agamanya. Krn sbg petunjuk dlm kehidupan. Dia malah narasinya spt anti agama.

Advertisement

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending