Connect with us

Nasional

Mengejutkan, Ini Total Harta Kekayaan Menag Yaqut Cholil Selama Pandemi

Published

on

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas

Harta kekayaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas naik meroket. Meroketnya total kekayaan dialami para pejabat negara di saat pandemi. Termasuk para pejabat yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju.

Lonjakan itu tercatat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Salah satu yang mengalami lonjakan fantastis adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Secara nilai, lonjakan harta Menag Yaqut memang hanya Rp10.221.679.639 atau Rp10,2 miliar. Namun, secara persentase angka lonjakan ini 1.091 persen atau 10 kali lipat.

Ini lantaran harta yang dilaporkan Gus Yaqut per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp936.396.000 atau kurang dari Rp1 miliar. Sementara per 31 Desember 2020, laporan hartanya meningkat menjadi Rp 11.158.093.639 atau Rp11,1 miliar.

Pada LHKPN 2018, harta yang dimiliki Gus Yaqut yaitu terdiri dari, harta tanah dan bangunan seluas 573/56 meter persegi di Kab/Kota Rembang hasil sendiri sebesar Rp47.096.000.

Selanjutnya, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp 882 juta terdiri dari mobil Mazda Biante minibus tahun 2014 hasil sendiri seharga Rp400 juta dan mobil Mazda CX-5 minibus tahun 2015 hasil sendiri seharga Rp 482 juta.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp1,5 juta; kas dan setara kas senilai Rp5,8 juta.

Dalam LHKPN 2018 yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan verifikasi pada 3 Juli 2019, Gus Yaqut tercatat tidak memiliki utang, harta surat berharga dan harta lainnya.

Sehingga, total harta yang dimiliki Gus Yaqut per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp936.396.000.

Kemudian pada LHKPN 2020, terjadi kenaikan pada harta tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Gus Yaqut senilai Rp9.320.500.000 yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 573/56 meter persegi di Kab/Kota Rembang hasil sendiri seharga Rp 1.789.000.000, tanah seluas 560 meter persegi di Kabupaten/Kota Rembang hasil sendiri seharga Rp650 juta, tanah dan bangunan seluas 163/163 meter persegi di Kota Jakarta Timur hasil sendiri seharga Rp4,5 miliar.

Selanjutnya, tanah seluas 1.159 meter persegi di Kab/Kota Rembang hasil sendiri seharga Rp 150 juta, tanah seluas 263 meter persegi di Kab/Kota Rembang hasil sendiri seharga Rp 731.500.000, serta tanah dan bangunan seluas 510/510 meter persegi di Kab/Kota Rembang hasil sendiri seharga Rp 1,5 miliar.

Kemudian harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Gus Yaqut senilai Rp1,27 miliar terdiri dari mobil Mazda CX-5 minibus tahun 2015 hasil sendiri seharga Rp290 juta, dan mobil Mercedes Benz sedan tahun 2018 hasil sendiri seharga Rp980 juta.

Lalu harta bergerak lainnya senilai Rp220.754.500; kas dan setara kas senilai Rp 646.839.139. Gus Yaqut pun masih sama di LHKPN 2020 ini tercatat tidak memiliki harta surat berharga, serta harta lainnya.

Akan tetapi, Gus Yaqut memiliki utang sebesar Rp300 juta. Sehingga total LHKPN 2020 milik Gus Yaqut sebesar Rp11.158.093.639.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending