Connect with us

Investment

Meluncur November, Inilah Pengertian Papan New Economy BEI & Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Pemantauan Khusus

Published

on

Ilustrasi Papan Ekonomi Baru BEI. (Istimewa)

Papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) kian menarik. BEI kini menggodok rencana pembentukan papan perdagangan klasifikasi Ekonomi Baru.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo menyatakan Bursa memiliki rencana untuk menambah dua papan pada tahun ini, yakni papan pemantauan khusus dan papan new economy.

“Terkait dengan daftar perusahaan yang akan masuk ke Papan New Economy, akan kami lakukan assessment, kemudian mengikuti jadwal pindah papan yaitu pada bulan November 2022,” terang dia.

Baca Juga:

  1. Begini Trailer Kisah God of War Ragnarok Terbaru
  2. Inilah 4 Fitur Baru iPhone 14 yang Sudah Lama Ada di Android
  3. Tingkatkan Kualitas SDM Industri, Kemenperin Terapkan TVET 4.0

Jika tak ada aral melintang, maka peluncuran papan new economy telah sesuai dengan hasil koordinasi dengan OJK dan SRO lain. Proyek ini dijadwalkan selesai pada semester II/2022.

Nantinya, ada kriteria umum yang memungkinkan saham emiten anyar dicatatkan di papan new economy ini. Salah satunya, yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi.

Kriteria selanjutnya adalah, emiten yang bersangkutan menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas. Terakhir, masuk ke dalam bidang usaha yang sedang berkembang yang ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Bursa.

Baca Juga :  Gucci Kini Terima Pembayaran Pakai Kripto

“Terkait penentuan besaran nilai atau persentase dari aspek pertumbuhan pendapatan yang tinggi, kami berencana untuk mengatur lebih lanjut dalam aturan turunan atau dalam bentuk kebijakan dari peraturan yang bersangkutan,” terang Nyoman.

Syarat dan Posisi Pencatatan Papan Utama

Adapun, persyaratan dan posisi pencatatan papan new economy memiliki kesamaan dengan papan utama. Hal ini bertujuan agar perusahaan tercatat di papan new economy menjadi kompetitif di pasar modal dunia dan menarik bagi investor global.

Di sisi lain, Nyoman mengungkapkan papan pemantauan khusus memiliki tujuan dan persyaratan yang berbeda.

“Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan dari Daftar Efek Pemantauan Khusus yang diatur dalam Peraturan II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dalam Pemantauan Khusus yang berlaku pada 16 Juli 2021,” imbuhnya. Papan ini bertujuan, agar investor lebih berhati-hati membeli saham dengan kondisi tertentu.

Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Pemantauan Khusus:

  1. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp 51.
  2. Memperoleh opini disclaimer untuk laporan keuangan auditan.
  3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya.
  4. Untuk perusahaan tercatat yang:
Baca Juga :  Hina Islam, Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Prancis

a) bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi; atau

b) merupakan induk perusahaan yang memiliki perusahaan terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi, pada akhir tahun buku ke 4 sejak tercatat di Bursa, belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama.

  1. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.
  2. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sesuai dalam:
    • Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan)
    • Peraturan I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi (untuk Papan Akselerasi)
  3. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
  4. Dalam kondisi dimohonkan:
  • Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
  • Pailit; atau
  • Pembatalan Perdamaian
    Yang berdampak material terhadap kondisi Perusahaan Tercatat berdasarkan penilaian Bursa dan/atau berdasarkan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat.
  1. Memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan:
  • PKPU
  • Pailit; atau
  • Pembatalan Perdamaian
    Yang berdampak material terhadap kondisi Perusahaan Tercatat berdasarkan penilaian Bursa dan/atau berdasarkan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat.
  1. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan; dan/atau
  2. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah persetujuan atau perintah OJK.
Baca Juga :  Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov Jakarta Ingin Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Meski begitu, jika perseroan tidak lagi berada pada kondisi sebagaimana persyaratan 1 – 11 dengan harga saham minimal Rp50, maka perseroan dapat keluar dari Papan Pemantauan Khusus dan kembali ke papan sebelumnya.

Investment

KPK Monitoring Investasi Telkomsel ke GoTo

Published

on

KPK kawal investasi Telkomsel dengan GoTo. Foto: suara.com

KPK kawal investasi Telkomsel dengan GoTo. Foto: suara.com

mycity.co.id – PT Telekomunikasi Selulr (Telkomsel) berinvestasi ke PT gojek Tokopedia (GoTo). Adany investasi tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengawasi langkah investasi yang dilakukan itu.

Dilansir mycity.co.id dari bisnis.com, pengawasan atau monitoring yang dilakukan ini menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memiliki tujuan untuk pencegahan korupsi terkait proses investasi tersebut. Sehingga jika nantinya ditemukan ada perbuatan pidana dalam investasi senilai triliunan itu, maka akan langsung dilakukan gelar perkara oleh KPK.

Baca Juga :  Astronom India Berhasil Melacak Ledakan Supernova

“Ya kalau monitoring itu punya tugas untuk pencegahan kedepan, untuk dia ditelisik ada pidananya langsung deputi pencegahan minta ke pimpinan, ekspose, kami (Kedeputian penindakan) dihadirkan. Jadi potong prosedur harusnya misalnya lapor dari PLPN, ini langsung dari pencegahan,” kata Karyoto, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga :  Pasar Terbesar Pertukaran Kripto Binance Sumbang Rp143 Miliar untuk Warga Ukraina

Selain itu, Karyoto menambahkan bahwa Direktorat Monitoring KPK sudah melakukan pemantauan terhadap proses investasi dari perusahaan telekomunikasi kepada raksasa aplikasi itu. Menurut Karyoto, adnyaa proses monitorig ini tidaklah dilakukan secara mendadak.

Baca Juga :  Kepala Dinas Perdagangan Salatiga: Jangan Layani Pelanggan di Pasar Tanpa Masker

Sehingga KPK pada kasus ini hanya proaktif kalau melihat hal yang sedang muncul pemberitaan di masyarakat.

“Karena pencegahan dari monitoring itulah punya daya cari terhadap tindak pidana tindak pidana yang terjadi di masyarakat.”

Continue Reading

Investment

Jokowi Minta Semua Pihak Bersatu Agar Ekonomi Indonesia Tak Terpuruk

Published

on

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak bersatu untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. (YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak bersatu untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. (YouTube Sekretariat Presiden)

mycity.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kondisi ekonomi global dalam kondisi sulit. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh pihak bersatu agar ekonomi Indonesia tak terpuruk.

Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Dia menegaskan semua pihak harus memiliki perasaan yang sama.

Baca Juga :  Hina Islam, Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Prancis

“Dan sepakat bahwa situasi saat ini betul-betul yang tidak mudah. Situasi yang sulit untuk semua negara, untuk semua negara,” ujar Jokowi.

“Negara besar, negara maju semaju apapun sekarang ini semuanya pada posisi yang sangat sangat sangat sangat sangat sangat sulit,” lanjutnya.

Baca Juga :  Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov Jakarta Ingin Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Permasalahan yang dihadapi berbagai negara berkutat pada inflasi, krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial.

“Semuanya menghantui semua negara. Oleh sebab itu dalam menakhodai situasi yang sangat sulit ini semuanya harus hati-hati,” ujar Jokowi.

Baca Juga :  Begini Cara Investasi Kripto Lewat Komunitas Launchpad

“Policy kebijakan harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kalau salah risiko gede sekali karena situasi tidak normal baik kebijakan fiskal maupun moneter. Ini terus saya sampaikan karena keadaannya tidak pada keadaan yang normal,” lanjutnya.

Kuncinya, menurut Jokowi, semua pihak harus bekerja lebih keras lagi. Tidak bisa bekerja normal dalam keadaan yang tidak normal.

Continue Reading

Investment

Ini Syarat Utama bagi Investor Asing yang Ingin Tanam Modal di Indonesia

Published

on

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan karpet merah untuk investor asing. (Bisnis Indonesia)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan karpet merah untuk investor asing. (Bisnis Indonesia)

mycity.co.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Baca Juga :  Hina Islam, Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Prancis

Bahlil menyatakan bahwa BKPM terbuka kepada semua investor asing. Namun, mereka wajib menaati undang-undang yang berlaku.

“Ini semua terjadi karena arahan Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara diberikan karpet merah,” ujarnya.

Baca Juga :  5 Tempat Paling Instagramable di Jakarta Versi Mycity!

“Tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita,” tegasnya.

Dia menambahkan capaian ini juga hasil dari kesuksesan UU Cipta Kerja. Menurut Bahlil, investor sangat mengapresiasi capaian tersebut.

Baca Juga :  Ridwan Kamil: Mohon Doanya Agar Eril Ditemukan Selamat

Adapun, dari data penanaman modal asing di Indonesia tahun 2021, posisi pertama masih diisi oleh Singapura dan kedua, Hong Kong. Di posisi ketiga dan keempat ada China dan AS. Sementara itu, posisi kelima ditempati oleh Jepang.

Continue Reading
Advertisement

Trending