PT Dahana
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu meluncurkan Holding dan Program Strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan yang dinamakan Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID di PT PAL Indonesia (Persero), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya kala itu, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus segera membangun kemandirian sekaligus mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, enggak bisa. Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara pun mengapresiasi langkah konsolidasi dan pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN industri pertahanan Defend ID yang sudah lama dinantikan ini.
“Sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan. Dan, ini saya catat janjinya, janji ini saya catat, Defend ID akan menjadi TOP50 perusahaan pertahanan dunia,” ujar Presiden.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan Defend ID untuk terus mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
“Saya minta agar TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini yaitu 41 persen, agar bisa terus naik dan meningkat, dan nanti pada akhirnya 100 persen. Kita harus bergerak cepat, lincah, dan juga jeli melihat peluang, proaktif menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri,” tegasnya.
Pusat Industri Bahan Peledak Terbesar di Asia Tenggara
Bukan saja peresmian entitas Defend ID, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian salah satu fasilitas berupa pusat industri untuk mewujudkan tujuan yang telah disebutkan di atas. Yakni berupa pusat industri sekaligus pabrik peledak atau elementated detonator milik Dahana.
Yang istimewa, tidak hanya menjadi pabrik peledak terintegrasi pertama di Indonesia, namun fasilitas ini digadang-gadang sebagai pabrik bahan peledak terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara.
Mengutip keterangan resmi Dahana, disebutkan bahwa proyek pembangunan pabrik peledak terbesar di ASEAN ini sebarnya sudah dijajaki sejak tahun 2018, dengan menggandeng perusahaan terkait asal Korea Selatan, yakni Hanwha Corporation selaku pihak yang memasok peralatan detonator elemented.
Pembangunan pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini memulai tahap groundbreaking pada tahun 2019 dan prosesnya sendiri berjalan sesuai dengan target, di mana kala itu diharapkan dapat mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2022.
Dalam rancangannya, pabrik peledak ini kedepannya ditargetkan akan mampu memproduksi elemented detonator, dengan kapasitas hingga 8 juta unit per tahun.
Sedikit informasi, selain banyak digunakan di bidang pertahanan untuk industri militer, elemented detonator merupakan salah satu bahan utama peledak yang terdiri dari high explosives serta mengandung delay element untuk mengatur waktu tunda detonator, yang banyak digunakan di industri pertambangan, kuari, dan konstruksi.
Disebutkan jika nilai investasi Hanwha pada pembangunan fasilitas ini mencapai angka 13,62 juta dolar AS, atau sekitar Rp199 miliar.
Saat peresmian fasilitas dilakukan, Suhendra Yusuf selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana menyebut jika keberadaan pabrik elemented detonator ini merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian bahan peledak dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan akan impor, terutama pada sektor inititating device.
Lebih dari itu, Suhendra juga menyebut jika fasilitas ini dapat membuat Indonesia berhemat devisa negara hingga mencapai puluhan miliar per tahunnya.
“Merupakan strategi backward integration dari hilir ke hulu, serta mewujudkan kemandirian teknologi bahan peledak sehingga mengurangi impor, dan menghemat devisa negara sebesar 6 juta dolar AS per tahun atau setara Rp87 miliar per tahun,” paparnya.