Connect with us

Luncurkan MENTARI, Indonesia Gandeng Inggris Untuk Pulihkan Ekonomi Hijau

Published

on

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan pemerintah Inggris meluncurkan program “MENTARI: Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia” pada Kamis (30/7/2020).

Program kemitraan ini bertujuan memulihkan ekonomi hijau di Indonesia melalui percepatan target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.

Baca Juga: BATAN Hasilkan Vaksin dan Pakan Ternak Melalui Radiasi Nuklir

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syarial mengatakan program ini sejalan dengan komitmen pemerintah mengurangi emisi sekaligus mewujudkan akses energi ke masyarakat yang mempertimbangkan lingkungan. Hasilnya, pemanfaatan energi bisa berkelanjutan.

“Komitmen Indonesia mengurangi emisi hingga 29% di tahun 2030 adalah upaya kami menuju energi bersih. Untuk mencapai hal tersebut, kami saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Feed in Tariff untuk menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertular, dan tertinggal),” ungkap Ego dalam sambutan peluncuran acara di YouTube LIVE.

Langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah mengonversi pembangkit listrik berbasis fosil dengan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Rencananya, konversi pembangkit listrik akan dilakukan dalam waktu tiga tahun.

Kementerian ESDM mencatat ada 2.246 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), 23 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan 46 unit pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU).

“Untuk PLTD yang dikonversi berusia lebih dari 15 tahun. Sementara PLTU dan PLTGU lebih dari 20 tahun,” ungkap Ego.

Program MENTARI yang berjalan mulai 2020-2030 merupakan terobosan penting implementasi transisi energi untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Kami optimis bahwa program ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menekan kemiskinan melalui pengembangan sektor energi terbarukan,” terang Ego.

Ego mengatakan lockdown yang bertujuan mencegah penularan Covid-19 menurunkan konsumsi bahan bakar fosil global sebesar 17,6 persen dibandingkan 2019 lalu.

Baca Juga: Sijunjung dan Klaten Ciptakan Tiga Varietas Padi Khas Daerah Bersama BATAN

Di sisi lain, penurunan emisi karbon juga turun secara signifikan. Inilah masa yang tepat untuk mengonversi bahan bakar fosil menjadi EBT.

“Oleh karena itu, selama masa pandemi, produksi energi harus disesuaikan dengan mempercepat proses transisi energi bersih,” ujar Ego.

Kementerian ESDM memandang Inggris sebagai negara yang berpengalaman dalam mengembangkan EBT. Sejak pandemi Covid-19 berlangsung, Inggris mengurangi konsumsi energi fosil secara drastis.

Sejak Juli 2020, pemerintah Inggris merogoh dana sebesar Rp73 trilliun untuk sektor EBT guna merangsang pertumbuhan ekonomi domestik.

“Ini bukti komitmen kami terhadap energi berbasis ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, serta mengembalikan aktivitas perekonomian,” kata Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

Di kesempatan itu, Jenkins menilai Indonesia berpotensi besar menjadi salah satu negara pengembang EBT di dunia. Indonesia baru menggarap EBT sebesar 2,4 persen atau 10 Giga Watt (GW) dari total kapasitas listrik sebesar 442 GW.

“Indonesia memiliki peluang menjadi negara adidaya di sektor energi terbarukan. Apalagi kita tengah menghadapi tantangan pemulihan ekonomi global berbasis lingkungan (green economy) dan telah memasuki masa kritis dalam melawan perubahan iklim,” jelas Jenkins.

Dalam kemitraan ini, Inggris akan berbagi pengalaman dalam penyiapan kerangka regulasi seputar EBT. Harapannya, pembentukan iklim bisnis yang lebih baik akan mendorong keterlibatan swasta dalam proyek EBT baik on-grid maupun off-grid, terutama di Indonesia Timur.

Baca Juga: Demi Listrik Murah, Pemerintah Siapkan Kompensasi Biaya Eksplorasi Panas Bumi

Selain bantuan teknis, mitra usaha (match-making), pengetahuan, dan inovasi, program MENTARI fokus pada peningkatan kapasitas listrik di proyek mikro grid dan kemitraan dagang EBT di tingkat nasional maupun internasional.

“Ini fase baru bagi Indonesia dalam menjalankan transisi energi. Selain mengurangi emisi dan melindungi lingkungan, pemanfaatan EBT akan meningkatkan ketahanan energi dan membangun sistem listrik yang andal dengan biaya terjangkau,” pungkas Jenkins. (Al-Hanaan)

Foto oleh Kelly Lacy dari Pexels

Advertisement

Nasional

Hari Antikorupsi Sedunia 2022: Korupsi Budaya Indonesia?

Published

on

Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)
Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)

mycity.co.id – Korupsi merupakan budaya bangsa Indonesia. Ungkapan tersebut sering kita dengar, dan bahkan secara tidak sadar, kita sering membenarkan ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut tentu lahir bukan tanpa sebab.

Apakah korupsi telah menjadi budaya? Jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya. Serta, kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat.

Mengutip Moh Hatta yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Namun, bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi?

Masalahnya jelas jadi rumit oleh karena itu penyebutan tersebut. Jadi, perlu dilakukan hati-hati atau harus dengan referensi pemaknaan budaya yang spesifik dengan selalu memperhatikan continuity and change.

Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial (August Comte). Dari mulai fase teologis, metafisik dan positif.

Budaya Korupsi di Indonesia

Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme (teologi, metafisik). Tujuannya mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan atau merusak kehidupan masyarakat.

Pemberian sesajen menjadi salah satu instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia. Dengan sesajen diharapkan penguasa supranatural dapat melindungi kehidupan mereka.

Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada budi maupun akal yang baik. Oleh karena itu korupsi bukanlah merupakan budaya.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Mahfud MD, salah satu ahli hukum di negeri ini, korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dengan menyebutkan tiga alasan. Pertama, yang namanya budaya pasti selalu berkaitan dengan kebaikan budi.

Budaya adalah hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Apalagi kita sudah mengklaim sendiri sebagai bangsa yang mempunyai budaya adiluhung (unggul), dan ini diamini pula oleh bangsa lain. Bahkan dalam tiga azimat revolusi yang dikemukakan oleh Bung Karno, bangsa Indonesia harus berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa.

Apa iya, Bung Karno akan menyuruh Bangsa Indonesia berkepribadian korupsi? Tentu saja tidak bukan?

Yang kedua, apabila kita beranggapan dan percaya bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya. Kita adalah bangsa yang pesimis dan takluk terhadap korupsi.

Berarti sama saja kita menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan amat sulit diberantas. Sebab yang namanya budaya itu sudah dihayati sebagai kebiasaan hidup yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Sehingga, sulit dihentikan juga sampai berabad-abad ke depannya. Dengan sikap “lemah” seperti itu bagaimana mungkin kita akan memerangi korupsi?

Yang ketiga, perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan kenyataan menunjukkan korupsi bisa diatasi atau diminimalisasikan melalui konfigurasi dan kebijakan-kebijakan politik.

Pada awal kemerdekaan sampai menjelang tahun 1950-an, negara kita relatif bisa memerangi korupsi. Pada era itu, korupsi besar bisa dihitung dengan jari dan tetap mudah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada menteri-menteri diajukan ke pengadilan dan dihukum karena tindak pidana korupsi (seperti Menteri Agama dan Menteri Kehakiman).

Korupsi tidak hanya terjadi di lapisan “atas” negeri ini. Tidak hanya para pejabat, tidak hanya para ASN, pun tidak sesempit yang telah muncul diberitakan di media-media.

Korupsi jauh lebih luas dari itu semua. Ini juga telah mewabah di seluruh lapisan masyarakat kita. Korupsi bukanlah budaya bangsa kita.

Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa korupsi merupakan wabah penyakit yang menjangkiti seluruh lapisan bangsa ini.

Continue Reading

Edukasi

Ikan Teri Terbukti Bantu Atasi Kasus Malnutrisi Global, Sains Jelaskan

Published

on

fotografi fokus dangkal dari empat ikan skad putaran, makarel, fokus dangkal, fotografi, Foto Walpaper

Spesies ikan kecil seperti sarden dan ikan teri dapat memainkan peran besar dalam mengatasi kekurangan gizi dan krisis rawan pangan di seluruh dunia.

Studi baru menunjukkan, spesies ikan kecil tersebut adalah sumber ikan bergizi termurah yang ditemukan di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta sering ditangkap dalam volume besar.

Temuan ini sangat penting, mengingat saat ini ada sekitar 3 miliar orang yang tingal di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika yang tak mampu membeli makanan bergizi yang sehat.

Kekurangan mikronutrien esensial ini dapat terkait dengan kematian ibu dan pertumbuhan anak yang terhambat, serta menjadi lebih umum terjadi di seluruh dunia. Mengutip Phys, Rabu (7/12/2022) malnutrisi meningkat di sub-Sahara Afrika.

Pada tahun 2020, 10 juta anak menderita kekurangan tenaga dan 55 juta anak terhambat pertumbuhannya, karena pola makan yang tak memadai.

Namun, studi baru yang dipublikasikan di Nature Food mengungkapkan, bahwa spesies ikan kecil yang dikenal sebagai ikan pelagis kecil yang ditangkap secara lokal di dekat laut atau danau Afrika sub-Sahara dapat menyediakan sumber gizi bagi anak di bawah lima tahun.

“Temuan kami menunjukkan, bahwa nutrisi penting untuk mengatasi malnutrisi. Ikan kecil yang ditangkap secara lokal dapat mempertahankan pola makan yang sehat, dapat ditangkap dalam jumlah yang cukup dan harganya terjangkau,” ungkap james Robinson, pemimpin studi dari Lancaster University.

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek Illuminating Hidden Harvests, di mana tim peneliti dan ilmuwan perikanana internasional mengumpulkan data tentang volume tangkapan, serta data ekonomi dan nutrisi lebih dari dua pertiga tangkapan perikanan global yang terdiri hampir 2350 spesies.

Temuan ini juga mengidentifikasi ikan yang paling terjangkau dan bergizi di 39 negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan akan membantu menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat dan perikanan di tempat-tempat, di mana data nutrisi ikan langka.

Lebih lanjut, ikan palagis kecil kaya akan zat besi, seng, kalsium, asam lemak omega-3, dan selenium dan harganya dua kali lebih terjangkau dibandingkan kelompok ikan lainnya.

Ikan pelagis kecil seperti ikan Herring, sarden, dan ikan teri ditemukan sebagai ikan bergizi termurah di 28 dari 39 negara yang diteliti.

“Memprioritaskan ikan pelagis kecil untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal yang rentan, seperti anak-anak, ibu atau orang tua dapat membantu mengatasi kekurangi gizi umum seperti kalsium, zat besi dan seng.

Sehingga mengkonsumsinya memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang sangat besar,” ungkap Kendra Byrd, rekan penulis studi dari University of Greenwich Natural Resources Intitute.

Continue Reading

KupasHukum

Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia

Published

on

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

mycity.co.id Bukan hanya Amerika Serikat dan Australia, kini Jerman juga ikut dalam polemik Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mendapat informasi bahwa Jerman akan menarik akedemisinya di Indonesia.

“Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (12/8/2022).

Dede mengatakan, dirinya menerima kunjungan ketua parlemen pendidikan Jerman dua hari yang lalu. Dia menyebutkan permasalahan polemik ini belum masifnya sosialisasi KUHP.

“Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi,” tutur Dede.

Untuk diketahui, beberapa pasal KUHP yang saat ini menjadi polemik negara luar dan sorotan publik. Salah satunya terkait pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

Continue Reading
Advertisement

Trending