Connect with us

Religi

Kuasai Pemerintahan Afganistan, Taliban Bakal Gunakan Mazhab Hanafi

Published

on

Taliban

Taliban disebut selama ini ingin menjadikan mazhab fikih Islam aliran Hanafi sebagai patokan dalam pemerintahan di Afganistan.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dalam webinar terkait masa depan perdamaian dan rekonsiliasi Afganistan pada Jumat (3/9/2021).

Kadir menuturkan bahwa keinginan Taliban ini menjadi salah satu batu ganjalan rekonsiliasi antara kelompok tersebut dan pemerintah Afganistan yang digulingkan.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

“Masalahnya, selama ini bukan Taliban ingin membentuk negara Islam. Afganistan dari dulu adalah negara Islam, syariat Islam berlaku sejak dulu di sana. Taliban hanya merasa tidak cukup dengan konstitusi dalam Republik Islam Afghanistan saat ini,” kata Kadir dalam diskusi Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisations (CDCC) itu.

Menegaskan maksudnya, Kadir berkata, “Taliban tidak mau hanya penerapan syariat Islam saja, tapi juga harus ada rujukan terkait mazhab Hanafi sebagai patokan mazhab negara.”

Kadir melontarkan pernyataan ini ketika Taliban dikabarkan akan mengumumkan pemerintahan baru Afganistan dalam waktu dekat. Salah satu petinggi Taliban, Mullah Baradar, juga disebut-sebut akan menjadi pemimpin pemerintah itu.

Meski demikian, sampai saat ini belum jelas bentuk pemerintahan baru Afganistan di era Taliban. Namun, sejak kembali berkuasa, petinggi Taliban menyebut Afghanistan sebagai Emirat Islam Afghanistan.

“Kita tidak tahu persis bagaimana yang dimaksud dengan negara emirat yang mereka usung. Detailnya juga belum jelas. Taliban hanya mengatakan emirat tidak sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), tapi kita belum tahu bagaimana sebenarnya ini,” kata Kadir.

Religi

Pemerintah Putuskan Ibadah Umrah Ditunda Hingga Tahun 2022

Published

on

Umrah 2021
Umrah 2021

Pemerintah Indonesia memutuskan menunda pemberangkatan jemaah Umrah 2021. Merebaknya Covid-19 varian Omicron menjadi penyebabnya.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa jemaah Umroh baru diberangkatkan setelah penanganan libur akhir tahun. Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah fokus mengantisipasi potensi peningkatakn kasus Covid-19 di akhir tahun.

“Tentu konsentrasi pada Natal dan tahun baru, baru sesudah itu kita akan melihat buka untuk kegiatan umrah,” kata Airlangga dalam jumpa pers daring di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Airlangga menyampaikan penundaan juga mengikuti kebijakan di sejumlah negara. Menurutnya, beberapa negara masih menerapkan karantina 10 hari untuk pelaku perjalanan luar negeri.

Meski demikian, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia menyambut baik kebijakan Arab Saudi kembali membuka pintu umrah. Dia berkata Indonesia akan mengirim jemaah setelah masa libur akhir tahun.

“Pemerintah masih melihat dan menyambut Saudi sudah menerima Sinovac untuk melakukan umrah,” ujarnya.

Sebelumnya, Arab Saudi membuka pembatasan kedatangan dari Indonesia mulai 1 Desember 2021. Di saat bersamaan, jemaah umrah asal Indonesia boleh kembali mendatangi Tanah Suci.

Awalnya, Kementerian Agama telah merencanakan keberangkatan umrah mulai Desember 2021. Pemberangkatan umrah pascapenularan varian Delta ini disebut akan menjadi uji coba Indonesia memberangkatkan jemaah haji pada 2022.

Continue Reading

Religi

Arab Saudi Berikan Izin Masuk Tanpa Karantina 14 Hari untuk Orang Indonesia, Ini Komentar Menag

Published

on

Ibadah Haji
Ibadah Haji

Kabar baik terkait pelaksanaan ibadah haji datang kepada Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin masuk langsung untuk wisatawan dari Indonesia, Pakistan, Brasil, Vietnam, Mesir dan India mulai 1 Desember nanti tanpa harus karantina selama 14 hari di negara ketiga.

Seperti dilansir dari Al-Arabiya, Jumat (26/11/2021), meski demikian, wisatawan diharuskan untuk menjalani karantina selama lima hari di akomodasi yang telah disetujui pemerintah Arab Saudi begitu mereka tiba.

Terkait hal itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik aturan baru yang diterbitkan Otoritas Penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 itu. Keputusan ini bertepatan usai kunjungan kerja Yaqut ke Arab Saudi.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Alhamdulillah, jelang kepulangan kunjungan kerja dari Arab Saudi, saya mendapat informasi resmi bahwa mulai pukul satu dini hari, pada Rabu 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari,” jelas Yaqut.

Yaqut mengatakan, izin masuk WNI ke Arab ini juga dilakukan tanpa perlu syarat vaksinasi booster atau vaksinasi dengan dosis ketiga.

“Tidak lagi ada persyaratan booster, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan menjalani karantina institusional selama lima hari. Ini harus dipatuhi dan menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan, selain Indonesia, ada lima negara lain yang juga sudah mendapatkan izin masuk Saudi, yaitu Pakistan, Brazil, India, Vietnam, dan Mesir.

Larangan terbang atau suspend diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap Indonesia dan sejumlah negara lainnya sejak Februari 2021. Ketentuan ini sempat diperbarui pada akhir Agustus 2021. Penerbangan dari Indonesia diperbolehkan langsung ke Saudi, tetapi hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukimin atau ekspatriat.

“Semoga ini juga akan menjadi kabar baik buat jemaah umrah Indonesia yang sudah tertunda keberangkatannya sejak Februari 2021. Semoga jemaah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ke Tanah Suci. Namun, harus disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan Arab Saudi,” pesannya.

Gus Menteri, sapaan akrab Menag Yaqut, mengapresiasi respons cepat dari otoritas Arab Saudi atas sejumlah pembahasan yang dilakukannya beberapa hal ini di Jeddah dan Makkah, baik dengan Menteri Urusan Agama Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Syekh Abdullatif bin Abdulaziz, Gubernur Makkah Khalid bin Faisal Al Saud, maupun Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Tawfiq F. Al-Rabiah.

“Dalam tiap kesempatan, saya sampaikan kepada mereka tentang kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bersama tim Kemenag sudah saya minta untuk menyusun skenario dan teknis penyelenggaraan yang akan dibahas bersama dengan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia Dr. Abdulfatah Suliman Hashat bersama jajarannya,” tutur Menag.

Continue Reading

Religi

Kabar Baik, Arab Saudi Berikan Izin Masuk Tanpa Karantina 14 Hari untuk Orang Indonesia

Published

on

Ibadah Haji
Ibadah Haji

Kabar baik terkait pelaksanaan ibadah haji datang kepada Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin masuk langsung untuk wisatawan dari Indonesia, Pakistan, Brasil, Vietnam, Mesir dan India mulai 1 Desember nanti tanpa harus karantina selama 14 hari di negara ketiga.

Seperti dilansir dari Al-Arabiya, Jumat (26/11/2021), meski demikian, wisatawan diharuskan untuk menjalani karantina selama lima hari di akomodasi yang telah disetujui pemerintah Arab Saudi begitu mereka tiba.

Dikutip dari pejabat kementerian, persyarakat bagi wisatawan yang hendak ke Arab Saudi tersebut tidak melihat status vaksinasi Covid-19 mereka.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sumber tersebut menekankan akan pentingnya penerapan untuk semua tindakan pencecegahan yang diadopsi ini dipatuhi,” ujarnya.

Sumber tersebut menjelaskan kalau semua prosedur dan tindakan masih harus dilakukan evaluasi terus menerus oleh pihak otoritas Arab Saudi yang kompeten.

Ditambahkan juga bahwa keputusan dari persyaratan bagi wisatawan ini sudah disesuaikan dengan perkembangan situasi epidemiologis secara global.

Selain itu, pengumuman yang dikeluarkan ini berdasarkan pembaruan terus-menerus terhadap situasi epidemiologis, baik secara lokal maupun global.

Dan juga menurut laporan yang disampaikan oleh otoritas kesehatan Saudi tentang perkembangan pandemi dan situasi kesehatan di beberapa negara.

Continue Reading

Trending