Connect with us

Internasional

Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Jadi Fokus Arab Saudi

Published

on

Italia menjadi tuan rumah KTT G20 yang membahas soal Afghanistan. Tema ini merupakan inisiatif dari Italia sebagai Presidensi G20 tahun 2021.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus, negara itu telah mengalami penurunan ekononomi secara tajam setelah beberapa dekade perang dan kekeringan.

KTT G20 yang diselenggarakan oleh Italia pada Selasa kemarin memfokuskan pada bantuan kemanusiaan Afghanistan, masalah keamanan, dan cara untuk memastikan pengusiran ribuan warga Afghanistan yang bersekutu dengan Barat.

Baca Juga :

  1. Dusun Prumpung, Rumah Pematung Ulung di Balik Kemegahan Borobudur
  2. Ketua BNPB Optimistis Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
  3. Dubes Wanita Pertama Australia untuk Indonesia Pernah Sekolah di SMA 1 PSKD

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan peran penting PBB dalam menangani krisis di Afghanistan karena banyak negara enggan menjalin hubungan langsung dengan Taliban.

Italia, sebagai ketua G20, bekerja keras untuk menyelenggarakan KTT menyusul perbedaan pandangan yang tajam dalam perpecahan tentang bagaimana menangani Afghanistan setelah penarikan AS yang penuh gejolak.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa dunia internasional harus turut mengawal masa transisi Afghanistan menuju kondisi stabil, damai, dan sejahtera.

“Sudah sangat lama rakyat Afghanistan mendambakan perdamaian dan hidup normal,” kata Jokowi.

Selain menegaskan pentingnya upaya komunitas internasional, Jokowi juga menyerukan agar G20 selaku garda terdepan melakukan tiga upaya. Pertama, menjaga stabilitas dan keamanan, termasuk dengan membentuk pemerintah Afghanistan yang inklusif.

“Hak semua kelompok, khususnya perempuan untuk berkontribusi, harus diberikan,” katanya.

Kedua, mengakhiri krisis kemanusiaan di Afghanistan, termasuk mendukung PBB untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat setempat. Dan ketiga, memulihkan aktivitas ekonomi dan pembangunan.

Dalam ketiga upaya tersebut, G20 dinilai memiliki peran penting menyikapi krisis Afghanistan. Untuk itu, sebagai negara yang konsisten mendukung proses perdamaian itu, Jokowi menyatakan harap agar G20 dapat menciptakan stabilitas, mengatasi krisis kemanusiaan, juga mendukung pemulihan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Afghanistan.

Sebelumnya, Indonesia terus menerus menunjukkan dukungan terhadap Afghanistan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, hingga beasiswa. Pada 2006-2019, bantuan capacity building Indonesia di berbagai bidang telah menjangkau setidaknya 555 pejabat pemerintah dan warga Afghanistan.

China secara terbuka telah menyerukan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Afghanistan dan penghapusan miliaran dolar dalam blokade dari aset internasional Afghanistan.

Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin G20 Eropa diperkiraka menghadiri pertemuan Selasa kemarin, tetapi media China melaporkan bahwa Presiden Xi Jinping tidak akan hadir. Kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT juga tidak diketahui.

Pakistan dan Iran, tetangga Afghanistan, tidak diundang ke pertemuan itu, tetapi sumber diplomatik Qatar yang memainkan peran kunci sebagai mediator antara Barat dan Taliban dikatakan terlibat.

Beberapa hari yang lalu, pejabat senior AS dan Taliban mengadakan pertemuan tatap muka pertama mereka sejak kelompok militan itu merebut kembali kekuasaan di Afghanistan; Pertemuan itu diadakan di Qatar.

Internasional

Jokowi: Indonesia Siap Bantu Afghanistan

Published

on

Presiden Jokowi

Pemerintahan inklusif di Afghanistan saat ini belum terbentuk dan hal itu membuat situasi kemanusiaan di sana memburuk. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menyatakan siap membantu Afghanistan.

Jokowi mengungkapkan hal itu saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 26 November 2021.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari keterangan resmi Istana.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Kedua, kerja sama antarulama. Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada 2018 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

Continue Reading

Internasional

Kabar Baik, Masyarakat Indonesia Kini Boleh Kunjungi Uni Eropa

Published

on

bendera Uni Eropa
bendera Uni Eropa

Indonesia mendapatkan kabar baik di tengah pandemi Covid-19. Uni Eropa (UE) memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diizinkan mengunjungi kawasan tersebut.

Seperti dinukil dari Reuters, Senin (22/11/2021), kini Warga Negara Indonesia (WNI) kini dapat melakukan kunjungan perjalanan ke-27 negara yang berada di Uni Eropa, yang sebelumnya perjalanan WNI ke wilayah UE hanya untuk keperluan penting (esensial) saja.

Keputusan ini Uni Eropa setelah mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 yang terus menurun. Salah satu yang menjadi pertimbangan Uni Eropa adalah jumlah kasus di bawah 75 dari 100 ribu penduduk dalam dua pekan. Indonesia melaporkan tambahan kasus di bawah di bawah 1.000 sepanjang November, kurang 1 persen dari 100 ribu penduduk.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Menyusul review akan pencabutan berkala pembatasan sementara untuk perjalanan non-esensial, Dewan Uni Eropa memperbarui daftar negara yang dicabut larangan perjalanannya, Indonesia yang ditambahkan ke daftar,” demikian keterangan pers yang dirilis oleh Uni Eropa.

Uni Eropa juga mengizinkan warga Cina untuk mengunjungi kawasan tersebut. Namun, dengan catatan, jika Cina memberikan hak yang sama bagi warga Uni Eropa untuk mengunjungi negara Tirai Bambu tersebut.

Uni Eropa memberlakukan pembatasan kunjungan sejak Maret lalu untuk menekan kasus Covid-19. Mereka akan memperbarui daftar negara yang bisa diizinkan untuk masuk ke kawasan tersebut setiap dua minggu.

Bagi WNI yang berencana ke negara-negara Uni Eropa, perlu mempertimbangkan beberapa hal, selain visa, dan kewajiban tes PCR, tentu adalah apakah negara bersangkutan menerima pengunjung yang sudah divaksin Sinovac (jenis vaksin yang paling banyak dipakai di Indonesia), mengingat belum semua negara mau membuka pintu bagi mereka yang divaksin Sinovac (maupun vaksin-vaksin lain).

Daftar 19 Negara yang Boleh Mengunjungi Uni Eropa:

Argentina
Australia
Bahrain
Kanada
Chile
Kolombia
Indonesia
Yordania
Kuwait
Namibia
Selandia Baru
Peru
Qatar
Rwanda
Saudi Arabia
Korea Selatan
United Arab Emirates
Uruguay
China (asas resiprokal)

Continue Reading

Internasional

Kronologi Lengkap Kontroversi Nama Putri Nabi Muhammad SAW di Botol Wiski Malaysia

Published

on

Wiski Timah
Wiski Timah

Negeri tetangga, Malaysia, dihebohkan dengan kontroversi nama putri Nabi Muhammad SAW di botol Wiski merk lokal. Alhasil, permasalahan ini dibawa hingga ke sidang pemerintah.

Ya, kehebohan terjadi di Malaysia sejak pekan lalu. Nama merk Wiski lokal itu adalah Timah. Nama tersebut dianggap menyinggung putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah.

Label botol wiski ini juga menjadi kontroversi karena bergambar mirip seorang pria yang mengenakan peci, yang menjadi ciri khas Muslim.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Organisasi Muslim mengklaim penggunaan nama itu tidak peka pada umat Islam negeri itu, mengingat ada larangan meminum alkohol.

“Kami tidak keberatan dengan non-Muslim minum alkohol,” katanya Mufti Penang, Wan Salim Wan Noor, dikutip dati situs lokal The Star.

“Tetapi kami meminta pemerintah untuk memerintahkan produsen mengubah mereknya serta gambar pada botol menjadi nama dan gambar, yang tidak membangkitkan kepekaan umat Islam di negeri ini,” dia menambahkan.

Masalah ini menyebabkan terjadinya rapat besar di pemerintahan Malaysia. Jajaran menteri Malaysia bahkan mengundang produsen melakukan dialog soal perubahan nama dan label botol.

Dalam akun Facebook, Menteri Transportasi Wee Ka Siong menyatakan bahwa kabinet telah membahas persoalan ini. Ia menyebutnya sekarang telah selesai.

“Timah tidak perlu mengubah namanya dan produsen juga sepakat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang asal-usul Timah. Timah berarti bijih timah, yang berkaitan dengan bijih timah atau tambang timah,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Malaysia memberikan pembelaan ke produsen wiski Timah. Menurut Wakil Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa, wiski telah memiliki izin cukai sejak 2003.

Continue Reading

Trending