Connect with us

Nasional

KPU Tetapkan PSU Pilgub Jambi Digelar 27 Mei

Published

on

Kantor KPU Jambi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi telah menetapkan tanggal pemilihan suara ulang (PSU) di 88 TPS di 5 kabupaten, Jambi.

Tanggal tersebut ditetapkan setelah rapat bersama pihak Forkompinda Jambi.

“Kita telah melakukan rapat bersama pihak Forkompinda, dan hasil putusannya untuk PSU di Pilgub Jambi nanti akan dilaksanakan pada 27 Mei 2021 mendatang,” kata Ketua KPU Jambi Subhan kepada detikcom, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Lima kabupaten yang akan PSU terdapat di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Dari 5 kabupaten/kota itu, KPU Jambi juga telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PSU nanti.

“Anggaran untuk PSU ini awalnya sekitar Rp 7,8 miliar, namun setelah kita rasionalkan lagi berkurang menjadi sekitar Rp 5 miliaran. Dan kita sebagai pelaksana pemilu sudah siap dengan dilaksanakan PSU nanti,” ujar Subhan.

Di PSU nanti ada 3 paslon yang akan dipilih oleh masyarakat. Paslon itu terdiri dari nomor urut 01 Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang merupakan ibu tiri Zola, lalu nomor urut 02 Fahrori-Syafril Nursal dan paslon 03 Al Haris dan Abdullah Sani. Ketiga paslon akan memprebutkan suara dengan total DPT 29.278 suara.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Jambi di sejumlah TPS dari 5 kabupaten/kota.

Putusan itu diketok atas gugatan ibu tiri eks Gubernur Jambi Zumi Zola, Siti Munawaroh.

“Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,” kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Senin (23/3/2021).

Rekapitulasi suara yang dibatalkan MK yaitu di sejumlah TPS di:

1.Kabupaten Muaro Jambi di antaranya:
Kecamatan Sungai Gelam
-TPS 4 dan 5 Desa Sungai Gelam
-TPS 2,3,4,5,6,7,12,13,14,16,19 Desa Sungai Gelam
Kecamatan Sungai Bahar
-TPS 04 Desa Tanjung Harapan
-TPS 06 dan 06 Desa Mekarsari Makmur
-TPS 05 Desa Suka Makmur
-TPS 3,4,7,9 Desa Marya Mulya
Kecamatan Jambi Luar Kota
-TPS 2,3,4,8,10,12 Desa Pijoan
-TPS 2,4,5 Desa Pematang Gajah
-TPS 1,2,6 Desa Bandung
-TPS 01 Desa Pematang Jaring

2.Kabupaten Kerinci, di antaranya:
-Kecamatan Danau Kerinci
TPS 01 Desa Koto Tuo Ujung Pasir
Kecamatan Sitinjau Laut
-TPS 02Desa Pondok Beringin

3.Kabupaten Batanghari
Kecamatan Bajubang:
-TPS 04 Desa Bungku
-TPS 10 Desa Bajubang
-TPS 17 Desa Penerokan
Kecamatan Mersam
-TPS 02 Desa Sengkati Kecil
-TPS 08 Desa Kembang Paseban
Kecamatan Maro Sebo Ulu
-TPS 02 Desa Kembang Seri Baru
Kecamatan Muaro Bulian
-TPS 01Desa Napal Sisik

4.Kota Sungai Penuh yaitu di TPS 01 Desa Dujung Sakti Kecamatan Kota Baru

5.Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu di
-TPS 01 dan TPS 05 Desa Sungai Lokak, Kec Sadu
-TPS 08 Desa Mendahara Ilir, Kec Mendahara
-TPS 03 Desa Kuala Dendang Kec Dendang
-TPS 01,02,03 esa Kota Kandis Dendang, Kec Dendang
-TPS 02,04,06 Desa Disomukti, Kec Dendang
-TPS 1 dan 8 Desa Rantau Indah, Kec Dendang
-TPS 1 dan 6 Desa Catur Rahayu

“Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah,” ujar Awar.

MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan juga kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

“Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya,” ucap MK.

Advertisement

Nasional

Buntut Pernyataannya Soal Bahasa Sunda, Arteria Dahlan Meminta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Jawa Barat

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Politikus PDIP yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya meminta Jaksa Agung yang memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat.

Arteria Dahlan menyampaikan permintaan maaf itu dan klarifikasi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” katanya.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Terkait pernyataanya itu, Arteria Dahlan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke PDIP dan mengaku siap menanggung segala sanksi atas perbuatannya itu di Rapat Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai,” tegas dia.

Arteria mengaku telah belajar dari kasus tersebut. Ia juga berterima kasih kepada setiap kritik atas ucapannya yang telah menyinggung masyarakat Jawa Barat, terutama suku Sunda.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

Menyakiti Hati Orang Sunda, Masyarakat Adat Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke Polisi

Published

on

Anggota DPR RI Arteria Dahlan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan

Buntut pernyataannya yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat DPR, Politikus PDIP, Arteria Dahlan, dilaporkan ke pihak berwajib.

Laporan itu dilayangkan Majelis Adat Sunda bersama perwakilan Adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundanan ke Polda Jabar hari ini, Kamis (20/1/2022).

“Iya, kami hari ini melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di Youtube dan media sosial meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda,” kata Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein di Mapolda Jabar, Kota Bandung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

Ari Mulia Subagja menyatakan bahwa kata-kata yang dilontarkan Arteria Dahlan di Gedung DPR amat menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Dia menyayangkan Arteria tidak menghormati. Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya melarang bahasa daerah. Serta UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lebih jauh Ari menuturkan, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda. Namun juga suku lain di Indonesia.

“Hari ini mungkin nasib jeleknya lagi menimpa orang Sunda diperlukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari suku bangsa lain bakal diperlakukan hal yang sama,” tegas dia.

Ucapan Arteria Dahlan di rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1/2022) mendadak viral. Dia meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” katanya kala itu.

Continue Reading

Nasional

PKN: Jokowi Baik dan Berani Ambil Risiko!

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

Menurut Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), pemerintahan Jokowi sudah cukup baik. Selain itu, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil risiko.

Partai yang dikomandani oleh loyalis Anas Urbaningrum, dan dipimpin I Gede Pasek Suardika ini didirikan pada tanggal 29 Okteber 2020. Setelah itu, partai ini baru saja diresmikan oleh Kemenkumham pada 7 Januari 2022. PKN memberikan harapan kepada bangsa ini untuk membangun partai politik berdasarkan demokrasi pancasila.

Partai politik ini nantinya untuk membangkitkan kembali spirit Nusantara di masa lalu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemuda berjiwa nasionalisme yang tinggi dan cerdas, sebagai calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

PKN, untuk saat ini mendukung penuh pemerintah. Dengan catatan, pemerintah mengambil kebijakan yang baik untuk rakyat dan menguntungkan rakyat. Sistem pemerintahan seperti itu lah, yang sangat partai ini dukung.

Baca Juga:

  1. Ini Dia Alasan Deklarasi Pendirian PKN di Petilasan Gajah Mada
  2. PKN, Partai Pencipta Anak Bangsa yang Unggul dan Calon Pemimpin Indonesia
  3. Bahas Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Wiranto Temui Wapres Ma’ruf Amin

PKN juga melihat pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi berjalan dengan baik, dan Jokowi termasuk berani dalam mengambil keputusan serta berani ambil risiko. Seperti dalam sesi wawancara mycity.co.id  dengan Sekjen PKN Sri Mulyono  (19/1/2022), Dirinya mengatakan bahwa, “Pemerintahan Jokowi cukup baik, dan beliau cukup berani mengambil keputusan meski berisiko. Seperti keputusan pemindahan ibu kota, misalnya.”

Sri Mulyono juga memberikan tanggapannya terkait dengan nama Ibu kota yang baru. Menurutnya, nama Ibu kota dengan nama Nusantara yang berarti sama dengan nama partai politiknya, adalah sesuatu yang sangat positif. Ia menyimpulkan bahwa ini mungkin merupakan alam semesta yang juga turut mendukung, untuk kedepannya agar PKN dapat semakin menusantara atau berjaya. Baginya, tidak ada sesuatu yang kebetulan.

“Dan keputusan nama Ibu kota baru ini sangat baik, dan diharapkan memberikan efek positif kepada Partai Kebangkitan Nusantara. Mudah-mudahan hal ini bertanda baik, dengan diresmikannya nama Ibu kota baru yang bernama Nusantara juga.” Ucap Sri Mulyono.

Tidak hanya itu, menurutnya juga kebijakan Jokowi soal Indonesia yang tidak boleh mengekspor nikel mentah, merupakan kebijkan yang sangat hebat, dan wajib didukung. Akan tetapi di sisi lain ada kebijakan yang perlu dikritisi. Seperti kebijakan terkait Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja, yang ia anggap hanya memanjakan atau menguntungkan para perusahaan atau pengusaha besar saja.

Continue Reading

Trending