Connect with us

Nasional

Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014

Published

on

Cucu (45) Wanita Asal Bandung Tak Bisa Tidur Sejak 2014 (Source: tribunnews.com)

Cucu (45) merupakan wanita asal Bandung yang tidak bisa tidur sejak tahun 2014. Warga Kampung Warung Jati ini sudah lupa bagaimana rasanya tertidur nyenyak selain menggunakan bantuan obat tidur.

Dilansir dari detik.com, hal ini berawal dari Cucu yang mengalami sulit tidur dan kerap kali merasa gelisah setiap hendak tidur sejak 2014.

“Awalnya tahun 2014, ngerasa enggak bisa tidur Kalau mau tidur gelisah, tidur paling hanya dua atau tiga jam saja. Terus bangun lagi. Tapi sekarang udah enggak bisa tidur sama sekali,” ungkapnya dikutip dari detik.com, Kamis (2/9).

Baca Juga:

  1. Surat Nikah dan Cerai Soekarno – Inggit dijual, Ridwan Kamil: Tidak Jadi
  2. Manfaat Tanaman Porang, Bisa Menurunkan Berat Badan
  3. Kulit Mulai Keriput? Ini Tips Kulit Sehat di Usia 40-an Versi MyCity

Wanita asal Bandung ini masih belum mengetahui penyebabnya yang tidak bisa tidur sejak 7 tahun yang lalu.

“Enggak tahu kenapa, keluarga saya juga enggak ada yang seperti saya. Memang dulu sempat jatuh dibagian kepala, tapi sudah lama. Pokoknya waktu anak kedua saya masih kecil. Saya juga lupa tahun berapa. Tapi pas jatuh itu normal aja setelahnya.” Jelas Cucu.

Menurut ceritanya, pada tahun 2014 ia sempat pergu berobat ke RSUD Cikalongwetan dan ia diberikan obat tidur. Setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut barulah ia merasa kantuk dan tertidur.

Akhirnya ia mulai berhenti mengonsumsi obat-obatan tersebut karena tidak merasakan khasiat yang lebih dari obat-obatan tersebut.

Namun, Cucu mencoba untuk melakukan pengobatan di RS Sentosa pada Juli 2021 lalu dan dokter melakukan tindakan scanning untuk kepalanya. Hal mencengangkan pun mulai terjadi, dimana saat Cucu menerima bius sebanyak dua kali, tubuhnya tidak terkena efek sama sekali. Hal ini dilihat dari tubuh Cucu yang bisa berhenti bergerak, namun matanya tetap tidak bisa tertidur.

Hingga kini, ia berharap ada pihak yang dapat membantunya untuk mendapatkan kesembuhan. “Ya inginnya cepat sembuh, soalnya sedih kadang suka nangis. Badan juga sakit karena gerak-gerak sendiri.” Ungkap Cucu.  

Advertisement

Nasional

Anggaran Dipotong, MPR RI Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

MPR RI menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memecatnya.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan pemotongan anggaran MPR RI menjadi salah satu alasan mereka meminta Jokowi memecat Sri Mulyani.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain itu Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani. Di antaranya, Ani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.

“Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tegas dia.

Dia mengingatkan bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara. Pihaknya meminta agar mendapat perlakuan yang wajar dibandingkan lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, Fadel mengatakan, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ani.

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” tuturnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Jumlah PNS dan Pembagian Jabatan Jajaran PNS Tahun 2021

Published

on

KORPRI
KORPRI

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

KORPRI sendiri berdiri pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Keberadaan KORPRI sangat erat kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu bagian dari ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun 2021 ini, Indonesia kembali membuka seleksi nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk berbagai posisi. Jumlah lowongan yang tersedia dalam seleksi CASN tahun ini sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 128.016 lowongan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 548.717 lowongan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan laporan statistik mengenai PNS di Indonesia. Per Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia ada sebanyak 4.081.824 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tercatat, ada 3 jenis jabatan yang paling banyak ditempati oleh PNS Indonesia yakni jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan laporan BKN yang berjudul “Buku Statistik ASN Juni 2021”, Jabatan Fungsional merupakan jabatan mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia dengan persentase sebesar 51 persen atau 2.077.818 PNS.

Sedangkan untuk jabatan struktural didominasi oleh jabatan pengawas atau setara Eselon IV sebanyak 71 persen kemudian disusul oleh Jabatan Administrator atau Eselon III sebanyak 22 persen. Berdasarkan data yang ada, beberapa instansi masih memiliki jabatan Eselon V sebanyak 3 persen dari total persentase jenis jabatan struktural, atau sebanyak 12.630 PNS.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yang dirujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Sedangkan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Sementara itu, definisi Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan ini bertingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Continue Reading

Trending