Connect with us

Properti

Keren, Pengembang Indonesia Garap Proyek Properti di AS

Published

on

SML dan Palari Group

Ekspansi bisnis terus dilakukan oleh pengembang SML yang bekerja sama dengan Palari Group untuk mengembangkan hunian cerdas di California, Amerika. Kedua perusahaan akan mewujudkan visi perusahaan untuk menerapkan hunian cerdas berkelanjutan yang berbasis teknologi seperti yang dikembangkan SML di BSD City.

Pengembang Sinar Mas Land (SML) yang terdaftar di Bursa Efek Singapura melakukan ekspansi bisnis ke Amerika melalui perjanjian usaha patungan atau joint venture agreement dengan Palari Group. Kerja sama ini untuk mengembangkan hunian cerdas yang berkelanjutan dan berbasis teknologi di California.

Perjanjian usaha patungan tersebut diresmikan melalui penandatanganan kemitraan strategis yang dilakukan Michael Widjaja selaku Group CEO SML dan Basil Strarr, CEO Palari pada akhir bulan lalu. Kedua perusahaan bersepakat untuk bekerja sama mengembangkan proyek hunian yang berkelanjutan serta mengakselerasi pengembangan yang telah didirikan oleh Palari sejak tahun 2014 termasuk 3D-Printed Zero Net Energy Community pertama di dunia yang berlokasi di Greater Palm Springs, California.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Untuk kepemilikan, SML mengakuisisi sebesar 40 persen saham dari pengembangan proyek tersebut. SML juga akan membawa pengalaman mengembangkan kota mandiri BSD City dan sebagai pelopor dalam pengembangan klaster perumahan ke sejumlah proyek Palari di Amerika.

“SML akan fokus untuk memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pengembangannya. Kami juga terus mencari mitra yang selaras untuk merealisasikan upaya ini dan kemitraan dengan Palari membuka peluang bagi SML untuk memperluas jejak internasional dalam membangun kota cerdas yang berkelanjutan dan bebas karbon ke pasar perumahan terbesar di Amerika,” ujar Michael.

Sementara itu Basil Starr menambahkan, pihaknya sangat senang mengumumkan kemitraan strategis dengan SML khususnya untuk mengeksplorasi pengalaman SML yang sukses dan sarat akan rekam pengembangan kota yang pintar, berkelanjutan, dan terjangkau yang sangat sesuai dengan visi Palari untuk menjadi pengembang terkemuka di Amerika khususnya bagi komunitas yang berfokus pada teknologi berkelanjutan.

“Perumahan di Amerika Serikat saat ini mengalami defisit dan sebagian besar disebabkan oleh konstruksi tradisional tidak berkembang selama berabad-abad yang membuat konstruksi tersebut tidak dapat diprediksi, lambat, dan mahal. Selain itu kekurangan tenaga kerja dan harga bahan juga telah meningkat dengan cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.

Kendati saat ini dunia telah semakin peduli dengan pemberdayaan energi, pada kenyataannya proses konstruksi bangunan masih menyumbang hampir 40 persen emisi karbon dan konstruksi tradisional yang sangat boros hingga ada 30 persen bahan yang terbuang sia-sia.

Dalam kerja sama ini kedua belah pihak juga berkomitmen untuk menghadirkan teknologi pembangunan modular yang akan mempercepat konstruksi dan mengurangi emisi karbon saat proses pembangunan. Kolaborasi antara Palari dan SML ini akan mengatasi kekurangan perumahan dengan cara mengembangkan rumah modern, berkelanjutan, dan terjangkau di berbagai pasar yang sedang berkembang dan itu dimulai dari California.

Properti

Pemerintah Beri Insentif ke Pengembang yang Bangun Rumah Susun

Published

on

Ilustrasi rumah susun

Untuk mendorong pengembangan hunian vertikal di perkotaan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan PPN dan kemudahan lainnya. Ini untuk mendorong suplai hunian yang kebutuhannya sangat besar khususnya di kawasan perkotaan.

Pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai produk hunian mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan backlog perumahan yang juga sangat tinggi. Pemerintah juga mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk membangun perumahan khususnya hunian subsidi di wilayah-wilayah dengan tingkat populasi yang tinggi.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

“Setiap pihak harus ikut berkontribusi untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan konsep hunian yang tepat untuk segmen ini berupa hunian vertikal atau rumah susun (rusun). Tingginya kebutuhan hunian ditambah angka backlog yang mencapai 12,7 juta unit belum rumah tidak layak huni yang mencapai 23 juta unit, jadi tugas sektor perumahan kita masih sangat berat,” katanya.

Saat ini, pengembangan rumah subsidi baru tercapai sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya yang menandakan masih sangat jauh antara kebutuhan dengan suplai yang bisa disediakan. Hal ini selanjutnya akan terus memperbesar angka backlog perumahan kita secara nasional.

Untuk suplai rumah subsidi dari segmen rusun juga angkanya masih sangat kecil berkisar 9.000 unit dari total 1,7 juta unit rumah subsidi yang pembiayaannya telah disalurkan oleh pemerintah. Karena itu Herry kembali mendorong kalangan pengembang maupun stakeholder perumahan lainnya untuk terus membangun konsep hunian rusun terlebih di wilayah perkotaan.

Kolaborasi bisa terus dilakukan khususnya dengan terus mempertajam karakteristik lokasi pengembangan rusun. Urbanisasi maupun wilayah-wilayah yang berkembang menjadi perkotaan harus menjadi pemikiran bersama untuk mengoptimalkan lahan yang ada salah satunya dengan konsep pengembangan vertikal.

Solusi lain juga diutarakan Herry, untuk wilayaj di luar Jakarta pengembangan hunian bisa dengan membangun rusun bertingkat rendah atau lowrise vertical (LRV) housing. Supaya menarik bagi perusahaan pengembang, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan PPN untuk rusun yang dibangun dengan harga di bawah Rp300 juta.

“Kementerian PUPR juga terus berimprovisasi atas aturan perizinan bangunan gedung (PBG) yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Kalau pengembang terkendala dengan masalah kongkrit terkait PBK akan dikoordinasikan untuk dicarikan solusinya termasuk usulan untuk penyesuaian harga rumah dan rusun subsidi yang terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” bebernya.

Continue Reading

Properti

Alasan Utama Hunian OTD Paling Cocok untuk Kaum Milenial

Published

on

Kawasan hunian OTD

Konsep hunian TOD bisa menjadi solusi yang tepat untuk kalangan pekerja milenial karena dilengkapi dengan transportasi publik dan berbagai fasilitas lainnya. Karena itu Perum Perumnas terus mendorong pengembangan kawasan TOD di berbagai wilayah.

Perusahaan BUMN di bidang perumahan Perum Perumnas terus didorong untuk memperbanyak suplai hunian perkotaan dengan konsep transit oriented development (TOD). Dengan konsep TOD, hunian diintegrasikan dengan sarana transportasi umum sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Bukan hanya integrasi dengan transportasi publik, di kawasan TOD juga menyediakan berbagai fasilitas ritel dan berbagai sarana lainnya sehingga memudahkan penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup di dalam kawasannya. Inilah yang menjadi hal utama konsep hunian seperti ini cocok untuk kalangan pekerja muda milenial di perkotaan.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Menurut Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, sesuai arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Perumnas memang terus didorong untuk mengembangkan sebanyak mungkin hunian untuk kalangan pekerja milenial. Salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan BUMN lain maupun pihak swasta.

“Kami akan terus menghadirkan hunian idaman mulai dari rumah subsidi dengan harga mulai Rp168 jutaan yang bisa dicicil mulai Rp1 jutaan hingga hunian vertikal berkonsep TOD yang cocok untuk masyarakat perkotaan. Ada banyak keuntungan bila pekerja milenial berhunian di kawasan TOD,” ujarnya.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan dari hunian di kawasan TOD antara lain bisa menunjang kebutuhan kalangan milanial yang dinamis dan mobilitas tinggi. Untuk menjangkau segmen pasar ini, Perumnas menyiapkan proyek TOD yang dikerjasamakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu Samesta Mahata Tanjung Barat, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Serpong, dan Samesta Mahata Parayasa Bogor.

Sebelumnya, Perumnas juga telah meluncurkan Millenial Zone yang diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Intinya, pemerintah akan terus mendukung penyelesaian berbagai sarana penunjang untuk kebutuhan hunian dan lifestyle kalangan milenial melalui produk-produk yang dihasilkan Perumnas.

Bukan hanya empat proyek TOD yang bekerja sama dengan KAI, Perumnas juga memiliki produk lain seperti Samesta Sentraland Cengkareng yang merupakan kawasan bisnis dan industri di Jakarta Barat. Aksesnya juga mudah ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian rumah tapak di Samesta Dramaga Bogor yang dekat ke Kampus IPD dan Stasiun Bogor. Proyek lainnya Samesta Grand Sentralan Karawang dan Sentraland Residence II yang dekat dengan kawasan industri Karawang, Jara Barat.

Bukan hanya menyiapkan produk hunian yang cocok untuk milenial, Perumnas juga menyiapkan cara bayar menarik yang cocok dengan penghasilan pekerja milenial. Diantaranya program khusus Pay Later, bunga ringan 2,2 persen, hingga berbagai hadiah langsung untuk memudahkan milenial menghuni rumah pertamanya.

“Kami akan terus menghadirkan keunggulan produk yang dibutuhkan oleh segmen pasar yang kami sasar seperti kalangan milenial dengan kawasan TOD. Ke depan, kami akan terus mengupayakan untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan masif untuk mendorong capaian target perusahaan,” jelas Budi.

Continue Reading

Properti

Ternyata, Sektor Properti Sumbang 60% Emisi Karbon

Published

on

Ilustrasi properti

Perubahan iklim telah nyata menjadi tantangan yang harus diatasi secara global. Kota-kota di Asia Pasifik menyumbang emisi karbon dari industri real estat mencapai 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini harus menjadi upaya semua pihak untuk menguranginya.

Kita diingatkan lagi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkan dari industri real estat. Sebuah studi yang dilakukan di 32 kota global menyebutkan, sektor real estat menyumbang rata-rata 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini melebihi perkiraan World Green Building Council dengan klaim sebesar 40 persen.

Di sisi lain, laporan terbaru yang diterbitkan JLL menyebut data yang lebih memprihatinkan. JLL menyatakan kontribusi emisi karbon dari sektor ini bisa lebih tinggi di beberapa pusat bisnis terbesar di Asia Pasifik seperti Tokyo yang sebesar 73 persen, Seoul 69 persen, hingga Melbourne 66 persen.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Laporan JLL terbaru bertajuk Decarbonising Cities and Real Estate mendapati kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diberlakukan di perkotaan, dampak industri real estat, dan ilmu sains iklim yang menunjukan perlunya tindakan cepat untuk mengatasi pemanasan global.

Menurut Head of ESG Research JLL Asia Pasifik Kamya Miglani, untuk mewujudkan rencana dekarbonisasi bangunan yang holistik dan efektif perlu ditekankan kerja sama antara pemerintah dengan pemilik lahan, investor, pengembang, maupun penghuni atau pengguna bangunan.

“Bangunan atau gedung merupakan solusi sekaligus masalah bagi krisis iklim yang kita hadapi dan kerja sama antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk mendorong kemajuan nyata dalam dekarbonisasi ekonomi. Untuk kawasan Asia Pasifik hal ini sangat penting karena kota-kota seperti Hong Kong 85 persen bangunannya berusia lebih dari 10 tahun dan memerlukan peremajaan,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Miglani, hingga saat ini belum ada target yang ditetapkan untuk dekabornisasi bangunan itu. Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang ketat hingga pinalti yang berat terkait standar bangunan untuk mencapai perlombaan net-zero karbon.

Penelitian JLL juga menunjukan kalau kota-kota yang paling mungkin berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah kota-kota yang mampu menyeimbangkan regulasi, insentif, inovasi, dan akselerator. Sejumlah kota juga menerapkan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi bangunan seperti Singapura dengan Rencana Induk Bangunan Hijau (Green Building Masterplan) yang menargetkan dekarbonisasi bangunan hingga 80 persen hingga 2030.

Sementara itu Tokyo menerapkan program cap-and-trade yang memberi insentif kepada pemilik bangunan untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Namun penelitian JLL juga mengingatkan, kalau kebijakan dan regulasi yang saat ini diterapkan di seluruh dunia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu sains sehingga sektor swasta mengemban tanggung jawab lebih besar dalam merespon tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini sangat relevan di kota-kota Asia seperti Shanghai, Hong Kong, dan Mumbai yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berada dalam situasi mendesak untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas, kekeringan, kebakaran, dan curah hujan yang tinggi.

“Kadang pemerintah kota-kota menetapkan target keberlanjutan yang ambisius dan sering kali jauh di atas target nasional. Kota-kota seperti Sydney dan Shanghai menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 70 dan 65 persen tahun 2030. Tapi upaya ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup seperti Hong Kong, Shanghai, dan Mumbai tidak memiliki target nyata untuk mengembangkan gedung maupun bangunan bebas karbon,” bebernya.

Continue Reading

Trending