Kabinet Indonesia Maju/Net

mycity.co.id – Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo menghindar saat ditanya tentang kabar soal perombakan atau kabinet. Mereka memilih segera meninggalkan istana atau mengalihkan ke pembahasan lain.

Misalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas beberapa kali ke istana dalam sepekan terakhir untuk rapat dengan Jokowi. Namun, ia selalu menghindar saat ditanya tentang reshuffle.

“Saya ngurusin beras, ngurusin cabai, ngurusin telur, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak,” kata Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengaku tak tahu ada rencana reshuffle kabinet.

Bahlil mengatakan evaluasi kinerja menteri menjadi kewenangan penuh Jokowi. Ia enggan berkomentar mengenai hal itu.

“Yang tahu menilai, siapa nilai berapa, nilai berapa itu hanya bos aja Bapak Presiden. Kami sesama sopir angkot enggak boleh saling mendahului, dan enggak boleh saling menilai,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan ditanya soal reshuffle kabinet. Dia berkelakar urusan politik menunggu hari Rabu.

“Kalau politik nanti saja, tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin,” ucap Airlangga.

Isu reshuffle kabinet belakangan menguat setelah Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan. Tokoh yang dipanggil di antaranya Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketum NasDem Surya Paloh, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Isu yang beredar Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Sebab, Jokowi memang kerap melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa. Namun, Jokowi enggan mengonfirmasi kabar itu.

Terdakwa Sambo/Net

mycity.co.id – Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo menyebut jaksa penuntut umum (JPU) gagal untuk membuktikan kliennya sebagai pelaku penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hal itu diungkap tim kuasa hukum Sambo dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik atas replik JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Kuasa Hukum Ferdy Sambo, berdasarkan keterangan dua saksi, yakni Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo, menyatakan Sambo tidak menembak Brigadir J. Hal itu sesuai dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat.

“Pada pokoknya Ahli Arif Sumirat menerangkan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban dari hasil otopsi, berasal dari senjata api Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu,” tuturnya.

“Ahli Arif Sumirat juga menerangkan serpihan peluru yang ada di dalam jaringan otak korban terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi atau base meta dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata atau pistol lain, melainkan hanya dari Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer,” ucapnya.

Menurut tim penasihat hukum Sambo, dalil yang dilontarkan jaksa mengenai keterlibatan Sambo turut melakukan penembakan hanya berdasarkan satu keterangan saksi dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi dan bukti lainnya.

“Sesuai dengan uraian nota pembelaan tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023 huruf B halaman 43 sampai dengan 49 yang telah kami sampaikan, tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menembak dan membunuh korban,” kata dia.

Dalam perkara ini, Ferdy Sambo dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pembunuhan itu dilakukan bersama-sama dengan Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Kuat Ma’ruf.

Pembunuhan itu dilakukan atas perintah mantan Kadiv Propam Polri tersebut lantaran kesal mendengar cerita isterinya yang diduga menjadi korban pemerkosaan oleh Brigadir J. Dia kemudian meminta Bharada E mengeksekusi Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Ilustrasi Pernikahan/Net

mycity.co.id – Kendati dua hakim sempat mendebat keputusan, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap pada kebijakannya untuk menolak legalkan pernikahan beda agama. Permohonan uji materi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut resmi ditolak.

Sambil ketok palu tanda keputusan telah final. MK menolak permohonan pemohon untuk melegalkan pernikahan beda agama.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Januari 2023.

MK menegaskan, tak ada urgensitas signifikan untuk merubah ketentuan mahkamah terkait perkawinan. Dalil pemohon terkait Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 8 huruf F UU No 1 Tahun 1974, kata Ketua MK juga dinilai tak punya alasan hukum yang kuat.

“Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Sebelumnya, gugatan ini diketahui datang dari Ramos Petege, umat Katolik yang batal mempersunting kekasihnya yang beragama Islam. Ramos kemudian menggugat UU Pernikahan ke MK supaya pernikahan beda agama dapat difasilitasi oleh UU Perkawinan.

Menurut Ramos, perkawinan adalah hak asasi setiap orang yang bebas dilakukan dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama. Oleh karenanya, bagi Ramos Negara tak boleh melarang apalagi tidak mengakui pernikahan semacam itu.

Dua Hakim Berbeda Pandangan
Saat memutuskan gugatan Ramos, dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI yakni Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh dilaporkan punya alasan berbeda (concurring opinion).

“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dua hakim yakni hakim Suhartoyo dan hakim Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda,” kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Pasalnya, Suhartoyo menegaskan dasar hukum sahnya perkawinan dan kebebasan/kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing diatur dalam ketentuan norma.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” begitu bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berikutnya, Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi-tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimpali hal itu, hakim Daniel Yusmic P. Foekh meyakini bahwa dipungkiri atau tidak perkawinan beda agama sudah ada dan diduga terus berlangsung sampai sekarang serta di masa mendatang.

Pelarangan, menurutnya justru akan melestarikan pola ‘kecurangan’ untuk mengelabui hukum, yang sudah dilakukan warga negara Indonesia supaya bisa menikah beda agama.

Pertama, melakukan perkawinan di luar negeri. Kedua, Salah satu mempelai untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya. Ketiga melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali untuk mengikuti agama calon suami sekaligus sang istri.

“Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain merupakan langkah ‘terobosan’ sendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama,” pungkasnya.