Connect with us

CityView

Kemandirian Kota dalam Bayangan: Depok di Antara Wilayah Jabo(de)tabek

Published

on

mobilitas warga kota

Depok tidak memiliki sumberdaya alam mineral, akan tetapi posisinya sangat strategis, berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikan Depok dimasukkan dalam rencana pengembangan Jabo(de)tabek.

Ketika Depok dirancang menjadi satelitnya Jakarta, sebenarnya kota ini hanya dijadikan sebagai kota tempat tinggal (dormitory town) bagi penduduk Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut Cosmas Batubara mengatakan bahwa Depok memang direncanakan hanya untuk tempat beristirahat bagi penghuni Perumnas, sementara pekerjaan sehari-hari tetap berada di Jakarta.

Pada saat ditetapkan sebagai Kotamadya pada 1999, kota baru ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan warganya dari segala segi. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini Depok masih belum dapat melepaskan diri dari kota Jakarta.

Hal ini terjadi karena peran yang diberikan kepada kota ini adalah untuk menampung kelebihan penduduk Jakarta, yang mempunyai pekerjaan tetap di tempat asalnya. Dengan demikian, Depok baru pada sebatas menampung penduduk Jakarta, tanpa penyediaan fasilitas pekerjaan.

Para migran ini setiap hari pulang pergi dari Depok-Jakarta, dan sebaliknya. Ida Bagoes Mantra menyebut mobilitas penduduk tersebut sebagai penglaju.

Pemindahan kampus Universitas Indonesia ke Depok pada 1987 mengakibatkan penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Jakarta.

Dengan kepindahan UI ke Depok para karyawan dan para pengajar yang telah membeli rumah di Perumnas Depok I, dengan sendirinya tidak lagi melakukan perjalanan ulang-alik ke Jakarta.

Sebagian besar penghuni Depok yang merupakan pindahan dari Jakarta adalah pegawai negeri yang bekerja di Jakarta. Perpindahan mereka ke Depok bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan persoalan permukiman.

Para pendatang yang menempati kompleks Perumnas sebagian besar pindah ke Depok karena mencari tempat tinggal yang murah dalam arti sesuai dengan kemampuan, dan dekat dengan tempat kerja.

Dapat dikatakan bahwa Depok hanya menjadi tempat “titipan” menginap bagi mereka, karena mereka telah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta.

Hingga tahun 1982, belum tersedia lapangan kerja bagi pegawai negeri. Mengingat bahwa Depok adalah desa yang agraris, maka jumlah pekerjaan sebagai petani cukup besar.

Meskipun dalam kenyataannya pekerjaan sebagai buruh jumlahnya lebih besar daripada petani, hal ini diasumsikan bahwa sebahagian dari mereka, pada awalnya juga berprofesi sebagai petani, namun ketika terjadi pembangunan proyek Perumnas secara besar-besaran, lahan pertanian mereka terkena penggusuran.

Faktor geografis juga memicu lambannya kemandirian Depok, karena kedekatan jarak antara Depok dan Jakarta ditambah dengan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum yang semakin membaik menyebabkan kemudahan aksesibilitas antara kedua kota itu.

Namun di lain pihak, fasilitas perkotaan yang ada di Depok kurang lengkap dan kurang menarik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di Jakarta menyebabkan warga memilih melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari.

Hal yang sama berlaku juga pada para mahasiswa yang lebih memilih tinggal di Jakarta dari pada harus tinggal di kamar kos.

Ketika Depok pada 1981 peran dan statusnya berubah menjadi Kota Administrasi, maka sejumlah fasilitas perkotaan juga mulai ditata kembali.

menurut Kompas edisi 25 Mei 1987, kehadiran UI secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan penyediaan fasilitas pekerjaan di bidang perdagangan (antara lain warung makan atau restoran), dan jasa kemasyarakatan.

Terbentuknya Kota administratif Depok pada 1981 juga memerlukan sejumlah jasa kemasyarakatan seperti PNS yang bekerja di dinas pemerintahan (Depok), dan Hankam /ABRI, perbankan dan jasa keuangan lain serta industri.

Baca Juga:

  1. Mengadu Nasib di Kota: Migrasi Orang-Orang Madura ke Surabaya
  2. Ini Alasan Depok Jadi Kota Paling Tak Toleran di Indonesia
  3. Margonda Depok dan Aneka Kisahnya

Jumlah pertambahan usaha di bidang perdagangan menunjukkan jumlah yang besar dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Namun kesempatan kerja yang ada pada bidang-bidang tersebut hanya sebatas pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas, atau di bawahnya.

Untuk rumah makan misalnya, tenaga kerja yang direkrut adalah sebatas untuk pelayan, demikian juga penginapan. Artinya kesempatan kerja yang ada, tidak terlalu mengandalkan ketrampilan khusus.

Sementara, bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebanyakan penduduk Depok adalah jasa di bidang pemerintahan dan perusahaan.

Dalam hal ini, Depok dikondisikan hanya sebatas sebagai tempat permukiman. Artinya, menurut pemerintah Jakarta, di Depok tidak perlu ada kegiatan industri besar.

Kenyataan ini didukung dengan adanya larangan dan pembatasan untuk industri besar dan menengah, yang dituangkan dalam Keppres No. 21 Tahun 1989.

Realisasi dari Keppres ini, nampak pada tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memajukan industri yang telah ada di Depok.

Menanggapi hal ini Badrul Kamal menyatakan bahwa di dalam pemerintahan Kota Depok, tidak

terdapat subdinas atau bagian industri yang mengkoordinasi industri-industri yang ada di Depok. Kondisi Depok yang serba terbatas menyebabkan penduduk memilih menjadi penglaju ke kota metropolitan Jakarta, untuk mencukupi kebutuhannya.

Ulang alik tidak hanya dilakukan oleh pengajar dan karyawan UI saja, tetapi juga dari kalangan pegawai negeri yang bekerja di kementrian atau BUMN.

Menurut catatan Boy Loen, kaum Belanda Depok juga banyak yang bekerja di dunia perbankan di Jakarta. Mereka dapat dikatakan termasuk dalam migran sirkuler Depok – Jakarta seperti yang dikatakan oleh Ida Bagus Mantra.

Perjalanan ulang-alik dari pegawai kementrian, atau Badan-badan usaha lebih disebabkan karena kepindahan mereka ke Depok tidak disertai dengan perpindahan tempat kerjanya.

Di Depok belum ada kantor wilayah dari kementrian atau badan-badan usaha tersebut, sehingga mereka tetap melakukan perjalanan pulang pergi dari Depok ke Jakarta.

Pemerintah Kota Depok juga telah berupaya untuk menyediakan lapangan kerja dan tempat usaha di Depok. Upaya yang dilakukan dengan tujuan sebagai daya tarik bagi para urban, dan mengurangi perjalanan ulang alik antara Depok – Jakarta.

Dengan demikian diharapkan ketergantungan pada kota induknya dapat dikurangi. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya.

Pengembangan ekonomi di kota Depok direncanakan dikembangkan sektor perdagangan dan jasa, juga di sektor industri, sementara sektor pertanian peranannya untuk menyerap tenaga kerja semakin berkurang.

Pengurangan lahan pertanian itu antara lain disebabkan adanya pembangunan perumahan secara besar-besaran dan fungsi-fungsi lain.

Pada beberapa daerah di kecamatan Beji yang terletak di sekitar kampus UI, banyak penduduk Depok yang mengubah fungsi lahannya dari pertanian menjadi tempat pondokan atau menjual lahannya kepada pengusaha/ penduduk Jakarta untuk dibangun pondokan atau usaha lain.

CityView

Asal-usul Nama Ancol & Awal Mula Berdirinya di Indonesia

Published

on

By

Asal-usul Nama Ancol

Ancol adalah wilayah yang berada di sebelah timur Kota Tua Jakarta. Di mana kawasan itu saat ini dijadikan sebuah nama kelurahan di Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.

Untuk namanya sendiri mempunya arti tanah renda berpaya-paya. Diketahui, air payau Kali Ancol berbalik ke darat menggenangi tanah di sekitarnya sehingga airnya terasa asin pada dahulu saat laut tenggah pasang.

Kemudian Ancol dikatakan sebagai salah satu lokasi medan perang di samping Kalapa, Tanjung Wahanten (Banten) pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa (1521-1535). Hal ini terjadi pada masa agama Islam mulai tersebar luas di daerah pesisir Kerajaan Sunda.

Ancol pun dijadikan esbagai kubu pertahanan pasca-serangan pertama Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1628 saat di tangan VOC. Oleh karena itu dengan membangun sejumlah benteng, VOC mulai memperkuat pertahanannya.

Baca Juga:

  1. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  2. Menelisik Asal Muasal Nama Kuningan
  3. Asal-usul Menteng, Hutan Sarang Binatang Buas yang Jadi Kawasan Elite

Pembangunan benteng pun dikebut oleh Belanda karena benteng yang tersisa hanya berada di Kasteel Batavia dan Pulau Onrust. Belanda menjadikan Ancol sebagai Taman Rekreasi mereka.

Jika mendengar nama Ancol pasti banyak dari kita yang langsung mengingatnya sebagai tempat wisata hiburan, yakni Taman Impian Jaya Ancol.

Diketahui, proyek pembangunan Ancol dimulai pada tahun 1960 silam. Di mana kala itu Soekarno ingin Indonesia memiliki taman hiburan seperti Disneyland.

Hingg akhirnya proyek Ancol pun berhasil diselesaikan bulan Februari 1966, seusai proses pembangunannya itu berjalan.

Continue Reading

CityView

Pembangunan Dimulai, Ini Daftar Infrastruktur Awal yang Dibangun Jokowi di IKN Nusantara

Published

on

By

IKN Nusantara

Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara baru Nusantara di Kalimantan Timur telah mulai dikebut oleh Pemerintah. Bahkan sejumlah proyek diketahui sudah mulai dilelang dan dibangun saat ini.

Pembangunan infrastruktur dasar IKN akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Mengutip pada Kamis (23/6/2022) dalam keterangannya Basuki mengatakan bahwa, “Selain SHMS (Structural Health Monitoring System) dan ITS (Intelligent Transport Systems) akan diprioritaskan juga FS dan Basic Design untuk jalan akses IKN karena kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang.”

Akan tetapi juga telah ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya di IKN pada sebelumnya. Bahkan sampai menjadi kuncian awal dari Jokowi sebagai kepastian berjalannya proyek IKN.

Baca Juga:

  1. Janji Jokowi untuk IKN: Future Job & Skill
  2. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  3. Mitos Hantu Menara Saidah, Emang Ada?

Berikut daftar infrastruktur awal yang dibangun Jokowi di IKN Nusantara:

Bendungan Sepaku Semoi

Diketahui, bendungan ini bertujuan untuk menyediakan air baku kawasan IKN yang berkapasitas 2.000 liter per detik, dan sebanyak 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan. Kemudian juga sebesar 55 persen sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN.

“Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu,” kata Basuki.

Sementara itu untuk lokasinya sendiri, bendungan ini berada di Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tepatnya Desa Tengin Baru.

Pusat Persemaian Mentawir

Diperuntukan memenuhi kebutuhan air bagi bibit – bibit pohon pusat persemaian Mentawir untuk Nursery Center Mentawir yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana hal ini direncanakan sebagai program rehabilitas hutan di sekitar IKN.

Nantinya bersumber dari embung yang dibangun Kementerian PUPR dengan kapasitas tampung 160.000 meter kubik, dan luas genangan 6,3 hektare untuk pemanfaatan air baku bagi bibit-bibit tanaman pada Pusat Persemaian Modern Mentawir.

Jalan Akses dari Tol ke Ibu Kota

Berikutnya, infrastruktur awal yang mulai dibangun Jokowi adalah jalan akses dari tol ke ibu kota. Diketahui, Jokowi memastikanpembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan menuju lokasi Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilakukan pada bulan depan.

“Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” tuturnya.

Continue Reading

CityView

Janji Jokowi untuk IKN: Future Job & Skill

Published

on

By

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dipastikan tetap dilakukan sesuai dengan rencana oleh Joko Widodo (Jokowi). Terlebih telah jelas dari payung hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk memulai pembangunan IKN.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN merupakan gagasan lama dari pemimpin Indonesia terdahulu, yang samapi kini belum direalisasikan. Hal tersebut ia ungkapkan saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI PMKRI.

“Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” kata Jokowi, dikutip Kamis (23/6/2022).

Kemudian ia pun memaparkan beberapa alasan pentingnya dilakukan pemindahan ibu kota negara untuk Indonesia. Misalnya seperti untuk pemerataan ekonomi yang ingin diwujudkan di seluruh penjuru negeri ini, serta tidak terpusat di satu pulau yang ada di Tanah Air saja.

Baca Juga:

  1. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  2. Menelisik Asal Muasal Nama Kuningan
  3. IKN Nusantara Tambah Kekuatan Pengamanan, Bentuk Polres & Polsek

“Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris bukan Jawasentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Jokowi.

Selain itu, ia juga menerangkan tidak hanya melakukan pemindahan secara fisik beberapa infrastruktur yang ada di Jakarat saja atas perpindahan ibu kota tersebut. Melainkan Jokowi menilai juga akan menjadi prioritas pemerintah di IKN seperti perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi.

“Di sini lah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge semuanya memang ingin kita lakukan di sini,” ujar Jokowi.

“Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill,” terangnya.

Sementara itu, ia juga berharap IKN bisa menjadi magnet untuk setiap talenta. Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Presiden RI ini menyebut IKN nantinya bakal mempunyai desain dan fasilitas yang mendukung konsep ten minutes city, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik ramah lingkungan, sampai penggunaan energi hijau pun juga.

Continue Reading

Trending