Connect with us

Nasional

Kejati DKI Putuskan Kasus Mafia Tanah Aset Pertamina Naik Tahap Penyidikan

Published

on

gedung kejaksaan tinggi DKI Jakarta

Kasus mafia tanah terkait aset milik PT Pertamina telah diputuskan naik status. Dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meningkatkan status kasus tersebut dengan acuan hasil gelar perkara (ekspose) yang dilakukan oleh tim penyelidik.

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, hasil kesimpulan ekspose menyatakan bahwa dalam penyelidikan ditemukan alasan yang cukup adanya peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan mencari dan mengumpulkan alat dan barang bukti serta menemukan tersangka dalam kasus ini.

“Kepala Kejati DKI Jakarta, Reda Manthovani, telah memerintahkan tim penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) untuk menaikkan status penanganan kasus mafia tanah aset milik PT Pertamina di Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, dari status penyelidikan ke tahap penyidikan,” kata Ashari dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022). 

Baca Juga:

  1. Air dan Tanah Pengasingan Bung Karno Dikirim ke IKN Nusantara
  2. Polisi: Kondisi di Desa Wadas Sudah Kondusif, Pengukuran Tanah Berlanjut
  3. Begini Cara Menghitung Luas Tanah Secara Cepat & Tepat

Kepala Kejati DKI Jakarta yang sebelumnya dijabat oleh Febrie Adriansyah saat itu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-3026/M.1/Fd.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang penyelidikan kasus mafia tanah aset milik PT Pertamina, di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur. Hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa PT Pertamina memiliki lahan sekitar 1,6 hektar yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur.

Adapun lahan milik pertamina tersebut sebesar 4000 meter persegi dimanfaatkan untuk Maritime Training Center (MTC), 4000 meter persegi lagi dimanfaatkan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan sisanya dimanfaatkan untuk mendirikan 20 unit rumah dinas perusahaan yang dipinjam pakai oleh Bappenas. Hal tersebut seperti yang tertera dalam akta pengoperan dan penyerahan tanah Nomor 58 Tanggal 18 September 1973.

Kemudian pada 2014, seorang bernama OO Binti Medi menggugat PT Pertamina ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim. 

“OO Binti Medi selaku penggugat, mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.230 M² dengan dasar surat tanah yang terdiri dari Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia No C 22 dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 28,” ucap Ashari.

Atas gugatan perdata tersebut, PN Jakarta Timur akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdata Nomor: 127/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Tim jo No 162/PDT/2016/PT.DKI jo No. 1774 K/PDT/2017 jo No. 795 PK/PDT/2019. Pengadilan kemudian menghukum PT Pertamina untuk membayar ganti rugi tanah sebesar Rp244,6 miliar.

Pengadilan pun menyatakan putusan bahwa tenah sengketa a quo tersebut merupakan milik para penggugat selaku ahli waris dari A Supandi. Dan, pengadilan menyatakan tanah tersebut bukan milik tergugat yakni PT Pertamina.

Akan tetapi, setelah adanya putusan pengadilan tersebut, terungkap surat-surat yang dijadikan dasar gugatan oleh OO binti Medi adalah surat palsu. Yakni berupa 2 surat Verponding Indonesia dan 1 Surat Ketetapan Pajak.

Oleh karenanya, pengadilan menduga ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum atau penerimaan uang terkait proses peradilan perdata maupun pelaksanaan putusan dari pengadilan.

Sehingga, hal tersebut menyebabkan PT Pertamina rugi sebesar Rp244,6 milyar. Sebab, PT Pertamina tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp244,6 miliar. 

“Akan tetapi, uang milik PT Pertamina telah disita eksekusi oleh Juru Sita PN Jakarta Timur melalui PN Jakarta Pusat dari rekening Bank BRI milik PT Pertamina. Padahal, pihak PT Pertamina tidak pernah memberikan ataupun memberitahukan nomor rekening bank BRI tersebut untuk kepentingan sita eksekusi,” ucapnya.

Nasional

Menkominfo: Bangun NU Sama dengan Bangun Indonesia

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, menilai bahwa Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan sumbangsih besar untuk Indonesia sejak zaman penjajahan. Oleh karenanya, dia menilai membangun NU sama dengan membangun Indonesia.

“Membangun NU membangun Indonesia, NU maju Indonesia maju,” kata Johnny pada pembukaan Konferensi Besar NU di Jakarta, Jumat (20/5/2022) malam WIB.

“Kontribusi itu dilakukan sejak zaman perjuangan melawan kolonialisme,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Johnny G Plate juga menyatakan segala pikiran besar, gagasan besar dan jiwa besar di NU tidaklah lain, selain untuk Indonesia yang besar, jaya, plural, satu dan Indonesia yang bhineka tunggal ika.

“Semoga Konferensi (Besar) NU menghasilkan gagasan-gagasan besar, demi kejayaan NU, warga NU dan bangsa Indonesia,” ucap dia.

Johnny menegaskan di Indonesia umat adalah rakyat di bawah tata kelola tokoh-tokoh agama, sementara dibawa ke pemerintahan juga orang yang sama.

“Saya meyakini hal positif dapat tercapai jika antara pemerintah dan organisasi besar keagamaan bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi,” katanya, menegaskan.

Pada momen konferensi besar itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama percepatan transformasi digital.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela Konferensi Besar NU.

Continue Reading

Nasional

Digelar Besok, Ini 6 Titik Lokasi Car Free Day di Jakarta

Published

on

Car Free Day

Setelah cukup lama ditiadalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Car Free Day (CFD). Berikut jadwal dan lokasinya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Dia mengatakan CFD akan digelar mulai Minggu (22/5/2022) secara terbatas di enam titik selama empat jam dari pukul 06.00-10.00 WIB.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas udara Jakarta, maka Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) akan kembali dilaksanakan dengan pola terbatas. pelaksanaan dimulai hari Minggu, 22 Mei 2022, pukul 06.00-10.00 WIB,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Syafron menegaskan CFD selama pandemi Covid-19 akan digelar terbatas hanya untuk kegiatan olahraga. Tidak akan ada kegiatan lain dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi CFD.

Selain itu, para pengunjung nantinya juga diwajibkan untuk memindai kode QR PeduliLindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 kedua serta tetap menerapkan protokol kesehatan saat memasuki area CFD.

“HBKB terbatas boleh dilakukan hanya untuk kegiatan olahraga. Di lokasi juga akan kami pastikan tidak ada kegiatan partisipan dan pedagang kaki lima,” katanya. “Serta kami imbau untuk tetap membawa masker untuk digunakan saat suasana sangat ramai.”

Inilah 6 Lokasi Car Free Deay Minggu (22/5/2022):

  1. Jalan Jend. Sudirman-Jl MH Thamrin (Patung Arjuna Wijaya s.d. Patung Pemuda Membangun), Jakarta Pusat
  2. Jalan Sisingamangaraja (Patung Pemuda Membangun s.d. CSW), Jakarta Selatan
  3. Jalan Tomang Raya (Simpang Tomang s.d. Business Hotel Tomang), Jakarta Barat
  4. Jalan Danau Sunter Selatan (Simpang Karya Beton s.d. GOR Sunter), Jakarta Utara
  5. Jalan Suryo Pranoto (Simpang Harmoni s.d. Simpang RSUD Tarakan), Jakarta Pusat
  6. Jalan Pemuda (Simpang Arion s.d. Simpang TU-GAS), Jakarta Timur

Continue Reading

Nasional

Beli Minyak Goreng Curah Kini Wajib Pakai KTP

Published

on

Minyak goreng curah

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar. Kini, Pemerintah mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli minyak curah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai langkah ini bertujuan agar distribusi minyak curah tepat sasaran.

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Ia menuturkan mekanisme lebih rinci akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Ia memastikan mekanisme penyaluran minyak goreng curah ini akan menjamin ketersediaan pasokan.

“sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah,” katanya.

Sementara untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Ini juga secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Ia menegaskan pencabutan larangan ekspor yang belum genap satu bulan ini akan diikuti dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Caranya, kembali dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Hal ini, kata Menko Airlangga akan diatur kemudian oleh Kementerian Perdagangan. Diketahui, sebelumnya Kemendag juga pernah menerapkan DMO 20 persen namun dinilai belum efektif.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” dia memungkasi.

Continue Reading

Trending