Connect with us

KupasHukum

Kasus Ismail Bolong, Kapolri Disarankan Bentuk Tim Berisi Jenderal Bintang Tiga

Published

on

Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong/Youtube

Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong/Youtube

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membentuk tim yang terdiri dari para jenderal bintang tiga dan Kepala Divisi Propam Polri untuk menyelidiki dugaan kasus setoran tambang batu bara ilegal Ismail Bolong yang melibatkan perwira tinggi Polri.

“Yang berwenang memeriksa perwira tinggi adalah Kapolri sendiri dengan membentuk tim yang terdiri dari para bintang tiga dan Kadiv Propam,” kata Bambang Rukminto kepada awakmmedia, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga: Kapolri: Perintah Atasan Bisa Ditolak Bawahan, Jika?

Bambang mengatakan berdasarkan aturan dan perundangan, seperti Peraturan Kapolri maupun Undang-undang Nomor 2 2002, tidak ada kewajiban Kapolri melibatkan pihak eksternal untuk penyelidikan kasus ini.

“Problemnya adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kembali apabila mereka sendiri yang akan memeriksa tanpa ada keterlibatan eksternal,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai perlu goodwill dari Kapolri untuk menuntaskan kasus ini dengan mengundang pihak eksternal. Tanpa melibatkan pihak eksternal, kata dia, akan sulit membuat publik percaya pemeriksaan itu akan dilakukan secara obyektif. “Apalagi yang diperiksa masih tetap menduduki jabatannya,” kata Bambang.

Ia mengungkapkan Kapolri bisa saja melibatkan institusi eksternal terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tentunya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan bagian dari sistem kepolisian nasional.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu, (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Ini agar transparansi dan akuntabilitas lebih terjaga,” kata Sugeng.

Sementara itu, agar tim khusus bisa melakukan penyelidikan lebih efektif, Sugeng meminta Kapolri agar segera menonaktifkan Kabareskrim Polri. “Untuk efektivitas kerja timsus, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto,” ujarnya.

Dalam laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong cs kepada sejumlah anggota polisi. Di antaranya kepada tiga orang jenderal yang diduga menerima miliaran rupiah.

Laporan tertanggal 7 April 2022 tersebut ditandatangani oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sambo menyatakan telah menemukan bukti yang cukup soal adanya aliran dana dan pelanggaran oleh anggota Polri.

Baca Juga: Kapolri: Berantas Habis Aksi Premanisme di Seluruh Indonesia!

“Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” bunyi poin 3c laporan tersebut.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto belum menanggapi permintaan konfirmasi dari Tempo terkait dugaan setoran ilegal yang menyeret namanya.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membentuk tim yang terdiri dari para jenderal bintang tiga dan Kepala Divisi Propam Polri untuk menyelidiki dugaan kasus setoran tambang batu bara ilegal Ismail Bolong yang melibatkan perwira tinggi Polri.

“Yang berwenang memeriksa perwira tinggi adalah Kapolri sendiri dengan membentuk tim yang terdiri dari para bintang tiga dan Kadiv Propam,” kata Bambang Rukminto kepada awakmmedia, Rabu (23/11/2022).

Bambang mengatakan berdasarkan aturan dan perundangan, seperti Peraturan Kapolri maupun Undang-undang Nomor 2 2002, tidak ada kewajiban Kapolri melibatkan pihak eksternal untuk penyelidikan kasus ini.

“Problemnya adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kembali apabila mereka sendiri yang akan memeriksa tanpa ada keterlibatan eksternal,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai perlu goodwill dari Kapolri untuk menuntaskan kasus ini dengan mengundang pihak eksternal. Tanpa melibatkan pihak eksternal, kata dia, akan sulit membuat publik percaya pemeriksaan itu akan dilakukan secara obyektif. “Apalagi yang diperiksa masih tetap menduduki jabatannya,” kata Bambang.

Ia mengungkapkan Kapolri bisa saja melibatkan institusi eksternal terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tentunya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan bagian dari sistem kepolisian nasional.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu, (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Ini agar transparansi dan akuntabilitas lebih terjaga,” kata Sugeng.

Sementara itu, agar tim khusus bisa melakukan penyelidikan lebih efektif, Sugeng meminta Kapolri agar segera menonaktifkan Kabareskrim Polri. “Untuk efektivitas kerja timsus, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto,” ujarnya.

Dalam laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong cs kepada sejumlah anggota polisi. Di antaranya kepada tiga orang jenderal yang diduga menerima miliaran rupiah.

Laporan tertanggal 7 April 2022 tersebut ditandatangani oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sambo menyatakan telah menemukan bukti yang cukup soal adanya aliran dana dan pelanggaran oleh anggota Polri.

“Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” bunyi poin 3c laporan.

Baca Juga: Kapolri Ungkap Ada 217 Orang Ditangkap karena Terorisme

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto belum menanggapi permintaan konfirmasi dari awak media terkait dugaan setoran ilegal yang menyeret namanya.

KupasHukum

Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia

Published

on

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

mycity.co.id Bukan hanya Amerika Serikat dan Australia, kini Jerman juga ikut dalam polemik Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mendapat informasi bahwa Jerman akan menarik akedemisinya di Indonesia.

“Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (12/8/2022).

Dede mengatakan, dirinya menerima kunjungan ketua parlemen pendidikan Jerman dua hari yang lalu. Dia menyebutkan permasalahan polemik ini belum masifnya sosialisasi KUHP.

“Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi,” tutur Dede.

Untuk diketahui, beberapa pasal KUHP yang saat ini menjadi polemik negara luar dan sorotan publik. Salah satunya terkait pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

Continue Reading

KupasHukum

Desak Ferdy Sambo Buktikan Tuduhan Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polri, Pengacara: Kalau Prank Gimana?

Published

on

Ismail Bolong/Youtube

Ismail Bolong/Youtube

mycity.co.id Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, mendesak Ferdy Sambo membuktikan ucapannya soal tuduhan kliennya menyuap pejabat utama Polri, termasuk Kapolda Kalimantan Timur dan Kabareskrim, dalam kasus dugaan setoran hasil tambang batu bara ilegal.

Ia mengatakan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri, yang beredar dan telah dikonfirmasi Ferdy Sambo, harus dibuktikan secara langsung oleh Ferdy Sambo. Ia pun mendesak Ferdy Sambo membuktikan kliennya pernah diperiksa Propam Polri.

Johannes juga menyerahkan ke publik agar menilai bagaimana saat Sambo diperiksa di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menurutnya, publik bisa menilai mana yang benar dan bohong.

“Jadi kalau Ferdy Sambo yang bicara berarti harus Ferdy Sambo yang membuktikan kan. Kalau kita lawyer ini, siapa dia yang mendalilkan harus dia membuktikan, terus nanti dia kalau bohong bagaimana? kalau dia prank bagaimana?,” kata Johannes kepada awak media, Jumat (9/12/2022).

Ia mengatakan kliennya ditahan dan ditersangkakan dengan tiga pasal Undang-Undang Minerba, yakni Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 161. Johannes menjelaskan pada Pasal 158 terkait soal perizinan tambang dan distribusi pertambangan.

Ia pun menegaskan Ismail Bolong murni ditahan karena ilegal mining, dan tidak ada pemberian suap kepada petinggi Polri.

“Jadi kalau tadi rumor-rumor yang tadi itu saya jawab secara rumor-rumor lah. Kami kan penasihat hukum, harus membawa bukti. Kalau katanya-katanya terus, bagaimana cara membuktikan itu kalau katanya,” tutur Johannes.

Kasus tambang ilegal Ismail Bolong mencuri perhatian publik pada awal November lalu saat video pengakuannya tersebar luas. Dalam video tersebut, Ismail mengaku mengalirkan dana tambang ilegal ke sejumlah perwira Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Setelah video itu tersebar luas, Ismail balik membantah. Dia menyatakan video itu dibuat pada Februari 2022 saat diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Dia mengaku dibawa ke sebuah hotel dan diminta membacakan pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh seorang perwira Polri.

Setelah video itu tersebar, muncul pula laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Divisi Propam Polri. Satu laporan ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, sementara satu laporan lainnya ditandatangani oleh mantan Kepala Div Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Dalam laporan itu juga dijelaskan secara rinci aliran dana Ismail Bolong ke para perwira Polri. Nilainya mencapai puluhan miliar. Sambo dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah memiliki bukti yang cukup adanya aliran dana dan pembiaran aktivitas tambang ilegal oleh Ismail Bolong tersebut.

Hendra dan Sambo membenarkan dokumen tersebut. Namun, mereka tak mau berbicara soal tindak lanjut penyelidikan tersebut.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membantah menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Agus justru balik menyerang Hendra dan Ferdy Sambo dengan mencurigai keduanya sebagai penerima aliran dana itu. Agus mempertanyakan kenapa Hendra dan Sambo tak segera menangkap Ismail.

Continue Reading

KupasHukum

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin/Dok. MA

Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin/Dok. MA

mycity.co.idKetua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pihaknya menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh. Namun, ia berharap asas praduga tak bersalah tetap diterapkan kepada Gazalba Saleh.

Hal tersebut disampaikan oleh Syarifuddin pada Jum’at 9 Desember saat perayaan Hari Anti Korupsi Dunia yang diinisiasi oleh KPK. Syarifuddin berkata MA menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah tersebut penindakan kasus Gazalba Saleh.

“Sepenuhnya kita serahkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan KPK,” ujar Syarifuddin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Jumat (9/12/2022).

Tanggapi soal praperadilan Gazalba
Syarifuddin juga menanggapi upaya praperadilan yang diajukan oleh Gazalba Saleh terhadap kasusnya tersebut. Ia mempersilakan Gazalba untuk menggunakan haknya tersebut.

“Itu kan hak masing-masing, silakan saja. Saya tidak mau mengomentari. Orang yang keberatan kan ada jalur hukumnya,” ujarnya.

Pada Kamis (8/12/2022), KPK secara resmi melakukan penangkapan terhadap Gazalba Saleh. Ia diduga telah menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pengumuman penangkapan Gazalba disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

“Tersangka GS akan ditahan pada periode 8 Desember hingga 27 Desember 2022. Ia akan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” tukas Johanis dalam konferensi pers KPK.

Johanis menambahkan KPK berharap pengajuan praperadilan Gazalba Saleh ditolak pengadilan. Namun, ia menambahkan, KPK tidak akan mempermasalahkan pengajuan praperadilan tersebut.

“Kami sudah mempersiapkan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan praperadilan itu tertutup,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending