Connect with us

Nasional

Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 dan Level 3, Begini Aturan Mainnya

Published

on

Foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 di Jawa-Bali sampai 2 Agustus 2021. Hal itu dilakukan sesudah pemerintah menilai lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan kasus yang signifikan.

Kali ini merupakan perpanjangan kedua setelah sebelumnya PPKM Darurat sampai 20 Juli 2021.

Awalnya, penerapan PPKM Darurat 03-20 Juli di Jawa-Bali, dan 12-20 Juli di luar Jawa-Bali. Lalu diperpanjang dengan nama lain dengan PPKM Level 4 pada 20-25 Juli, dan saat ini PPKM Level 4 sah diperpanjang lagi oleh pemerintah.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Adapun aturan main mengenai peraturan dan ketentuan PPKM Level 4 dan 3 di Jawa-Bali tertuang dalam Intruksi Mentri Dalam Negri (Inmendagri)Nomer 24 Tahhun 2021 yang ditandatangani Mentri Dalam Negri (Mendagri) M Tito Karnavian pada 25 Juli, Minggu kemarin.

Berikut adalah aturan main selama PPKM Level 4 yang ditetapkan di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali.

  1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
  2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20:00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan dengan pemerintah daerah.
  3. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, kapal laut, kereta api dan bus) wajib menunjukan kartu vaksin dengan minimal vaksinasi dosis tahap pertama. Dan juga menunjukan hasil PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor kereta api, kapal laut dan bus.
  4. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring secara keseluruhan.
  5. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dan kritikal berlaku pengecualian WFO 100 persen, WFH 50 persen WFH 25 persen sesuai ketetapan.
  6. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroprasi dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan jam operasi hanya sampai jam 15:00 waktu setemapt.
  7. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam Gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat atau dine-in.
  8. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan yang ketat sampai jam 20:00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit.
  9. Tempat ibadah ditutup 100 persen, diimbau beribadah di rumah masing-masing.
  10. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang di setiap toko, restoran, supermarket dan pasar swalayan.
  11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen.
  12. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara.
  13. Pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang sementara

Selanjutnya aturan main untuk PPKM Level 3 yang ditetapkan di 33 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali tidak jauh berbeda dengan peraturan pada PPKM Level 4. Adapun perbedaannya yaitu:

  1. Tempat ibadah dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan maksimal 20 persen dari kapasitas, atau 20 orang saja dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
  2. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan Protap yang ketat sampai jam 20:00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat maksimal 25 persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit.
  3. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 tamu undangan dan tidak mengadakan makan di tempat.
  4. Transportasi umum (kendaraan umum, anggkutan massal, taksi (konveksional dan online) diberlakukan dengan peraturan kapasitas maksimal 70 persen.
  5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen sampai dengan pukul 17:00 waktu setempat.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending