Connect with us

Properti

Jatuh Tempo, PP Properti Lunasi Utang Sebesar Rp2,5 Triliun

Published

on

PT PP Properti Tbk (PPRO). (Istimewa)

PT PP Properti Tbk (PPRO) melunasi pembayaran atas hutang jatuh tempo di tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun yang terdiri dari Obligasi, MTN, dan Perbankan.

“PPRO tetap berkomitmen dalam menyelesaikan kewajiban jatuh tempo senilai Rp2,5 triliun untuk tetap menjaga kepercayaan dari Investor, dan kami yakin dapat mencapai target performance Perusahaan seiring dengan membaiknya industri properti di tahun 2022 dan 2023”, ujar Deni Budiman selaku Direktur Keuangan melalui pernyataan resmi yang dikutip dari PT Media Property Indonesia (MPI), Kamis (29//9).

Dia melanjutkan bahwa hal tersebut ditandai dengan terbitnya hasil Annual Review pada bulan Agustus 2022 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang menegaskan peringkat “idBBB” untuk PT PP Properti Tbk (PPRO) serta obligasi yang beredar memiliki outlook “stabil”.

Baca Juga:

  1. Bintaro Jaya Tawarkan Properti Beragam dan Berkelas
  2. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Raup 379.797 Tenaga Kerja
  3. Cuma Modal Rp100 Ribu, Begini Cara Jadi Pengusaha Properti
Baca Juga :  Jangan Ketinggalan, Perumahan di Serang Ini Punya Banyak Promo

Dalam hal pengembangan produk, PPRO selektif dengan menyesuaikan minat masyarakat dan serapan pasar. Oleh karena itu, PPRO akan segera menyelesaikan project carry over yang marketing salesnya sudah mencapai 70%.

PPRO pun akan menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan konsumen, di mana salah satunya dengan berupaya menyediakan apartemen yang sudah dilengkapi oleh peralatan rumah atau full furnished.

Namun demikian, PPRO tidak terlalu agresif dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengembangannya, dengan selektif terhadap obyek yang memiliki market potensial besar. Industri properti yang saat ini sangat terpengaruh oleh kondisi global, seperti covid-19, kenaikan suku bunga, serta insentif yang diberikan oleh Pemerintah.

Di sisi lain, PPRO juga terus melakukan review & remodelling terhadap obyek yang belum terserap market dengan baik. Atas obyek tersebut, PPRO menunggu momentum yang tepat saat kebangkitan industri properti pada titik tersebut sudah terlihat bangkit.

Baca Juga :  Jababeka Residence Pasarkan Produk Ruko dengan Status SHM

Fokus pengembangan PPRO ke depan adalah pengembangan landed house, student apartment, pengembangan kawasan Transyogi Cibubur, dan juga pengembangan ke depan mengutamakan kerjasama.

“Saat ini, aktivitas pembelajaraan di kampus sudah mulai offline dan terjadi peningkatan permintaan di area tersebut, dan kami akan memenuhi kebutuhan permintaan tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan serapan market, dimana market membutuhkan apartemen yang sudah full furnished,” ujar Deni Budiman.

Lebih lanjut, sampai dengan September 2022, diperkirakan PPRO dapat membukukan prapenjualan atau marketing sales sekitar Rp700 miliar.

“Jumlah tersebut telah mencapai 58% dari target marketing sales Perusahaan sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,2 triliun,” lanjut Deni.

Baca Juga :  Bintaro Jaya Tawarkan Properti Beragam dan Berkelas

Untuk informasi, Instrumen Hutang dalam bentuk Obligasi dan MTN yang telah dilunasi PPRO terdiri dari Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 senilai Rp300 miliar yang jatuh tempo pada 15 Februari 2022, Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019 senilai Rp800 miliar yang jatuh tempo pada 22 Februari 2022 lalu, Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019 senilai Rp534,5 miliar yang jatuh tempo pada 19 Juli 2022, kemudian terdapat juga Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 senilai Rp177 miliar yang jatuh tempo pada 12 September 2022 kemarin.

Selain itu, surat hutang jangka menengah (MTN) juga telah dibayar oleh PPRO sebesar Rp120 miliar yang jatuh tempo pada 30 Juli 2022.

Properti

Potensi Raksasa Pengembangan Properti di Bandung Selatan

Published

on

Potensi raksasa pengembangan properti di Bandung Selatan. (Agung Podomoro)
Potensi raksasa pengembangan properti di Bandung Selatan. (Agung Podomoro)

mycity.co.id – Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Bandung memang menjadi salah satu area yang diincar pencari properti.

Salah satu area di Bandung yang saat ini menjadi incaran pencari properti adalah Bandung Barat. Area ini dinilai potensial karena didukung oleh perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Dari sektor ekonomi, saat ini Bandung Barat telah banyak bertumbuh berbagai industri yang menyokong perkembangan perekonomian. Contohnya, seperti tekstil, properti dan jasa.

“Salah satu indikasi Bandung Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terlihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya di daerah ini. Bahkan secara kasat mata terlihat dari semakin tingginya volume kendaraan di kawasan itu,” ujar Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat, Slamet Mulyanto S.

Baca Juga :  Sektor Properti Catatkan Peningkatan Selama Pandemi Covid-19

Dari sektor infrastruktur, Bandung Barat juga dikelilingi dengan berbagai pembangunan jalan tol. Di antaranya, Tol Padaleunyi, rencana pembangunan jalur kereta cepat dan Tol Soroja yang tahun lalu baru diresmikan.

Slamet Mulyanto S mengakui keberadaan Tol Soroja dapat meringkas jarak tempuh Bandung Selatan dengan daerah sekitarnya. Selain itu pemerintah menyiapkan sejumlah upaya seperti pelebaran jalan utama menuju Bandung Selatan dari ROW 16 menjadi ROW 20.

Hal itu tertera dalam dokumen yang diterbitkan Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung. Pembuatan jalan pintas atau jalan penghubung, hingga pengembangan sarana angkutan umum massal.

Baca Juga :  Investasi Properti Asia-Pasifik Tahun Depan Sentuh Angka 200 Miliar Dolar AS

Selain infratruktur, sektor pariwisata juga dinilai salah faktor yang dapat mendongkrak bisnis properti di Bandung.

Menurut Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property watch (IPW), Bandung Selatan memiliki banyak potensi alam yang masih asri.

Sektor pariwisata di kawasan ini pun sebagian besar sangat menarik untuk mendorong bisnis propertinya tumbuh lebih baik.

“Bandung Selatan akan menjadi kawasan potensial bisnis properti sehingga makin banyak pengembang mulai berinvestasi di sini,” imbuh Ali.

Dengan potensi tersebut, akhirnya tak heran banyak pengembang yang menanamkan modalnya di Bandung Barat. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mengembangkan kawasan hunian yang diberi nama Podomoro Park di Kecamatan Buahbatu.

Baca Juga :  Shop House, Solusi Jitu Bisnis Properti di Masa Pandemi Covid-19

“Ada sekitar 10 hektar diperuntukkan untuk proyek komersial yang mendukung kawasan perumahan ini, mulai lintasan joging, kolam renang, pusat kebugaran, dan lainnya. Sekitar 50 persen lahan proyek ini akan kami dedikasikan untuk kawasan terbuka hijau dan danau,” kata Assistant Vice President Strategic Residential Agung Podomoro Land, Agung Wirajaya.

Agung mengaku optimistis proyek terbarunya ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi menarik. Apalagi, Bandung makin menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia.

Proyek yang dirilis pada kuartal I-2018 ini merupakan salah satu langkah APLN memberikan dukungan perkembangan dan pembangunan Bandung Selatan.

Continue Reading

Properti

Pinjol Bikin Masyarakat Sulit Ajukan KPR

Published

on

Pinjaman Online bikin masyarakat kesulitan mengajukan KPR. (Pudjiadji Prestige)
Pinjaman Online bikin masyarakat kesulitan mengajukan KPR. (Pudjiadji Prestige)

mycity.co.id – Pengajuan KPR akan diperiksa dengan seksama oleh bank untuk memastikan kemampuan mencicil kreditur. Umumnya, banyak pengajuan KPR yang ditolak bank karena masalah kartu kredit. Saat ini, penolakan KPR banyak terjadi karena pinjaman online (pinjol).

Mayoritas pembeli hunian khususnya rumah tapak di Indonesia menggunakan skema pembiayaan bank dengan produk KPR. Calon debitur tentunya harus melampirkan berbagai persyaratan untuk diperiksa bank. Perihal kemampuan mencicilnya sehingga rumah yang dibiayai bisa lancar dan tidak menjadi kredit macet yang akhirnya menjadi beban bank.

Dalam pelaksanaannya, pengajuan KPR masyarakat cukup banyak yang tidak lolos maupun ditolak bank karena berbagai hal.

Baca Juga :  Sektor Properti Catatkan Peningkatan Selama Pandemi Covid-19

Menurut Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, saat ini bank cukup ketat terkait meloloskan permintaan masyarakat untuk pembiayaan perumahannya.

“Saat mengajukan pinjaman untuk pembiayaan rumah tentunya tidak terlepas dari Bank Indonesia (BI) checking dan saat ini BI checking makin seru,” tutur dia.

“Kalau dulu banyak pengajuan KPR ditolak karena kartu kredit, kalau sekarang karena pinjaman online (pinjol). Faktor pinjol pada ditolaknya KPR masyarakat itu mencapai 30 persen,” ujarnya.

Jadi, faktor gagalnya pengajuan kredit masyarakat yang disebabkan pinjol mencapai 30 persen. Hal ini semakin banyak terjadi seiring kian mudahnya aktivitas pinjol ini.

Baca Juga :  Kabar Baik, BTN Tingkatkan Pembiayaan KPR untuk Pekerja Informal

Padahal, nominal pinjol ini juga tidak terlalu besar. Bahkan, banyak yang di bawah Rp1 juta namun hal ini tetap berpengaruh pada penilaian pengajuan KPR.

Masalah ditolaknya KPR karena pinjol ini juga makin rumit. Hal ini sulit diatasi karena kebanyakan pemberi jasa pinjol bukan dari kalangan perbankan. Sehingga hal, ini juga menyulitkan bank untuk melakukan taksasi ataupun penilaian untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses KPR.

Untuk solusi mudahnya, Nixon menyebut akan meminta persyaratan tambahan dalam bentuk peningkatan atau top up. Limitnya dari harga rumah sehingga bisa digunakan untuk melunasi pinjol calon debitur.

Baca Juga :  Fenomena Orang Kaya Jual Murah Rumah Mewah di Kawasan Pondok Indah

Di sisi lain, solusi ini tidak diikuti secara kooperatif oleh perusahaan pinjol yang tetap menghitung denda bunga. Sehingga, nasabah kesulitan melakukan proses pelunasan.

“Kami di Bank BTN masih memberikan toleransi kepada calon debitur bila memiliki pinjaman kredit macet ataupun menunggak dari aktivitas pinjol selama 90 hari,” tegas dia.

“Tapi bila sudah menyangkut pinjol ini prosesnya memang agak ruwet. Sehingga teman-teman kantor cabang untuk mudahnya langsung ditolak. Ini tentu harus bisa disikapi dengan serius karena rejection 30 persen BI checking itu besar sekali,” pungkasnya.

Continue Reading

Properti

Kementerian PUPR Segera Bangun Rumah Anti Gempa untuk Warga Cianjur

Published

on

Kondisi rumah hancur di Cianjur. (CNN Indonesia)

mycity.co.id – Kementerian PUPR akan segera membangun hunian untuk masyarakat terdampak bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Rumah yang dibangun berkonsep build back better dengan teknologi rumah anti gempa Risha hasil pengembangan Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk menyiapkan sejumlah alternatif lokasi untuk digunakan relokasi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.

Hal ini dibutuhkan Kementerian PUPR untuk segera dibangun rumah tahan gempa sehingga masyarakat bisa segera menempati lokasi aman dan hunian yang lebih terjamin keamanannya.

“Kami berharap Pemkab Cainjur bisa segera menetapkan kawasan yang siap bangun sehingga kami dari kementerian bisa membangun rumah tahan gempa untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi pada awal pekan ini,” ujar Dirjen perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Baca Juga :  Jangan Ketinggalan, Perumahan di Serang Ini Punya Banyak Promo

Titik relokasi merupakan kewenangan dari pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas wilayah. Hal ini dikarenakan pemda juga memiliki ketetapan tata ruang wilayahnya sehingga bisa menetapkan lokasi untuk dibangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

Kementerian PUPR juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Geologi dan BMKG untuk mengecek alternatif lokasi yang bisa digunakan untuk relokasi hunian masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga :  Kabar Baik, BTN Tingkatkan Pembiayaan KPR untuk Pekerja Informal

Setiap lokasi juga nantinya akan dicek apakah layak untuk dibangun bangunan hunian maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Beberapa contoh pembangunan hunian pasca bencana antara lain di Palu, Sulawesi Tengah dan Lumajang, Jawa Timur. Hunian yang dibangun menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) hasil pengembangan Kementerian PUPR.

Di dua lokasi Palu dan Lumajang itu Kementerian PUPR membangun hingga ribuan unit rumah tahan gempa dalam waktu yang singkat. Di Lumajang misalnya, sebanyak hampir dua ribu unit rumah dibangun hanya dalam waktu tiga bulanan dengan konsep Risha setelah pemerintah daerah menetapkan lokasi relokasi.

Baca Juga :  Harga Properti di 150 Kota Dunia Naik, Bagaimana Indonesia?

Konsep hunian yang dibangun Kementerian PUPR juga build back better atau membangun dengan lebih baik dan itu menjadi suatu keharusan. Masyarakat memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan hunian pasca bencana selain itu proses penanganan bencana juga tidak boleh kehilangan golden time sehingga masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tempat relokasi sementara.

“Kami sudah melakukan survei dan identifikasi rumah masyarakat yang rusak dengan aplikasi rumah terdampak bencana (Rutena) dan sudah diketahui perkiraan berapa yang rusak ringan, sedang, maupun yang berat. Kami juga melihat alternatif lokasi lahan yang disiapkan pemda dan terus berkoordinasi dengan lurah dan camat,” imbuh Iwan.

Continue Reading
Advertisement

Trending