Connect with us

Properti

Jangan Lewatkan, Ada Banyak Fitur Menarik untuk KPR Rumah

Published

on

KPR CIMB Niaga

Penyaluran pembiayaan perumahan (KPR) terus ditingkatkan oleh Bank CIMB Niaga baik konvensional maupun syariah. Beberapa fitur yang dihadirkan antara lain kemudahan pengajuan melalui online, program fixed panjang hingga 10 tahun, bunga floating yang ringan, hingga di-bundling dengan tabungan untuk mendapatkan bunga 0 persen.

Pasar properti yang besar memnbuat Bank CIMB Niaga terus mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Hingga periode kuartal pertama tahun 2022, penyaluran KPR Bank CIMB Niaga telah tumbuh 9,2 persen secara tahunan menjadi Rp39,75 triliun. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh beragam inovasi dan kemudahan layanan KPR yang disambut positif oleh masyarakat.

Menurut Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviandy Wahyudi, untuk menjaga momentum yang positif ini Bank CIMB Niaga telah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari produk, program, maupun customer experience untuk terus mendorong penyaluran pembiayaan perumahan.

Baca Juga:

  1. Gandeng Pemprov DKI, WIR Group Kembangkan Metaverse Jakarta
  2. Gali Masa Depan Dunia, Indosat Lebarkan Sayap ke Metaverse
  3. Rusia Uji Coba Rudal Antar Benua, Putin: Musuh Pasti Bakal Was-Was

“Dari sisi produk dan program, kami meluncurkan kembali KPR Xtra Manfaat yang merupakan fasilitas KPR yang dapat dihubungkan dengan sembilan rekening tabungan di CIMB Niaga sehingga bisa memberikan benefit berupa angsuran yang lebih ringan atau lunas lebih cepat. Bunga KPR-nya juga bisa dibuat nol persen,” ujarnya.

Berbagai fitur yang dihadirkan ini dengan pertimbangan yang menjadi salah satu faktor utama nasabah membeli produk properti dengan fasilitas KPR adalah angsuran yang ringan. Karena itu ditambahkan benefit pada produk KPR Xtra Manfaat sehingga nasabah bisa memiliki opsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing.

Selain itu produk KPR Xtra Manfaat dengan skema konvensional, Bank CIMB Niaga juga akan segera meluncurkan produk yang sama dengan prinsip syariah. Berbagai fitur maupun skema pembiayaan yang ada ini bisa menjadi alternatif masyarakat untuk menyegerakan kepemilikan rumah impiannya dengan program pricing yang kompetitif.

Saat ini tersedia skema pricing KPR yang bisa memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mendapatkan bunga, margin, maupun ujrah yang ringan dan masa angsuran tetap yang lebih panjang. Pilihannya mulai 6,5 persen fixed 8 tahun atau 7 persen fixed 10 tahun. Setelah periode fixed ini akan diberlakukan bunga floating dengan acuan suku bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 6,5 persen.

Dengan skema seperti ini akan membuat nasabah tenang karena jumlah angsuran yang lebih pasti untuk periode fixed yang lebih panjang dan acuan yang jelas saat memasuki periode bunga floating. Hal ini akan membuat nasabah bisa mengatur cashflow-nya dengan lebih baik.

Selain itu untuk memberikan customer experience yang lebih baik, Bank CIMB Niaga juga terus melakukan inovasi digital. Terbaru, telah diluncurkan Online Form yang akan memudahkan nasabah mengajukan KPR CIMB Niaga dari mana saja dan kapan saja dengan pengajuan online yang terintegrasi dan transparan yang akan membuat proses pengajuan KPR lebih cepat dan bisa dimonitor kapanpun.

Untuk terus meningkatkan penyaluran KPR, Bank CIMB Niaga juga menghadirkan OCTO Friends untuk memberikan peluang kepada nasabah mendapatkan penghasiilan tambahan dengan mereferensikan KPR dan produk CIMB Niaga lainnya kepada keluarga, kerabat, maupun rekan lainnya.

“Kami berharap dengan fitur, produk, maupun layanan yang kami hadirkan ini bisa mendapatkan sambutan dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengoptimalkan berbagai program yang inovatif untuk melayani kebutuhan KPR nasabah di samping mempererat kolaborasi dengan developer rekanan, melakukan cross selling kepada nasabah eksisting, bundling dengan produk lainnya, hingga mempercepat proses melalui digitalisasi,” beber Noviandy.

Properti

Pemerintah Beri Insentif ke Pengembang yang Bangun Rumah Susun

Published

on

Ilustrasi rumah susun

Untuk mendorong pengembangan hunian vertikal di perkotaan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan PPN dan kemudahan lainnya. Ini untuk mendorong suplai hunian yang kebutuhannya sangat besar khususnya di kawasan perkotaan.

Pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai produk hunian mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan backlog perumahan yang juga sangat tinggi. Pemerintah juga mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk membangun perumahan khususnya hunian subsidi di wilayah-wilayah dengan tingkat populasi yang tinggi.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

“Setiap pihak harus ikut berkontribusi untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan konsep hunian yang tepat untuk segmen ini berupa hunian vertikal atau rumah susun (rusun). Tingginya kebutuhan hunian ditambah angka backlog yang mencapai 12,7 juta unit belum rumah tidak layak huni yang mencapai 23 juta unit, jadi tugas sektor perumahan kita masih sangat berat,” katanya.

Saat ini, pengembangan rumah subsidi baru tercapai sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya yang menandakan masih sangat jauh antara kebutuhan dengan suplai yang bisa disediakan. Hal ini selanjutnya akan terus memperbesar angka backlog perumahan kita secara nasional.

Untuk suplai rumah subsidi dari segmen rusun juga angkanya masih sangat kecil berkisar 9.000 unit dari total 1,7 juta unit rumah subsidi yang pembiayaannya telah disalurkan oleh pemerintah. Karena itu Herry kembali mendorong kalangan pengembang maupun stakeholder perumahan lainnya untuk terus membangun konsep hunian rusun terlebih di wilayah perkotaan.

Kolaborasi bisa terus dilakukan khususnya dengan terus mempertajam karakteristik lokasi pengembangan rusun. Urbanisasi maupun wilayah-wilayah yang berkembang menjadi perkotaan harus menjadi pemikiran bersama untuk mengoptimalkan lahan yang ada salah satunya dengan konsep pengembangan vertikal.

Solusi lain juga diutarakan Herry, untuk wilayaj di luar Jakarta pengembangan hunian bisa dengan membangun rusun bertingkat rendah atau lowrise vertical (LRV) housing. Supaya menarik bagi perusahaan pengembang, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan PPN untuk rusun yang dibangun dengan harga di bawah Rp300 juta.

“Kementerian PUPR juga terus berimprovisasi atas aturan perizinan bangunan gedung (PBG) yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Kalau pengembang terkendala dengan masalah kongkrit terkait PBK akan dikoordinasikan untuk dicarikan solusinya termasuk usulan untuk penyesuaian harga rumah dan rusun subsidi yang terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” bebernya.

Continue Reading

Properti

Alasan Utama Hunian OTD Paling Cocok untuk Kaum Milenial

Published

on

Kawasan hunian OTD

Konsep hunian TOD bisa menjadi solusi yang tepat untuk kalangan pekerja milenial karena dilengkapi dengan transportasi publik dan berbagai fasilitas lainnya. Karena itu Perum Perumnas terus mendorong pengembangan kawasan TOD di berbagai wilayah.

Perusahaan BUMN di bidang perumahan Perum Perumnas terus didorong untuk memperbanyak suplai hunian perkotaan dengan konsep transit oriented development (TOD). Dengan konsep TOD, hunian diintegrasikan dengan sarana transportasi umum sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Bukan hanya integrasi dengan transportasi publik, di kawasan TOD juga menyediakan berbagai fasilitas ritel dan berbagai sarana lainnya sehingga memudahkan penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup di dalam kawasannya. Inilah yang menjadi hal utama konsep hunian seperti ini cocok untuk kalangan pekerja muda milenial di perkotaan.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Menurut Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, sesuai arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Perumnas memang terus didorong untuk mengembangkan sebanyak mungkin hunian untuk kalangan pekerja milenial. Salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan BUMN lain maupun pihak swasta.

“Kami akan terus menghadirkan hunian idaman mulai dari rumah subsidi dengan harga mulai Rp168 jutaan yang bisa dicicil mulai Rp1 jutaan hingga hunian vertikal berkonsep TOD yang cocok untuk masyarakat perkotaan. Ada banyak keuntungan bila pekerja milenial berhunian di kawasan TOD,” ujarnya.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan dari hunian di kawasan TOD antara lain bisa menunjang kebutuhan kalangan milanial yang dinamis dan mobilitas tinggi. Untuk menjangkau segmen pasar ini, Perumnas menyiapkan proyek TOD yang dikerjasamakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu Samesta Mahata Tanjung Barat, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Serpong, dan Samesta Mahata Parayasa Bogor.

Sebelumnya, Perumnas juga telah meluncurkan Millenial Zone yang diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Intinya, pemerintah akan terus mendukung penyelesaian berbagai sarana penunjang untuk kebutuhan hunian dan lifestyle kalangan milenial melalui produk-produk yang dihasilkan Perumnas.

Bukan hanya empat proyek TOD yang bekerja sama dengan KAI, Perumnas juga memiliki produk lain seperti Samesta Sentraland Cengkareng yang merupakan kawasan bisnis dan industri di Jakarta Barat. Aksesnya juga mudah ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian rumah tapak di Samesta Dramaga Bogor yang dekat ke Kampus IPD dan Stasiun Bogor. Proyek lainnya Samesta Grand Sentralan Karawang dan Sentraland Residence II yang dekat dengan kawasan industri Karawang, Jara Barat.

Bukan hanya menyiapkan produk hunian yang cocok untuk milenial, Perumnas juga menyiapkan cara bayar menarik yang cocok dengan penghasilan pekerja milenial. Diantaranya program khusus Pay Later, bunga ringan 2,2 persen, hingga berbagai hadiah langsung untuk memudahkan milenial menghuni rumah pertamanya.

“Kami akan terus menghadirkan keunggulan produk yang dibutuhkan oleh segmen pasar yang kami sasar seperti kalangan milenial dengan kawasan TOD. Ke depan, kami akan terus mengupayakan untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan masif untuk mendorong capaian target perusahaan,” jelas Budi.

Continue Reading

Properti

Ternyata, Sektor Properti Sumbang 60% Emisi Karbon

Published

on

Ilustrasi properti

Perubahan iklim telah nyata menjadi tantangan yang harus diatasi secara global. Kota-kota di Asia Pasifik menyumbang emisi karbon dari industri real estat mencapai 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini harus menjadi upaya semua pihak untuk menguranginya.

Kita diingatkan lagi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkan dari industri real estat. Sebuah studi yang dilakukan di 32 kota global menyebutkan, sektor real estat menyumbang rata-rata 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini melebihi perkiraan World Green Building Council dengan klaim sebesar 40 persen.

Di sisi lain, laporan terbaru yang diterbitkan JLL menyebut data yang lebih memprihatinkan. JLL menyatakan kontribusi emisi karbon dari sektor ini bisa lebih tinggi di beberapa pusat bisnis terbesar di Asia Pasifik seperti Tokyo yang sebesar 73 persen, Seoul 69 persen, hingga Melbourne 66 persen.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Laporan JLL terbaru bertajuk Decarbonising Cities and Real Estate mendapati kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diberlakukan di perkotaan, dampak industri real estat, dan ilmu sains iklim yang menunjukan perlunya tindakan cepat untuk mengatasi pemanasan global.

Menurut Head of ESG Research JLL Asia Pasifik Kamya Miglani, untuk mewujudkan rencana dekarbonisasi bangunan yang holistik dan efektif perlu ditekankan kerja sama antara pemerintah dengan pemilik lahan, investor, pengembang, maupun penghuni atau pengguna bangunan.

“Bangunan atau gedung merupakan solusi sekaligus masalah bagi krisis iklim yang kita hadapi dan kerja sama antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk mendorong kemajuan nyata dalam dekarbonisasi ekonomi. Untuk kawasan Asia Pasifik hal ini sangat penting karena kota-kota seperti Hong Kong 85 persen bangunannya berusia lebih dari 10 tahun dan memerlukan peremajaan,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Miglani, hingga saat ini belum ada target yang ditetapkan untuk dekabornisasi bangunan itu. Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang ketat hingga pinalti yang berat terkait standar bangunan untuk mencapai perlombaan net-zero karbon.

Penelitian JLL juga menunjukan kalau kota-kota yang paling mungkin berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah kota-kota yang mampu menyeimbangkan regulasi, insentif, inovasi, dan akselerator. Sejumlah kota juga menerapkan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi bangunan seperti Singapura dengan Rencana Induk Bangunan Hijau (Green Building Masterplan) yang menargetkan dekarbonisasi bangunan hingga 80 persen hingga 2030.

Sementara itu Tokyo menerapkan program cap-and-trade yang memberi insentif kepada pemilik bangunan untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Namun penelitian JLL juga mengingatkan, kalau kebijakan dan regulasi yang saat ini diterapkan di seluruh dunia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu sains sehingga sektor swasta mengemban tanggung jawab lebih besar dalam merespon tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini sangat relevan di kota-kota Asia seperti Shanghai, Hong Kong, dan Mumbai yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berada dalam situasi mendesak untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas, kekeringan, kebakaran, dan curah hujan yang tinggi.

“Kadang pemerintah kota-kota menetapkan target keberlanjutan yang ambisius dan sering kali jauh di atas target nasional. Kota-kota seperti Sydney dan Shanghai menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 70 dan 65 persen tahun 2030. Tapi upaya ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup seperti Hong Kong, Shanghai, dan Mumbai tidak memiliki target nyata untuk mengembangkan gedung maupun bangunan bebas karbon,” bebernya.

Continue Reading

Trending